JAKARTA – Organisasi Aljam`iyatul Washliyah (Al Washliyah) mengingatkan pemerintah, tidak seenaknya gonta-ganti kurikulum, karena kebijakan tersebut berdampak luas kepada siswa, guru dan kalangan orangtua siswa.
Oleh karena itu, setiap ada evaluasi suatu kebijakan hendaknya melibatkan semua unsur masyarakat penyelenggara pendidikan.
“Ganti kabinet ganti kebijakan, akan membuat siswa, guru dan orangtua siswa bisa stres,” tegas Ketua Majelis Pendidikan Pengurus Besar Aljam`iyatul Washliyah (PB Al Washliyah), H.Ismail Effendi, M.Si, Selasa (9/12/2014) menanggapi pro dan kontra penghentian kurikulum 2013.
Menurut Ismail, evaluasi kebijakan kurikulum selama inui terkesan oleh tataran tingkat pimpinan atas. Tidak melibatkan unsur organisasi masyarakat yang menangani pendidikan. Selama ini, kata dia, kebijakan itu umumnya dari pimpinan atas.
“Setahu saya, Washliyah tidak pernah diajak pemerintah untuk mengevaluasi suatu kebijakan pelaksanaan kurikulum,” jelas Ismail, “Apa Washliyah gak diperhitungkan pemerintah?”
Ketua PB Al Washliyah yang membidangi pendidikan ini mengakui, penerapan kurikulum 2013 di kalangan lembaga pendidikan Al Washliyah, belum optimal. Bahkan, menurut Ismail, kurikulum 2013 baru pada tahap sosialisasi dan pelatihan kalangan pendidik. Dengan demikian, penghentikan kurikulum 2013 ini, kata Ismail, dapat diterima oleh Washliyah. Hanya saja untuk kembali ke kurikulum 2006 juga tentu membutuh penyesuaian waktu.
“Kurikulum 2013 sudah banyak membuang anggaran negara,” ucap Ismail dengan nada kesal.
Al Washliyah, sebagai Ormas Islam yang sudah berusia 84 tahun, bergerak di bidang pendidikan, dakwah dan sosial. Pada bidang pendidikan, organisasi yang berdiri di Kota Medan, Sumatera Utara ini sudah memiliki ribuan lembaga pendidikan mulai tingkat TK hingga perguruan tinggi.
(*/esbeem)
