JAKARTA – Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Al Washliyah (PP IPA) menyambut baik surat pemanggilan yang dilayangkan PB Al Washliyah kepada organisasi tersebut. Hal ini disampaikan Ketua Umum PP IPA Raditya Perwira di Jakarta saat dikonfirmasi mengenai surat PB Al Washliyah untuk organisasi yang dipimpinnya.
JAKARTA – Menyadari tata kelola negara selama ini bersumber dari partai politik (parpol), di mana penyelenggara negara lebih banyak ditentukan oleh parpol baik presiden, wapres, kementerian, legislatif, kepala daerah dari pusat sampai daerah, maka parpol harus dibenahi. Benahi dari kaderisasi, pendidikan politik, termasuk biaya kampanye yang selama ini sangat besar, dan mahal.
JAKARTA – Pengurus Besar Al Jam’iyatul Washliyah (PB Al Washliyah) melayangkan surat pemanggilan kepada Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Al Washliyah (PP IPA). Surat Pemanggilan tersebut langsung ditandatangani Ketua Umum PB Al Washliyah Yusnar Yusuf. Demikian informasi yang disampaikan staf Sekretariat PB Al Washliyah Muslim Salim di Jakarta.
JAKARTA – Pemilih pemula masih kurang menjadi perhatian partai politik (parpol), kondisi itu dapat memicu tingginya angka golpul pada Pemilu 2014 mendatang. Kesalahan parpol serba instan membuat kalangan muda menjadi terabaikan.”Parpol itu selalu dadakan. Satu tahun atau dua tahun mau Pemilu baru urusin partai. Jadi, bagimana bisa mengkader para kaula muda yang berusia 17-30 tahun,” kata Pengamat Pemilu, Yus Fitriadi dalam diskusi di KPU, Selasa (11/6/2013).
JAKARTA – Banyaknya sekolah swasta di Jakarta yang tidak mampu membiayai segala kebutuhannya. Hal itu, menurut Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), akan dibeli pihak pemerintah, kemudian dijadikan sekolah Negeri.Ahok mengatakan, sekolah swasta akan dibeli melalui penawaran Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Dengan demikian, akan memperbaiki kualitas sekolah tersebut. “Kalau untuk sekolah yang tidak mampu, ada beberapa tawaran.
JAKARTA – Politikus Partai Amanat Nasional (PAN), Noviantika Nasution menyatakan tingginya biaya politik saat ini menjadi tantangan besar bagi calon legislatif (Caleg) dan pemimpin daerah. Menurutnya, para caleg yang nantinya menjadi anggota legislator harus merubah UU pemilu dengan biaya murah, guna menekan tindak korupsi.”Kedepan UU pemilu dan pilkada akan kita benahi lagi, dari pemilu dengan biaya tinggi menjadi pemilu yang murah,” ujar Noviantika.
JAKARTA – Kekurangan Rumah Sakit milik pemerintah di kawasan Jakarta Selatan menjadi prioritas pembangunan Pemprov DKI Jakarta. Hal itu masih terkendala izin dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta.Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan, akan membangunan rumah sakit milik pemerintah di daerah Jakarta Selatan. Akan tetapi, sampai sekarang izinnya belum keluar dari DPRD DKI.
JAKARTA – Pemprov DKI Jakarta bekerja sama dengan Forum Silaturahmi Keraton Nusantara (FSKN) akan menyelenggarakan Pagelaran Agung Keraton Sedunia pada 5-8 Desember 2013. Dimana acara ini, akan dihadiri oleh raja-raja dari seluruh Nusantara dan Dunia.Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) mengatakan seluruh raja dari negara yang mempunyai kerajaan akan berkumpul di Jakarta. Dimana mereka akan mempromosikan budaya masing-masing.
JAKARTA – Kementerian Luar Negeri, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, BNP2TKI diharapkan segera melakukan evaluasi menyeluruh atas terjadinya kerusuhan pembakaran kantor Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Jeddah Arab Saudi. Pasalnya, kantor KJRI dibakar para TKI yang nasibnya terkatung-katung lantaran ‘overstay’ akhibat lambanya respon penanganan pemerintah.
JAKARTA – Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) memberikan waktu bagi Fraksi PDI Perjuangan untuk segera mengajukan nama pengganti Ketua MPR Taufiq Kiemas. Taufiq Kiemas pada Sabtu lalu telah meninggal dunia
JAKARTA – Anggota Komisi IX DPR Indra menyesalkan kasus kerusuhan dan aksi bakar oleh Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Konsulat Jendral RI di Jeddah, Minggu (9/6/2013) sore waktu setempat. Ia menduga, kerusuhan yang terjadi di KJRI Jeddah merupakan refleksi buruknya pelayanan bagi para TKI, yang pada akhirnya memunculkan kemarahan para TKI.
JAKARTA – Kerusuhan yang terjadi di Konsulat Jenderal RI di Jeddah, Arab Saudi, dinilai merupakan satu lagi bukti buruknya Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait penanganan tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Pemberian amnesti kepada TKI dari Pemerintah Arab Saudi gagal dimanfaatkan Pemerintahan SBY. “Pemerintah SB tidak punya strategi (penanganan TKI),” kecam anggota Komisi IX DPR, Rieke Diah Pitaloka, Senin (10/6/2013).
