Kabar Washliyah

JAKARTA – Akhir-akhir ini berbagai pihak banyak yang mengusulkan agar Indonesia memiliki sistem ketatanegaraan semacam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) di Orde Baru, yang bertujuan agar pembangunan lebih terarah, berkelanjutan, dan tidak semata-mata mengikuti keinginan presiden yang memerintah. Sebagai bangsa, Indonesia memerlukan haluan negara yang dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambangan.

JAKARTA – Partai Golkar mewujudkan komitmennya untuk meningkatkan pembangunan berkeadilan dengan mendorong konsep pembangunan dimulai dari desa. Salah satunya, dengan menggolkan Undang-Undang Desa yang disahkan pada hari ini, Rabu (18/12/2013) dalam Rapat Paripurna DPR RI. Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri, saat ini Indonesia memiliki 72.944 desa.

JAKARTA – Wakil Presiden yang juga sebagai mantan Gubernur Bank Indonesia (BI), Boediono tidak dapat hadir memenuhi panggilan Timwas Century DPR. Surat itu bersifat pribadi karena kop suratnya bukan Wapres. Dengan bahasa yang santun dan tertata baik singkatnya Pak Boediono menyampaikan delapan alasan tidak dapat memenuhi panggilan atau undangan dari DPR RI.

JAKARTA – Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Itjen Kemdikbud) menindaklanjuti pengaduan terkait lelang jabatan kepala sekolah di Provinsi DKI Jakarta. Sebanyak empat organisasi guru mengadukan oknum pejabat di Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) DKI Jakarta karena memberikan pelatihan kepada sejumlah peserta lelang jabatan.

JAKARTA – Wakil Ketua MPR RI Hajriyanto Y Thohari menegaskan selama postur APBN yang Rp 1.858 truiliun itu sebesar 60 persen hanya untuk anggaran gaji rutin PNS, TNI dan Polri, maka sulit bisa mewujudkan keadilan ekonomi dalam konteks pluralisme. Bahwa selama ini sebanyak 20 persen untuk pembangunan dan modal, dan 20 persennya untuk membayar utang, sehingga dari mana harus dianggarakan tanpa merubah postur APBN tersebut.

JAKARTA – Menyoal berita yang seolah-olah Wiranto menghina Rhoma Irama sebagai bakal calon presiden atau bacawapres Partai Kebangkitan Bangsa itu, sebagai bacawapres akrobat atau pedangdut yang tidak kompeten, itu sama sekali tidak benar. Bahwa dalam debat capres bersama Yusril Ihza Mahendra di LIPI Jakarta, pada Jumat (13/12/2013) lalu itu, capres itu bisa berasal dari mana saja sepeti birokrat maupun seniman sesuai dengan kompetensinya masing-masing.

JAKARTA – Menyusul operasi tertangkap tangannya (OTT) Direktur PT A’An yaitu Lusita Ani Razak (LAR) bersama Kepala Kejaksaan Praya NTB Subri (SUB), oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan RI pada Sabtu (14/12/2013) lalu, di Praya NTB terkait kasus suap pemalsuan sertifikasi tanah, dan kemudian menyeret Ketua Pengarah, Ketua Penasihat, Ketua Bappilu DPP Hanura, Bambang W Soeharto, maka Ketua Umum DPP Partai Hanura Wiranto memberhentikan.

JAKARTA – Pengamat politik dari Pol-Track Institute, Hanta Yudha menegaskan jika di partai politik akhir-akhir ini terjadi presidensialisasi partai, yaitu kepercayaan rakyat pada partai makin turun drastis dan kembali tergantung pada kekuatan figur. Untuk jangka pendek hal itu akan menguntungkan, tapi untuk jangka menengah dan panjang akan merugikan partai, karena akan selalu tergantung pada figur, seperti dialami Demokrat

JAKARTA – Anggota FPDIP DPR RI Maruarar Sirait menegaskan di 2014 mesti ada perbaikan sistem ketatanegaraan, agar ada check and balance yang kuat antara eksekutif, legislatif dan yudikatif, dan terwujudnya keseimbangan yang pas dan tepat. Hanya saja syaratnya, ketiga lembaga negara itu harus kuat, dan dipercaya rakyat, maka akan lahir ketiga lembaga negara itu dengan kuat.

JAKARTA – Ketua FPKB MPR RI M. Lukman Edy berharap pemilu 2014 tidak terjadi pemilu machiavelli, yaitu politik menghalalkan secara oleh partai, caleg, dan capres untuk memenangkan kontestasi politik. Karena gejala itu sudah mulai berkembang dengan bebasnya iklan politik di televisi yang dikuasai oleh partai politik. Di mana para pemilik media itu telah melakukan politisasi media.

JAKARTA – Pemerintah Indonesia dan Hong Kong mempererat kerja sama di bidang pendidikan menengah dan pendidikan tinggi di antaranya sekolah sister dan pertukaran mahasiswa. Demikian disampaikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh usai menerima Menteri Pendidikan Hong Kong Eddie Ng Hak-kim di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), Jakarta, Selasa (17/12/2013) siang.