MAKKAH – Pemberangkatan jemaah haji Indonesia dari Muzdalifah ke Mina mengalami keterlambatan dari target yang ditentukan. Proses evakuasi jemaah dari Muzdalifah dinyatakan selesai pada 09.40 Waktu Arab Saudi (WAS) dari target yang ditetapkan pada 09.00 WAS.
Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Hilman Latief menjelaskan, awal pemberangkatan jemaah haji dari Muzdalifah ke Mina sudah sesuai dengan kebijakan Pemerintah Arab Saudi, yaitu dimulai pukul 23.35 Waktu Arab Saudi (WAS), pada 10 Zulhijjah 1446 H.
“Realisasi di lapangan, pemberangkatan jemaah haji dari Muzdalifah ke Mina secara umum dimulai tepat waktu. Namun secara keseluruhan, proses evakuasi berhasil dilakukan dan Muzdalifah dinyatakan kosong dari jemaah haji Indonesia pada pukul 09.40 WAS, terlambat 40 menit dari target yang ditetapkan,” papar Hilman Latief di Makkah, Sabtu (7/6/2025).
Lantas, apa penyebab munculnya masalah ini? Hilman Latief menjelaskan bahwa masalah pertama adalah ketidakkonsistenan jadwal bus karena ada ribuan bus yang dioperasionalkan dan antrian yang panjang. Sebab, setelah pukul 00.00 WAS, jadwal keberangkatan bus yang direncanakan terkendala di lapangan.
“Kondisi tersebut menyebabkan jemaah merasa khawatir,” sebut Hilman.
Masalah kedua, keterlambatan perputaran bus dari Mina ke Muzdalifah dalam beberapa jam pada rentang waktu tertentu karena kepadatan lalu lintas. Situasi ini sempat membuat jemaah tidak nyaman, di tengah kondisi mereka yang mengalami kelelahan menunggu penjemputan. Dalam situasi tersebut, banyak jemaah memilih untuk keluar dari pintu Muzdalifah.
“Karena bus yang terlambat datang, sebagian jemaah memutuskan untuk membuka pintu keluar di Muzdalifah dan berjalan kaki menuju Mina. Hal ini memunculkan arus pergerakan spontan tanpa kendali,” papar Hilman.
Ketiga, massifnya jemaah yang berjalan kaki. Pada Jumat (6/6/2025) pagi, jemaah dari berbagai maktab, memutuskan berjalan kaki karena khawatir tidak terjemput dari Muzdalifah hingga siang hari. Dalam suasana psikologi semacam itu, PPIH Arab Saudi akhirnya melepas sebagian jemaah namun tetap mengingatkan agar jemaah lansia dan risti agar tetap berada di Muzdalifah, menunggu jemputan bus. Sebab, berjalan kaki bagi lansia dan risti akan banyak menguras energi dan menimbulkan kelelahan.
“Pergerakan jemaah pejalan kaki berdampak pada kemacetan di jalur utama shuttle bus. PPIH menerima permintaan dari Kemenhaj dan syarikah untuk menenangkan jemaah dan menghentikan arus jalan kaki, namun sudah tidak dapat dikendalikan,” kata Hilman.
Bagaimana upaya PPIH Arab Saudi? Hilman menjelaskan bahwa langkah pertama yang dilakukan pihaknya adalah menjalin koordinasi darurat dengan Kemenhaj Saudi. “Pada pukul 03.12 WAS, PPIH Arab Saudi mengirim permintaan resmi melalui pesan WA kepada Kementerian Haji dan Umrah untuk segera mengintervensi dan mempercepat pengiriman bus ke Muzdalifah,” papar Hilman.
Kedua, PPIH juga meminta bantuan logistik dan proteksi jemaah kepada otoritas dan mitra Arab Saudi. Pada pukul 06.51 WAS, PPIH kembali menyampaikan permintaan kepada Kemenhaj agar mitra di Saudi segera mengirimkan bantuan logistik berupa: air minum, makanan ringan, dan payung atau pelindung panas.
“Alhamdulillah pada pukul 08.50 WAS, empat kontainer bantuan datang di lokasi jemaah haji Indonesia di Muzdalifah,” jelas Hilman.
Dari semua ini, Hilman menyampaikan bahwa koordinasi dan pengendalian pada fase pemberangkatan Muzdalifah–Mina akan mempercepat evakuasi jemaah. Namun, karena padatnya lalu lintas dan keterlambatan kedatangan bus, sebagian jemaah memutuskan untuk berjalan kaki.
“Langkah mitigasi PPIH dengan mengintensifkan koordinasi, berhasil meminimalisir potensi dampak lebih buruk. Seluruh jemaah berhasil dievakuasi dari Muzdalifah pukul 09.40 WAS,” tegasnya.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Saudi yang sangat responsif memberikan dukungan dalam mengatasi situasi dan dinamika di lapangan,” ucap Hilman.
“Sebagai penanggung jawab Petugas Penyelenggara Ibadah Haji, kami menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang dirasakan jemaah,” tandasnya.
TENDA ARAFAH
Semnentara itu, Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi menghadapi sejumlah kendala dalam penempatan jemaah di tenda-tenda Arafah. Ketua PPIH Arab Saudi, Muchlis M Hanafi mengatakan, permasalahan ini dipicu beberapa faktor teknis, sosial dan kultural yang berdampak pada kepadatan tenda serta masalah distribusi logistik.
Wukuf di Arafah sebagai rangkaian puncak ibadah haji berlangsung pada 9 Zulhijjah 1446 H, bertepatan dengan 5 Juni 2025. Jemaah haji Indonesia diberangkatkan dari hotel di Makkah menuju Arafah pada 4 Juni 2025. Dalam proses itu, ada sejumlah jemaah yang sempat tidak mendapatkan tempat di tenda Arafah.
“Atas nama Ketua PPIH Arab Saudi, saya menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang dirasakan sebagian jemaah haji Indonesia,” terang Mukhlis M Hanafi di Makkah, Sabtu (7/6/2025).
Menurut Mukhlis, ada sejumlah fakta penyebab terjadinya masalah penempatan jemaah di Arafah. Pertama, ada sejumlah tenda yang sebenarnya masih menyisakan ruang tapi tidak bisa teroptimalisasikan untuk diisi oleh jemaah dengan berbagai alasan. “Misalnya, tenda berkapasitas 350, sebenarnya baru dihuni 325 jemaah dari satu kelompok, namun tidak dapat diakses jemaah lain, bahkan meski dari markaz yang sama,” ujar Mukhlis.
Kedua, skema pemberangkatan jemaah berbasis hotel menyulitkan penataan dan penempatan jemaah. Penempatan jemaah di hotel Makkah pada dasarnya berbasis markaz dan syarikah. Namun, pada praktiknya ada juga sejumlah jemaah yang memilih berpindah hotel meski beda markaz dan syarikah, dengan berbagai alasan dan tidak selalu karena penggabungan pasangan.
“Karena sistem keberangkatan dari Mekkah ke Arafah menggunakan pendekatan berbasis hotel, bukan berdasarkan markaz atau syarikah, maka tenda-tenda tertentu terisi penuh lebih dulu, bahkan sebelum jemaah yang juga dijadwalkan menempati tenda tersebut tiba di lokasi,” sebut Mukhlis.
Ketiga, jumlah petugas tidak sebanding dengan jemaah. PPIH Arab Saudi telah membagi tugas layanan kepada tiga daerah kerja (daker). Daker Bandara bertanggung jawab dalam layanan jemaah di Arafah, Daker Makkah di Muzdalifah, sedang Daker Madinah di Mina.
“Dengan jumlah tidak terlalu banyak, petugas harus berjibaku melayani lebih dari 203 ribu jemaah yang tersebar di 60 markaz di Arafah. Ini menyebabkan kesulitan dalam membantu petugas Markaz dalam mengatur penempatan secara disiplin. Bahkan, banyak petugas yang kelelahan,” tuturnya.
Keempat, mobilitas jemaah yang tidak terkendali. Dijelaskan Mukhlis, banyak jemaah berpindah tenda secara sepihak untuk berkumpul dengan kerabat atau kelompok bimbingan dari daerah asal. “Perpindahan ini memperburuk distribusi beban tenda dan menyulitkan kontrol layanan secara keseluruhan,” paparnya.
Kondisi ini juga berdampak pada gangguan distribusi konsumsi jemaah. Selama di Arafah, jemaah haji Indonesia mendapatkan lima kali makan pada 8-9 Zulhijjah 1446 H. Penempatan jemaah yang tidak sesuai rencana menyulitkan pihak syarikah/markaz proses distribusi makanan dan logistik.
“Sebagian jemaah tidak mendapatkan jatah makan tepat waktu karena data distribusi di Markaz/Syarikah tidak cocok dengan kondisi riil,” ujar Mukhlis.
LANGKAH MITIGASI PPIH
Persoalan penempatan jemaah di Arafah pada akhirnya bisa diselesaikan. Mukhlis mengatakan, hal itu tidak terlepas dari sejumlah langkah cepat dan strategis yang diambil PPIH Arab Saudi. Langkah itu ditujukan untuk mengurai kepadatan dan memastikan seluruh jemaah mendapat tempat yang layak dan distribusi konsumsi yang lebih baik.
Langkah pertama yang dilakukan adalah menyisir dan memvalidasi ulang kapasitas tenda. Dijelaskan Mukhlis, petugas melakukan penyisiran menyeluruh ke tenda-tenda Arafah dan menemukan banyak kasur yang seharusnya kosong sudah ditempati oleh jemaah.
“Pemetaan ulang menunjukkan bahwa beberapa tenda masih menyimpan kapasitas tambahan,” ucap Mukhlis.
Langkah kedua adalah mengalihkan tenda petugas untuk jemaah. “Tiga tenda petugas di wilayah Markaz 105 (Syarikah Rifadah) dialihfungsikan dan dipakai untuk menampung jemaah yang belum kebagian tempat,” paparnya.
Upaya ketiga yang dilakukan PPIH Arab Saudi adalah melobi pihak Syarikah untuk menyiapkan tambahan tenda. Langkah ini cukup berhasil. “PPIH bernegosiasi dengan beberapa syarikah agar menyediakan tenda tambahan guna menampung kelebihan jemaah,” sebutnya.
Keempat, pemanfaatan tenda utama Misi Haji Indonesia. “Tenda utama Misi Haji Indonesia pada akhirnya juga digunakan untuk menampung jemaah terdampak overkapasitas,” ujar Mukhlis.
Langkah kelima adalah koordinasi efektif dengan Kementerian Haji Arab Saudi. Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Hilman Latief secara khusus melakukan komunikasi intensif dengan Kemenhaj. Langkah ini membuahkan hasil, sekitar 2.000 jemaah berhasil ditempatkan di tenda-tenda cadangan resmi yang disiapkan oleh pihak Saudi.
“Melalui upaya-upaya tersebut, kepadatan mulai terurai dan saat puncak wukuf, seluruh jemaah sudah berada di tenda untuk melaksanakan ibadah dengan tenang dan khusyuk,” tegas Mukhlis M Hanafi.
“PPIH Arab Saudi terus berupaya semaksimal mungkin agar seluruh jemaah Indonesia dapat menjalani puncak ibadah haji dengan aman, nyaman, dan terlayani,” tandasnya.
Dalam pantauan website ini, banyak di antara jemaah haji Indonesia tahun ini mengeluh. Menurut dugaan karena pada tahun ini melibatkan 8 syarikah (perusahaan) menangani perhajian. Di tanah air saja sudah banyak yang terpisah rombongan, seperti Jemaah lansia dan sebagainya. Kemudian penempatan jemaah di pemondokan, kartu tanda pengenal (nusuk), transportasi dan penyediaan tenda di Arafah.
Ditambah lagi dengan penindakan tegas terhadap jemaah non visa haji. Hal ini mengemuka di media sosial. Pemerhati di tanah air, minta kebijakan baru jangan sampai mengorbankan jemaah. (kemenag/sir)
