Kabar Washliyah
DPR Minta Kemhuk dan HAM Jamin Keadilan di Lapas
JAKARTA – Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat, Martin Hutabarat meminta Kementerian Hukum dan HAM untuk membuat kebijakan yang adil terkait lembaga pemasyarakatan. Ia khawatir perlakuan berbeda antarlapas akan memunculkan iri dan memancing perlakuan negatif untuk para terpidana.”Yang pokok adalah kebijakan Kementian Hukum dan HAM dalam memberikan fasilitas pada napi jangan diskriminasi, harus ada perlakuan yang sama, kesetaraan,” kata Martin.
Parpol Masih Bermental Fedodal
JAKARTA – Apatisme rakyat terhadap partai politik (Paprol) sekarang ini, akibat parpol bermental feodal. Feodalisme itulah yang diantaranya melahirkan korupsi, kolusi dan nepotisme atau KKN. Kalau 15 tahun lalu KKN itu dijadikan alat politik untuk menjatuhkan Orde Baru (Orba), tapi setalah 15 tahun reformasi ternyata sama saja, hanya beda istilah dari KKN menjadi KKD, yaitu korupsi, kongkalikong, dan dinasti politik.
Gagalkan Perkosaan, 2 Siswa Madrasah dan Satu SMP Terima Laptop
JAKARTA – Direktur Pendidikan Madrasah Kementerian Agama, Dedi Djubaedi, memberikan apresiasi kepada 3 palajar yang menggagalkan aksi pemerkosaan yang menimpa seorang remaja putri di bawah umur.
Ormas Islam Dukung SBY Peroleh Penghargaan ACF
JAKARTA – Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Islam, Jumat (24/05) lalu bertemu di kantor Kementerian Agama, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta. Mereka membahas rencana pemberian penghargaan kepada Presiden
Kelulusan Siswa Anjlok, Himmah Desak Mendikbud Mundur
JAKARTA – Ketua Umum Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (PP-HIMMAH), Aminullah Siagian, mengetahui orangtua siswa peserta Ujian Nasional (UN) SMA/SMK dan Madrasaj Aliyah berdebar membuka amplop kelulusan. Pasalnya tingkat kelulusan UN SMA/SMK/MA di Sumatera Utara pada tahun 2013 anjlok drastis dibanding tahun lalu. Sebanyak 4.564 siswa SMA/MA dan SMK di Sumut dinyatakan tidak lulus…
Kedudukan Al Washliyah Sebagai Islamic NGO
WORLD BANK, mendefenisikan NGO sebagai “organisasi swasta yang menjalankan kegiatan untuk meringankan penderitaan, mengentaskan kemiskinan, memelihara lingkungan hidup, menyediakan layanan sosial
KPK Telah Memiliki Penasihat Baru
JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), telah memilih dua dari delapan orang yang diajukan panitia seleksi untuk menjadi penasehat KPK periode 2013-2017. Kedua orang tersebut, sudah dinyatakan lulus oleh pimpinan KPK.Demikian disampaikan Sekretaris Jendral KPK Anis Said Basalamah, kedua orang tersebut yakni, Mohammad Mu’tashim dan Suwarsono. Sedianya, keduanya sudah melalui seleksi dari pimpinan KPK.
99,5 Persen Ujian Nasional SMA Lulus
JAKARTA – Sebanyak 99,5 persen siswa sekolah menengah atas (SMA) serta madrasah aliyah (MA) dinyatakan lulus Ujian Nasional (UN). Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhammad Nuh mengatakan tingkat kelulusan tahun ini lebih tinggi dari tahun lalu. “Ada kenaikan dari segi kelulusan,” kata M. Nuh di kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, Kamis, 24 Mei 2012.
Masih Kerjasama Dengan Asing, Koalisi LSM Pemilu Datangi KPU
JAKARTA – Para Komisioner seakan ngeri menghadapi sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) peduli pemilu di Indonesia yang tergabung dalam Koalisi Mandiri untuk Pemilu Demokratis (KMPD) menyambangi Komisi Pemilihan Umum (KPU). Para komisioner tak satu ada yang ditempat. Alasannya bermacam-macam. Tujuan KMPD adalah meminta komisioner KPU membatalkan kerja sama dengan pihak asing seperti Australian Electoral Commission (AEC).
Bambang Soesatyo: Kasus Bank Century Bisa Tuntas, Jika KPK Tetapkan Boediono Tersangka
JAKARTA – Timwas Century DPR mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera menuntaskan kasus bailout Bank Century. Hal itu dikatakan anggota Timwas Century Bambang Soesatyo. Politisi Partai Golkar ini menguatakan bahwa kasus bailout yang merugikan keuangaan negara senilai Rp 6,7 triliun itu dapat tuntas jika mantan Gubernur Bank Indonesia Boediono ditetapkan sebagai tersangka.
DPR Khawatir Program Jaminan Sosial Per 1 Januari 2014 Tak Berjalan
JAKARTA – Kesehatan para kaum miskin di negeri ini banyak yang tidak ditangani dokter di rumah sakit (RS) di Jakarta. Begitu juga dengan derah lainnya. Kenyataan itu bisa terjadi lantaran pemerintah tidak memiliki komitmen yang baik, untuk mengatasi rakyat miskin yang sakit, sehingga banyak yang meninggal.Padahal pada 1 Janurai 2014 program jaminan sosial melalui Undang-undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) akan dilaksanakan.
Sidang Paripurna 269 DPR Anggota Bolos
JAKARTA – Mendapat sorotan dari masyarakat, akan tetapi tetap[ saja banyak anggora DPR RI bolos dalam agenda Sidang Paripurna DPR yang digelar hari ini (Kamis 23/5/2013). Tercatat 269 anggota dewan yang tidak hadir. Dari 291 anggota yang hadir tercatat 85 orang dari Partai Demokrat, 60 dari Partai Golkar, dan 42 dari Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan.
