
Kabar Washliyah

Pemilukada Maluku Utara Diduga Diwarnai Kecurangan
JAKARTA (Pos Kota) – Pemilukada Provinsi Maluku Utara putara kedua telah menetapkan bahwa pasangan calon Ahmad Hidayat Mus – Hasan Doa (AHM – Doa) sebagai pemenangnya. Akan tetapi, kemenangan itu diduga diwarnai dengan kecurangan. Untuk itu, pasangan Abdul Gani Kasuba – M. Naser Thaib (AGK – Manhtab) sebagai pihak yang kalah, mengambil langkah hukum dengan melaporkannya ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Presiden SBY : Guru dan Dosen Penentu Kemajuan Pendidikan
JAKARTA – Bangsa yang unggul adalah bangsa yang memiliki sumber daya manusia maju dan unggul pula. Manusia yang unggul adalah hasil dari pendidikan yang maju. “Guru dan dosen adalah penentu keberhasilan dan kemajuan pendidikan kita. Oleh karena itu, marilah terus kita tingkatkan keunggulan dan daya saing bangsa agar bangsa Indonesia makin ke depan makin maju makin adil dan makin sejahtera,” kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

DPR: Pengenaan Tuslah Tiket Pesawat Jangan Sepihak
JAKARTA – Rencana pengenaan tuslah atau surcharge pada penerbangan berjadwal harus melibatkan publik. Selain itu, penghitungan biaya tambahan itu mesti dilakukan secara transparan. Anggota Komisi 5 DPR RI yang juga membidangi sektor transportasi udara, Saleh Husin menegaskan hal itu.

Tiga Penyelenggara Pemilu RDP dengan Komisi II DPR
JAKARTA – Tiga penyelenggara Pemilu, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Bandan Pengawqas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI di Ruang Rapat Komisi II.

56 PTK Terima Penghargaan Satyalancana Pendidikan dari Presiden
JAKARTA – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) bekerja sama dengan Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) kembali menyelenggarakan puncak peringatan Hari Guru Nasional dan HUT PGRI. Sebanyak 56 orang pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) yang terdiri atas guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah berprestasi dan berdedikasi luar biasa menerima penghargaan berupa tanda kehormatan Satyalancana Pendidikan.

UU No.32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Akan Direvisi
JAKARTA – Pemerintah akan merevisi Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah kerena dinilai menghambat pengelolaan pendidikan. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh menyampaikan, sebenarnya undang-undang tersebut merupakan kewajiban kabupaten dan kota, tetapi pemerintah pusat tetap akan mengambil peran di dalamnya.

Partai Islam Mulai Bahas Koalisi
JAKARTA – Sekjen DPP PPP Romahurmuziy menegaskan jika PPP mensinyalir adanya pertemuan partai-partai berbasis Islam, yang digelar di Pondok Pesantren Asshidiqiyah pimpinan KH. Noer Muhammad Iskandar SQ, di Jakarta Barat itu. Sebelumnya pertemuan tersebut digelar di Gedung Bidakara, dan dihadiri oleh politisi PAN M. Amien Rais, dan Hatta Rajasa.

Rizal Ramli: Utang Swasta Mengancam Capres 2014
JAKARTA – Ketua Umum Kadin Indonesia Rizal Ramli menengarahi besarnya utang swasta yang akan jatuh tempo pembayarannya pada Desember 2013 mendatang itu, sudah masuk pada katagori lampu kuning, dan kalau itu tidak segara ditangani dengan keterlibatan pemerintah, maka besarnya utang swasta tersebut bisa mengancam salah satu Capres 2014.

Ketua DKPP Ajak Semua Perguruan Tinggi Kembangkan Sistem Etika
JAKARTA – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggaraa Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie mengajak kepada para akademisi perguruan tinggi untuk menyebarkan kode etik dan sistem etika. Lebih jauh lagi, dia berharap para akademisi mengembangkan riset persoalan etika tidak hanya terkait penyelenggara pemilu namun juga penyelenggara negara.

PRT Demo di DPR, Minta RUU PPRT Segera Disahkan
JAKARTA – Sejumlah massa dari berbagai elemen seperti Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga KSPI, KSPSI, JARI PPTKILN dan sejumlah perwakilan pekerja rumah tangga dari Solo, Pontianak, Flores, Lampung menggelar aksi demo untuk menuntut dibahasnya dan segera disahkannya Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT). Meraka demo ditengah deras hujan.

DPR Sahkan UU Adminduk, KTP Boleh Tak Cantumkan Agama
JAKARTA – DPR RI lewat Sidang Paripurna akhirnya mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perubahan atas UU no.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk). Pengesahan RUU Administrasi Kependudukan atau Adminduk menjadi UU ini dilakukan setelah seluruh fraksi di DPR menyatakan persetujuannya dalam sidang paripurna di Gedung DPR RI Senayan Jakarta, Selasa (26/11/2013).

Mengenal Washliyah Lebih Dekat (3)
INI adalah rangkaian tulisan dari dua tulisan sebelumnya dalam rangka menyambut HUT ke-83 Al Washliyah. Pada tulisan pertama tentang keberadaan dan eksistensi Al Washliyah saat ini, kedua identitas organisasi Al Washliyah