Kabar Washliyah

JAKARTA – Kekosongan dua hakim pada Mahkamah Konstitusi (MK) setelah ditinggalkan Akil Mochtar, maka setelah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) menjadi UU yang disetujui DPR RI pada Kamis (19/12/2013), maka pengganti Akil dan Harjono harus segara diisi. Karena itu Komisi III DPR harus segara membentuk panel ahli, dan pada Januari 2014, DPR akan segera mengajukan nama pengganti Akil Mochtar yang terlibat kasus korupsi dan Harjono, yang segera memasuki masa pensiun.

JAKARTA – Kaangan DPR RI kecewa dengan tersangka korupsi Gubernur Banten Ratut Atut Choisyah, yang dengan sengaja membawa massa ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk dimintai keterangan seputar kasusnya tersebut. Gubernur itu mestinya menjadi teladan di negara hukum ini, dan bukannya mempertontonkan diri dengan mengerahkan massa. Ini bukan zamannya lagi.

JAKARTA – Rapat paripurna DPR RI akhirnya mengesahkan Revisi Undang-Undang (RUU) Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil yang merupakan perubahan atas Undang-undang Nomor 27/Tahun 2007. Revisi itu akan makin memberdayakan masyarakat termasuk nelayan kecil, yang ditandai dengan masuknya unsur masyarakat adat dalam inisiasi penyusunan rencana zonasi setara dengan pemerintah dan dunia usaha lainnya.

JAKARTA – RUU tentang Desa akhirnya disahkan menjadi UU dalam rapat paripurna DPR RI Rabu (18/12/2013). Hanya saja dalam rapat pengesahan itu pimpinan rapat Priyo Budi Santoso membolehkan menyebut nama dan Dapilnya. Karuan saja sempat diwarnai beberapa interupsi kepentingan Dapil, karena setiap anggota DPR yang berbicara dengan menyebut daerah pemilihan (Dapil) sebagai Caleg DPR RI pada pemilu 2014 mendatang itu.

JAKARTA -Soal nasib Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah yang sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus Pilkada Lebak, dan Alkes Provinsi Banten oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), apakah akan langsung diganti sebagai Ketua DPP Golkar maupun sebagai Gubernur Banten? Semua pihak harus bersabar, dan mesti menunggu keputusan Kemendagri.

JAKARTA – Menyikapi berbagai kasus penghulu nikah yang menerima transport dalam menikahkan warga, karena di luar jam kerja dinas seperti di hari Sabtu dan Minggu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kementerian Agama (Kemenag) RI akhirnya sepakat jika transport atau amplop yang diberikan itu sebagai gratifikasi. Karena itu, gratifikasi itu harus dilaporkan ke KPK.

JAKARTA – Akhir-akhir ini berbagai pihak banyak yang mengusulkan agar Indonesia memiliki sistem ketatanegaraan semacam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) di Orde Baru, yang bertujuan agar pembangunan lebih terarah, berkelanjutan, dan tidak semata-mata mengikuti keinginan presiden yang memerintah. Sebagai bangsa, Indonesia memerlukan haluan negara yang dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambangan.

JAKARTA – Partai Golkar mewujudkan komitmennya untuk meningkatkan pembangunan berkeadilan dengan mendorong konsep pembangunan dimulai dari desa. Salah satunya, dengan menggolkan Undang-Undang Desa yang disahkan pada hari ini, Rabu (18/12/2013) dalam Rapat Paripurna DPR RI. Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri, saat ini Indonesia memiliki 72.944 desa.

JAKARTA – Wakil Presiden yang juga sebagai mantan Gubernur Bank Indonesia (BI), Boediono tidak dapat hadir memenuhi panggilan Timwas Century DPR. Surat itu bersifat pribadi karena kop suratnya bukan Wapres. Dengan bahasa yang santun dan tertata baik singkatnya Pak Boediono menyampaikan delapan alasan tidak dapat memenuhi panggilan atau undangan dari DPR RI.

JAKARTA – Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Itjen Kemdikbud) menindaklanjuti pengaduan terkait lelang jabatan kepala sekolah di Provinsi DKI Jakarta. Sebanyak empat organisasi guru mengadukan oknum pejabat di Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) DKI Jakarta karena memberikan pelatihan kepada sejumlah peserta lelang jabatan.

JAKARTA – Wakil Ketua MPR RI Hajriyanto Y Thohari menegaskan selama postur APBN yang Rp 1.858 truiliun itu sebesar 60 persen hanya untuk anggaran gaji rutin PNS, TNI dan Polri, maka sulit bisa mewujudkan keadilan ekonomi dalam konteks pluralisme. Bahwa selama ini sebanyak 20 persen untuk pembangunan dan modal, dan 20 persennya untuk membayar utang, sehingga dari mana harus dianggarakan tanpa merubah postur APBN tersebut.

JAKARTA – Menyoal berita yang seolah-olah Wiranto menghina Rhoma Irama sebagai bakal calon presiden atau bacawapres Partai Kebangkitan Bangsa itu, sebagai bacawapres akrobat atau pedangdut yang tidak kompeten, itu sama sekali tidak benar. Bahwa dalam debat capres bersama Yusril Ihza Mahendra di LIPI Jakarta, pada Jumat (13/12/2013) lalu itu, capres itu bisa berasal dari mana saja sepeti birokrat maupun seniman sesuai dengan kompetensinya masing-masing.