Hj. Siti Aisyah Nasution: Saya Ikhlas Wakafkan Tanah ke Al Washliyah

JAKARTA – Senyum sumringah terselip di wajah Hj. Siti Aisyah Nasution tatkala Ketua Umum PB Aljam`iyatul Washliyah (PB Al Washliyah) Dr.H.Yusnar Yusuf MS menerima sertifikat tanah miliknya seluas 1000 meter di Desa Jagabaya, Kp. Leuwi Dulang, RT 05/02 Parungpanjang, Bogor, Jawa Barat yang diwakafkannya. Tanah yang cukup ideal buat pembangunan pendidikan Al Washliyah itu telah tiga tahun lalu dibelinya dengan keringat dan usahanya sendiri.

Read More

PB Al Washliyah Terima Tanah Wakaf Dari Hj. Siti Aisyah Nasution

JAKARTA – Pengurus Besar Aljam`iyatul Washliyah (PB Al Washliyah) menerima wakaf sebidang tanah seluas 1000 meter di Desa Jagabaya, Kp. Leuwi Dulang, RT 05/02 Parungpanjang, Bogor, Jawa Barat dari Hj. Siti Aisyah Nasution warga Al Washliyah. Penyerahkan tersebut diterima langsung oleh Ketua Umum PB Al Washliyah, Dr.H.Yusnar Yusuf MS di kantor PB Al Wsashliyah, Jl. Jenderal Ahmad Yani 41, Rawasari Selatan, Jakarta Pusat, Sabtu (7/9/2013).

Read More

Jokowi Pantas Jadi Capres 2014

JAKARTA – Kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang kini menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi)
Sudah layak menjadi Calon Presiden 2014.Menurut Koordinator Nasional Relawan Jokowi Ahmad Khoiron Mustafit, didampuknya Jokowi untuk membacakan “dedication of life” yang ditulis Presiden Pertama RI Soekarno dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke III di Econvantion Park, Ancol, Jakarta Utara.

Read More

Rakrenas PDIP Bukan Untuk Menetapkan Capres dan Cawapres

JAKARTA – Dengan tegas Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, mengatakan kalau Rapat Kerja Nasional (Rakernas) III PDIP merupakan langkah untuk membentuk dan menguatkan sumber daya manusia bagi para seluruh kader PDIP dalam memenangkan Pemilu 2014. Rakernas tersebut bukan sarana untuk menetapkan tokoh partai sebagai calon presiden. Penetapan seorang capres dan cawapres dari PDIP itu akan ditetapkan dalam sebuah deklarasi.

Read More

Pangan Impor Jadi Andalan Pemerintah

JAKAARTA -Berbagai bahan pangan langka dan mahal. Untuk memenuhi kehutuhan pangan, pemerintah selalu mengandalkan impor. Ini menunjukkan pemerintahn gagal mempertahankan ketahanan dan swasembada pangan. Menteri Pertanian Suswono telah gagal, dia harus direshuffle.“Saya kira dia sudah gagal, sebaiknya mengundurkan diri saja. Banyak masalah pertanain tidak selesai,” kata Wakil Ketua Komite 2 DPD RI, Abdul Azis.

Read More

Kisruh DCT di Daerah Karena “Bermainnya” KPUD dan Pimpinan Parpol

JAKARTA – Masalah Daftar Calon Tetap (DCT) merupakan bagan terkecil dari problematika dalam Pemilu 2014 mendatang. Kisruh DCT di daerah-daerah yang diganti oleh KPUD dari Daftar Calon Sementara (DCS) secara sepihak merupakan pembangkangan dari Keputusan Dewan “Ini merupakan pembakangan dari KPUD atas keputusan pimpinan pusat partai. Terjadi penggeseran nama dari daftar DCS ke DCT yang telah ditentukan DPP.

Read More

Fuad Bawazier: Rupiah Melemah, Utang Luar Negeri Akan Makin Besar

JAKARTA – Melemahnya rupiah terhadap dollar Amerika Serikat sekarang ini akibat pemerintah mengutamakan produksi dan barang-barang impor. Sebaliknya, mengabikan ekspor. Negara ini akan kuat kalau eksportnya kuat juga. Karena itu DPR RI mengajak pemerintah untuk mempelopori menggunakan sandang, pangan, papan dan barang-barang dalam negeri, untuk memperkuat rupiah dan sebagai langkah kemandirian bangsa.

Read More

KPK Panggil KPU Terkait Aturan Dana Kampanye Pemilu

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengundang Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bidang Hukum, Ida Budhiati untuk berdiskusi terkait dana kampanye. “Kami mendapatkan topik untuk menyampaikan materi terkait dengan dana kampanye, kami diminta menjelaskan bagaimana peran KPU di dalam mengatur laporan dana kampanye,” kata Ida saat tiba di gedung KPK Jl Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (5/9/2013).

Read More

Fraksi Hanura Percepat Pembahasan RUU KUHAP

JAKARTA – Fraksi Hati Nurani Rakyat (Hanura) mendapat dukungan dari Koalisi untuk Pembaharuan Hukum Acara Pidana (KuHAP) untuk mempercepat proses pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) bersama pemerintah. Pernyataan tersebut disampaikan Miko Ginting, dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) dalam audiensi.

Read More