Konvensi Capres Sia-sia Kalau ditentukan SBY

JAKARTA – Terobosan baru untuk menjaring pemimpin nasional melalui partai politik, diantaranya dilakukan dengan menggelar konvensi capres-cawapres. Demokrat yang terpuruk citranya belakangan ini mencoba membuat strategi tersebut dengan membuka konvensi kepada beberapa tokoh yang populer seperti mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfudh MD, Ketua DPR RI Marzuki Alie, Ketua DPD RI Irman Gusman, Sri Mulyani, Gita Wirjawan dan lain-lain. Hanya saja, hasil konvensi itu jangan dikembalikan pada Ketua Umum dan Ketua Majelis Tinggi DPP PD Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

“Kalau proses konvensi tidak transparan, dan hasilnya dikembalikan kepada Pak SBY, itu sama saja membohongi rakyat. Gagasan konvensi Demokrat itu sudah baik, dan saya mendukung. Tapi, kalau semuanya tergantung Pak SBY, ya percuma,” tandas pakar hukum tata negara Margarito Kamis dalam acara talk show mencari pemimpin nasional yang berpihak pada daerah, bersama mantan Menko ekonomi Rizal Ramli dan anggota DPD RI Abdul Gafar Usman, di Gedung DPD RI Jakarta, Jumat (31/5/2013).

Margarito menilai konvensi sebagai salah satu terobosan menciptakan politik, demokrasi, dan partai yang sehat, di tengah apatisme rakyat terhadap partai. Sebab, Indonesia merupakan satu-satunya negara yang memberi wewenang dan otoritas penuh pada partai untuk mengusung salah satu pemimpin nasional. “Kewenangan itu tersurat dalam UUD 1945, bahwa hanya partai atau gabungan partai yang bisa mencalonkan capres-cawapres dalam pemilu presiden,” ujarnya kecewa.

Padahal lanjut Margarito, semua tahu partai selama ini hanya untuk memperkaya dan memperjuangkan kepentingan dirinya sendiri, dan mengabaikan kepentingan rakyat, bangsa, dan negara. Sehingga, pemilu tak lebih sebagai antitesa dari feodalistik aligarkis, yang menggerogoti bangsa ini. “Jadi, kita tak usah bicara pemimpin nasional atau daerah, karena yang dicari adalah pemimpin yang punya hati nurani, rasa, integritas, kapabelitas, miliki otak, dan moral,” tuturnya.

Mantan Menko Perekonomian di era pemerintahan alm. KH. Abdurrahamn Wahid (Gus Dur) Rizal Ramli berharap semua capres di luar partai politik yang bermunculan selama ini, seperti Mahfudh MD, Jusuf Kalla, Din Syamsuddin, Dahlan Iskan, dan lain-lain, terus memperjuangkan dan mencerdaskan rakyat melalui pendidikan politik yang sehat. Semua tokoh itu harus terus mendobrak kekuatan dirinya dalam memperjuangkan demokrasi, pluralisme, nasionalisme, dan keperpihakannya pada rakyat, bangsa, dan negara ini.

“Capres-capres alternatif itu tak perlu khawatir meski tak didukung partai. Apalagi yang figur lama yang terus dimunculkan akhir-akhir ini masih merupakan gelembung-gelembung politik. Sementara partainya belum tentu lolos parliamentary threshold (PT) DPR 3,5 persen, dan PT presiden 20 persen sebagai salah satu syarat,” tegas Rizal.

Menurutnya, Mahfudh MD, Jusuf Kalla, Din Syamsuddin, Dahlan Iskan, dan juga dirinya, harus terus menyebarkan ide, gagasan, dan mendidik rakyat sekaligus menguji karakter, integritas, dan track record-rekam jejaknya bersama dengan tokoh-tokoh partai. “Kita harus terus perjuangkan ruh nasionalisme, idealisme, kebangsaan, dan pluarlisme. Jadi, tak perlu khawatir. Gitu saja kok repot,” tambahnya. (gardo)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *