JAKARTA – Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat, Martin Hutabarat meminta Kementerian Hukum dan HAM untuk membuat kebijakan yang adil terkait lembaga pemasyarakatan. Ia khawatir perlakuan berbeda antarlapas akan memunculkan iri dan memancing perlakuan negatif untuk para terpidana.”Yang pokok adalah kebijakan Kementian Hukum dan HAM dalam memberikan fasilitas pada napi jangan diskriminasi, harus ada perlakuan yang sama, kesetaraan,” kata Martin.

JAKARTA – Apatisme rakyat terhadap partai politik (Paprol) sekarang ini, akibat parpol bermental feodal. Feodalisme itulah yang diantaranya melahirkan korupsi, kolusi dan nepotisme atau KKN. Kalau 15 tahun lalu KKN itu dijadikan alat politik untuk menjatuhkan Orde Baru (Orba), tapi setalah 15 tahun reformasi ternyata sama saja, hanya beda istilah dari KKN menjadi KKD, yaitu korupsi, kongkalikong, dan dinasti politik.

JAKARTA – Direktur Pendidikan Madrasah Kementerian Agama, Dedi Djubaedi, memberikan apresiasi kepada 3 palajar yang menggagalkan aksi pemerkosaan yang menimpa seorang remaja putri di bawah umur.

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), telah memilih dua dari delapan orang yang diajukan panitia seleksi untuk menjadi penasehat KPK periode 2013-2017. Kedua orang tersebut, sudah dinyatakan lulus oleh pimpinan KPK.Demikian disampaikan Sekretaris Jendral KPK Anis Said Basalamah, kedua orang tersebut yakni, Mohammad Mu’tashim dan Suwarsono. Sedianya, keduanya sudah melalui seleksi dari pimpinan KPK.

JAKARTA – Sebanyak 99,5 persen siswa sekolah menengah atas (SMA) serta madrasah aliyah (MA) dinyatakan lulus Ujian Nasional (UN). Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhammad Nuh mengatakan tingkat kelulusan tahun ini lebih tinggi dari tahun lalu. “Ada kenaikan dari segi kelulusan,” kata M. Nuh di kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, Kamis, 24 Mei 2012.

JAKARTA – Para Komisioner seakan ngeri menghadapi sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) peduli pemilu di Indonesia yang tergabung dalam Koalisi Mandiri untuk Pemilu Demokratis (KMPD) menyambangi Komisi Pemilihan Umum (KPU). Para komisioner tak satu ada yang ditempat. Alasannya bermacam-macam. Tujuan KMPD adalah meminta komisioner KPU membatalkan kerja sama dengan pihak asing seperti Australian Electoral Commission (AEC).

JAKARTA – Timwas Century DPR mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera menuntaskan kasus bailout Bank Century. Hal itu dikatakan anggota Timwas Century Bambang Soesatyo. Politisi Partai Golkar ini menguatakan bahwa kasus bailout yang merugikan keuangaan negara senilai Rp 6,7 triliun itu dapat tuntas jika mantan Gubernur Bank Indonesia Boediono ditetapkan sebagai tersangka.