JAKARTA (Pos Kota) – Direktur Eksekutif Sinergi masyarakat untuk demokrasi Indonesia (Sigma), Said Salahuddin meluncurkan Jajak Pendapat tentang Presiden dan Wakil Presiden yang diinginkan oleh Jurnalis, yang diselenggarakan tanggal 12-16 Januari 2014. “Jajak pendapat dilakukan dengan Metode Kualitatif terhadap 112 Informan yang berprofesi sebagai Jurnalis dari 63 media cetak, elektronik, dan media online. Jajak Pendapat dilakukan dengan model terbuka

JAKARTA – Komisi I DPR RI segera memanggil Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) Tifatul Sembiring terkait proses akuisisi (pembelian) PT Axis Telekom Indonesia (Axis) oleh PT XL Axiata Tbk senilai 865 juta Dolar AS atau sekitar Rp 10,38 triliun yang berpotensi akan merugikan negara. “Ada apa dengan Kemenkominfo? Mengapa bisa diijinkan akuisisi itu sekaligus diberi ijin akuisisi frekwensinya.

JAKARTA – Jika saksi parpol (partai politik) di TPS pada hari ‘H’ pemilihan umum (pemilu) 2014 dibebankan kepada negara, maka dapat dipastikan parpol gagal dalam melakukan pengkaderan. Untuk saksi parpol di TPS, anggaran yang disediakan pemeriintah sebesar Rp700 miliar.”Ini bukan soal duit barapa ratus mliar. Tapi ini ketika saksi parpol dibiayai negara, menjukkan bhwa parpol sebgai fungsi pengkaderan telah gagal melakukan pengkaderan itu,” kata

JAKARTA – Koordinator Nasional JPPR, M Afifuddin menpertanyakan mengapa saksi partai politik (parpol) harus dibiayai negara. “Kalau kita hitung TPS yang ada berjumlah 550 ribu. Saksi adalah alat partai, kenpa harus dibiayai negara. Persoalan yang lain adalah, situasinya saksi dbiayai negara semua, maka akan ada keramaian pelaksaan pemilu ‘H’, kata Afif di Cikini Raya, Jakarta Pusat, Rabu (22/1/2014).

JAKARTA – Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto melalui Prabowo Media Center memberikan bantuan langsung kepada korban banjir di beberapa titik yang terkena musibah bencana alam ini. Tim Media Center Prabowo Subianto mulai menyusur tempat-tempat pengungsian di Bekasi terutama korban yang belum tersentuh bantuan atau minim penanganan optimal.

JAKARTA – Menteri yang maju bertarung sebagai calon legislatif (caleg) pada pemilu 2014 harus mundur dari jabatannya. “Tidak ada cerita mereka harus mundur semua, tanpa terkecuali,” kata pakar hukum tata negara Margarito Kamis, Rabu (22/1/2014) Ia menegaskan, jabatan menteri merupakan jabatan publik yang sangat strategis. Sebab, menteri dibekali dengan kewenangan kuat serta program-program pro rakyat yang didanai oleh negara.

JAKARTA – Pemerintah didesak segera membentuk badan tunggal penjaga pantai dan laut atau Indonesia Sea and Coast Guard (ISCG) sebagai implementasi dari amanat Pasal 352 UU Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran. Pembentukan instansi satu atap itu juga diharapkan memangkas inefisiensi dan mempercepat aktivitas pelayaran di seluruh pelabuhan dan perairan Indonesia.

JAKARTA – Palangkaraya kembali disebut-sebut sebagai kota yang layak menggantikan Jakarta dalam wacana pemindahan Ibukota Negara ke lokasi yang lebih aman dari bencana dan lebih strategis menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Namun, tidak semua pihak bersepakat dan menerima begitu saja ide pemindahan kota pusat pemerintahan tersebut.

JAKARTA – Sidang dugaan pelanggaran kode etik KPU Bengkulu dan anggota KPU Kaur memasuki babak kedua, Selasa (21/01) pukul 13.30 WIB. Ketua majelis Nur Hidayat Sardini dan anggota majelis Nelson Simanjuntak serta Saut H Sirait. Pengadu, Didi Iswandi dan Karyodi menghadirkan dua saksi yaitu mantan Ketua Tim Seleksi KPU Kaur Malyadi dan Okman Syafii, mantan komisioner KPU Kaur Divisi Pencalonan.

JAKARTA – Sebuah lembaga riset statistic dan monitorin asal Republik Ceko yang bermarkas di kota Praha bernama socialbakers.com merilis asil risetnya terhadap dukungan pengguna media sosial facebook terhadap para politisi di dunia. Sesuai hasilnya pemantauan socialbakers.com per tanggal 20 Januari 2014 menunjukkan, posisi pertama diduduki Presiden AS Barack Obama dengan 38,5 juta pendukung, disusul mantan Capres AS Mitt Romney (11,3 juta pendukung).

JAKARTA – Pemerhati pemilu Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti jengkel dengan membengkaknya biaya pengawasan pemungutan dan penghitungan suara pemilihan legislatif (pileg) 2014 yang mencapai Rp 1,5 triliun. Bagaimana tidak, bagi Ray hal tersebut terasa amat menyakitkan. Sebab penyelenggara pemilu dan peserta pemilu malah berlomba-lomba menghamburkan uang negara, bukan melakukan penghematan.