Kabar Washliyah

JAKARTA – Ditetapkannya Ratu Atut Chosiyah sebagai tersangka penyuapan Ketua MK, Akil Mochtar dan pengadaan alat kesehatan (alkes) tak urung memunculkan komentar beragam. Salah satunya datang dari Taufik Basari yang mengatakan, akan ada kemungkinan kroni-koni Ratu Atut yang akan terseret. Ditemui di kantor DPP Partai NasDem, pegiat hak asasi manusia (HAM) dan pejuang anti korupsi, Taufik Basari.

JAKARTA – Selain mengungkapkan bahwa pemimpin Indonesia tahun 2014 mendatang jangan hanya berbadan besar, Sekretaris Jenderal Partai NasDem, Rio Patrice de Capella juga mengharapkan seorang pemimpin yang bisa mengentikan impor pangan. Menurutnya, belum ada dan belum pernah ada pemimpin di Indonesia yang mampu menghentikan impor pangan.

JAKARTA – Ketua Umum Muslimat Nahdlatul Ulama, Khofifah Indar Parawansa mengungkapkan fakta baru yang mengejutkan tentang meningkatnya angka perceraian dalam keluarga masyarakat Indonesia terkait politik menjelang pemilu 2014. “Ada data baru yang mengejutkan bahwa menjelang pemilu 2014, kini angka perceraian cenderung meningkat gara-gara perbedaan politik antara suami dan istri,” kata Khofifah dalam acara rapat koordinasi antara Muslimat NU dan BKKBN .

JAKARTA – Sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) kali ini berlangsung chaos. Sejumlah peserta sidang teriak-teriak. Mereka tak puas dengan Putusan majelis. Mereka mengancam majelis hakim. Di antara peserta sidang ada yang merebut mike dan papan nama sidang. Namun dua sekuriti sigap mengamankan benda-benda yang bisa dilempar dan dinilai membahayakan.

JAKARTA, Indonesia makin modern, namun dalam perkembangan partai politik ternyata makin menguat gejala demokrasi kultus (mengagungkan tokoh idolanya). Saat ini, politik pun cenderung jadi funs club (kumpulan penggemar). “Gejalan demokrasi kultus itu tampak dari megnuatnya peran dan pengaruh tokoh-tokoh kunci partai politik. Pada batas-batas tertentu, ini sangat mengkhawatirkan perkembangan demokrasi,” kata Direktur Charta Politika Indonesia, Yunarto Wijaya.

JAKARTA – Menyadari pentingnya sosialisasi 4 pilar bangsa selama ini, MPR RI malah khawatir jika terjadi amandemen UUD NRI 1945 sebagai alasan untuk meniadakan bahkan menghilangkan 4 pilar bangsa (Pancasila, UUD NRI 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI). Hal itu ditandai dengan adanya gugatan masyarakat terhadap istilah 4 pilar, yang sesungguhnya tidak subtstantif dan 4 pilar itu tidak menyalahi tata bahasa Indonesia yang baik dan benar.

JAKARTA – Wakil Ketua MPR RI Hajriyanto Y Thohari menegaskan jika selama reformasi ini rakyat belum mengambil manfaat (deviden) dari proses demokrasi termasuk di dalamnya sosialisasi 4 pilar bangsa. Sebab, amanat dari turunan Pancasila khususnya terkait pasal 23 (1) UUD 1945 belum diwujudkan dengan sungguh-sungguh oleh penyelenggara negara.

JAKARTA – Wakil Ketua MPR RI M. Lukman Hakim Saifuddin mendesak agar tindakan Bupati Ngada, NTT Marinus Sae yang membolkir bandara itu ditindak secara hukum. Sebab, hal itu merupakan tindak pidana yang tidak boleh dilakukan oleh siapa pun, apalagi merugikan masyarakat dan negara. Kalau tindak pidana itu dibiarkan, justru dikhawatirkan akan diikuti oleh pejabat-pejabat di daerah lain.

JAKARTA– Sidang putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk perkara Kabupaten Batubara, Sumatera Utara, digelar hari ini (Jumat, 20/12) di ruang sidang DKPP. Dalam sidang ini, salah satu Teradu yang merupakan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Batubara diputus bersalah dan diberhentikan secara tetap oleh DKPP.

JAKARTA – Jumlah penyelenggara Pemilu dan petugas Pemilu tahun 2014, berasal dari jajaran KPU termasuk sekretariat ditambah jajaran Pengawas Pemilu dari hulu sampai hilir sebanyak 12.627.470 orang. Jumlah tersebut dapat diadukan ke DKPP apabila melanggar kode etik. Demikian disampaikan oleh Nur Hidayat Sardini saat pemaparan “Outlook DKPP didampingi empat Anggota DKPP

JAKARTA – Sejak dipublikasikan oleh Partai Kebangkitan Bangsa bahwa raja dangdut Rhoma Irama sebagai Capres, banyak kalangan masyarakat heran. Ada yang sinis, bertanya-tanya, dan mengkritiknya sebagai partai yang hanya memanfaatkan popularitas pedangdut tersebut, agar partai yang dipimpin Muhaimin Iskandar itu tetap populer di masyarakat, meski tidak menjadi jaminan akan dipilih oleh rakyat di pemilu 2014…