Kabar Washliyah

JAKARTA (Pos Kota) – Think Big Indonesia (TBI) bekerja sama dengan beberapa perusahaan dan organisasi yang peduli yaitu dengan Komodo Dragon Foundation, 7-Eleven, Papa Ron’s Pizza, Yayasan Obor Berkat, Wings serta puluhan sukarelawan, menunjukkan kepeduliannya dengan menyalurkan bantuan kepada korban banjir.

JAKARTA – Pemilu 2014 sudah di depan mata. Visi paling penting yang harus diwujudkan dalam Pemilu 2014 adalah Pemilu yang berintegritas. Seluruh elemen, mulai dari penyelenggara Pemilu, partai politik peserta Pemilu, dan masyarakat pemilih harus turut serta mewujudkan visi tersebut. Termasuk yang tak ketinggalan adalah media massa.

JAKARTA – Mungkin tak banyak orang mengenal perjalanan politik anggota Komisi III DPR RI FPG Bambang Soesatyo, yang dikenal vokal menyuarakan skandal bank century yang merugikan uang negara Rp 6,7 triliun itu. Bahkan dia terus mendesak agar Timwas Century DPR memanggil Boediono, yang dianggap ikut bertanggung jawab selaku Gubernur Bank Indonesia ketika itu, 2008.

JAKARTA – Ketua Panja RUU Perdagangan Aria Bima menyatakan RUU Perdangan yang akan disahkan oleh Komisi VI DPR RI ini ternyata berbeda jauh dengan yang beredar di masyarakat atau internet, yang sempat ditolak oleh berbagai kalangan masyarakat. Bahwa dalam RUU ini tidak ada aroma liberalisme, neoliberlaisme, mapun pro pasar bebas, melainkan pro rakyat Indonesia.

JAKARTA – Menteri Perdagangan Gita Wirjawan menegaskan jika RUU Perdagangan selama ini dibahas dengan semangat nasionalisme, sesuai perjanjian perdagangan internasional, dan komite perdagangan nasional. Karena dibahas dengan semangat nasionalisme, maka harus ada keseimbangan perdagangan produksi dalam negeri dari hulu sampai hilir, yang dibuat di dalam negeri namun bisa bersaing secara internasional.

JAKARTA – Selama sekitar 30 tahun menunggu-nunggu akhirnya Komisi VI DPR RI akan segera mengesahkan RUU Perdangan menjadi UU setelah dibahas secara intensif dengan pemerintah atau Kementerian Perdagangan (Kemendag RI), agar pemerintah mempunyai payung hukum dalam menjalan program perdangan nasional dan internasional, yang nantinya akan ditangani oleh Komite Perdagangan Nasional (KPN).

JAKARTA – Menteri Perdagangan Gita Wirjawan menegaskan akan mencabut izin impor beras jika terbukati menyalahi aturan dan ketentuan yang telah disepakti dalam perizinan itu sendiri. Kementerian Perdagangan (Kemendag RI) memang memberikan izin terhadap impor beras Vietnam tersebut, namun dalam kualifikasi beras tertentu. Karena itu, kalau terbukti menyalahi ketentuan maka izin impor tersebut akan dicabut.

JAKARTA – Merespon dana saksi pemilu 2014, Wakil Ketua Umum DPP PPP Lukman Hakim Saifuddin menegaskan, jika dana saksi tersebut harus disediakan oleh negara, dan tidak diserahkan ke parpol. Hal itu, karena saksi merupakan manifestasi dari kedaulatan rakyat. Di mana suara rakyat harus diamankan dan dikawal sehingga tidak terjadi distorsi dan tidak terjadi penyelewengan dalam proses demokrasi ini.

JAKARTA – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah sejak lama merancang kerjasama (MoU) tentang dana kampanye, namun hingga saat ini belum juga diteken. Karena itu, PPATK berharap KPU bisa segera menyelesaikan MoU tersebut. Hal itu agar pelaksanaan pemilu tidak didukung oleh pengusaha gelap baik kepada peserta maupun penyelenggara pemilu itu sendiri.

JAKARTA – Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Nurul Arifin mengapresiasi langkah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang membangun sistem peringatan dini (early warning system) terhadap potensi-potensi kerawanan pelaksanaan Pemilu Anggota Legislatif pada 9 April mendatang. Sistem tersebut dibangun Bawaslu untuk mencegah terjadinya kerawanan pemilu seperti kegagalan tahapan pemilu, manipulasi suara, hingga kerusuhan dalam konteks kerawanan sosial.

JAKARTA – Partai Demokrat mendukung aturan baru mengenai dana saksi Pemilu dibiayai oleh negara, agar parpol tidak usah sibuk mencari dana yang ujung-ujungnya bisa korupsi. Apalagi tidak semua parpol mem punyai uang berlimpah, sehingga bantuan negara itu masih bisa diterima.