BANDUNG – Sebanyak 133.604 calon mahasiswa baru terseleksi masuk perguruan tinggi negeri (PTN) melalui jalur seleksi nasional masuk perguruan tinggi negri (SNMPTN). Seleksi SNMPTN ini menggunakan dasar nilai raport dan ujian nasional (UN).

JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Gamawan Fauzi, mengaku prihatin atas masih rendahnya kinerja para kepala daerah. Mendagri berharap mereka bisa meningkatkan kinerjanya sehingga pelayanan kepada masyarakat bisa lebih baik. “Saya membaca hasil sebuah survei, hasilnya masih 31%. Padahal perjalanan reformasi sudah 15 tahun,” kata Gamawan saat membuka acara Orientasi Kepemimpinan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Bagi Bupati/Walikota.

JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) segera melelang logistik Pemilu 2014 berupa kertas suara, segel dan tinta setelah diumumkannya Daftar Caleg Tetap (DCT) pada 25 Agustus 2013 mendatang. “Pengadaan logistik khusus seperti surat suara, tinta dan logistik akan dimulai September atau Oktober,” kata Komisioner KPU, Ferry Kurniarizkiyansyah, Senin (27/5/2013)

JAKARTA – Penasehat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terpilih, Moh Muctasim Billah mengatakan, jangan mengambil pusing atas dilaporkannya KPK ke Mabes Polri oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Hal tersebut hanyalah bagian dari orang iseng. “Itu hanya orang iseng aja. Anggap enteng aja. Kalau orang iseng kan dianggap enteng aja,” kata Billah di gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Senin (27/5/2013).

JAKARTA – Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat, Martin Hutabarat meminta Kementerian Hukum dan HAM untuk membuat kebijakan yang adil terkait lembaga pemasyarakatan. Ia khawatir perlakuan berbeda antarlapas akan memunculkan iri dan memancing perlakuan negatif untuk para terpidana.”Yang pokok adalah kebijakan Kementian Hukum dan HAM dalam memberikan fasilitas pada napi jangan diskriminasi, harus ada perlakuan yang sama, kesetaraan,” kata Martin.

JAKARTA – Apatisme rakyat terhadap partai politik (Paprol) sekarang ini, akibat parpol bermental feodal. Feodalisme itulah yang diantaranya melahirkan korupsi, kolusi dan nepotisme atau KKN. Kalau 15 tahun lalu KKN itu dijadikan alat politik untuk menjatuhkan Orde Baru (Orba), tapi setalah 15 tahun reformasi ternyata sama saja, hanya beda istilah dari KKN menjadi KKD, yaitu korupsi, kongkalikong, dan dinasti politik.

JAKARTA – Direktur Pendidikan Madrasah Kementerian Agama, Dedi Djubaedi, memberikan apresiasi kepada 3 palajar yang menggagalkan aksi pemerkosaan yang menimpa seorang remaja putri di bawah umur.