JAKARTA – Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Sarifuddin Sudding, menegaskan bahwa internal Hanura solid mendukung pencalonan Wiranto – Hary Tanoesoedibjo (HT) menjadi calon presiden dan calon wakil presiden dari Partai Hanura. Penegasan tersebut disampaikan Sudding menanggapi pertanyaan wartawan terkait isu munculnya sorotan di internal Partai Hanura, pasca deklarasi pasangan Wiranto-HT sebagai capres dan cawapres Hanura yang digelar di Jakarta, Selasa kemarin (2/7).

JAKARTA – Meski banyak yang menolak RUU Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), namun DPR akhirya mengesahkan UU Ormas, Selasa (2/7/2013). Dari 361 anggota DPR yang menghadiri rapat paripurna, 311 orang mendukung pengesahan dan 50 orang menolak. “Ini suatu hal yang harus dihargai,” kata Wakil Ketua DPR, Taufik Kurniawan selaku pimpinan rapat usai mengetuk palu pengesahan RUU Ormas, di Gedung DPR, Senayan.

JAKARTA – Rencananya DPR akan mengesahkan RUU Desa menjadi UU Desa pada paripurna DPR 12 Juli 2013 mendatang. Namun dalam pembahasan RUU desa tersebut Pansus RUU Desa DPR RI dengan pemerintah belum ada kesepakatan terkait dua materi; yaitu tentang anggaran keuangan, dan masa jabatan kepada desa.

JAKARTA – Partai Hanura mengusung calon presiden dan wakil presiden untuk tahun 2014 nanti dari kalangan internal. Menurut Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hanura, Saleh Husin, pasangan yang mereka usung adalah Ketua Umum

JAKARTA – Musik Keroncong kian terpinggirkan. Generasi muda mulai merasa asing dengan musik yang lahir dibuminya ini. Alasanya itulah membuat Anjungan Sumatera Utara Taman Mini Indonesia Indah (TMII) menggelar Festival Keroncong. Festival Keroncong Se-Jabodetabek yang diprakarsi oleh Badan Koordinasi Organisasi Musik Keroncong (BKOMK) Provinsi DKI Jakarta ini diikuti berbagai oleh grup keroncong di Jabodetabek.

JAKARTA – Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial (Dirjen Linjamsos) Kementerian Sosial, Andi Dulung membenarkan tentang adanya penerima Kartu Penjamin Sosial (KPS) yang telah meninggal dan berpindah tempat. “Untuk penerima kartu banyak yang meninggal itu memang betul pak, kalau meninggal itu tidak bisa di tunda dan banyak data yang berubah,” kata Andi saat Rapat Dengan Pendapat dengan PT Pos dan Komisi VIII DPR, di Gedung DPR/MPR Senayan, Senin (1/7/2013).

JAKARTA – Penetapan angka Presidential Threshold (PT) masih menjadi perdebatan alot pembahasan revisi Undang-Undang Pemilihan Presiden No.42 tahun 2008. Fraksi Demokrat sebagai Fraksi terbesar di DPR merasa undang-undang tersebut masih relevan digunakan di pemilihan presiden 2014. “Kami melihat belum ada urgensinya untuk direvisi,” kata Ketua Fraksi Partai Demokrat, Nurhayati Ali Assegaf, Senin (1/7/2013)