Kabar Washliyah

JAKARTA – Menyadari pentingnya sosialisasi 4 pilar bangsa selama ini, MPR RI malah khawatir jika terjadi amandemen UUD NRI 1945 sebagai alasan untuk meniadakan bahkan menghilangkan 4 pilar bangsa (Pancasila, UUD NRI 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI). Hal itu ditandai dengan adanya gugatan masyarakat terhadap istilah 4 pilar, yang sesungguhnya tidak subtstantif dan 4 pilar itu tidak menyalahi tata bahasa Indonesia yang baik dan benar.

JAKARTA – Wakil Ketua MPR RI Hajriyanto Y Thohari menegaskan jika selama reformasi ini rakyat belum mengambil manfaat (deviden) dari proses demokrasi termasuk di dalamnya sosialisasi 4 pilar bangsa. Sebab, amanat dari turunan Pancasila khususnya terkait pasal 23 (1) UUD 1945 belum diwujudkan dengan sungguh-sungguh oleh penyelenggara negara.

JAKARTA – Wakil Ketua MPR RI M. Lukman Hakim Saifuddin mendesak agar tindakan Bupati Ngada, NTT Marinus Sae yang membolkir bandara itu ditindak secara hukum. Sebab, hal itu merupakan tindak pidana yang tidak boleh dilakukan oleh siapa pun, apalagi merugikan masyarakat dan negara. Kalau tindak pidana itu dibiarkan, justru dikhawatirkan akan diikuti oleh pejabat-pejabat di daerah lain.

JAKARTA– Sidang putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk perkara Kabupaten Batubara, Sumatera Utara, digelar hari ini (Jumat, 20/12) di ruang sidang DKPP. Dalam sidang ini, salah satu Teradu yang merupakan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Batubara diputus bersalah dan diberhentikan secara tetap oleh DKPP.

JAKARTA – Jumlah penyelenggara Pemilu dan petugas Pemilu tahun 2014, berasal dari jajaran KPU termasuk sekretariat ditambah jajaran Pengawas Pemilu dari hulu sampai hilir sebanyak 12.627.470 orang. Jumlah tersebut dapat diadukan ke DKPP apabila melanggar kode etik. Demikian disampaikan oleh Nur Hidayat Sardini saat pemaparan “Outlook DKPP didampingi empat Anggota DKPP

JAKARTA – Sejak dipublikasikan oleh Partai Kebangkitan Bangsa bahwa raja dangdut Rhoma Irama sebagai Capres, banyak kalangan masyarakat heran. Ada yang sinis, bertanya-tanya, dan mengkritiknya sebagai partai yang hanya memanfaatkan popularitas pedangdut tersebut, agar partai yang dipimpin Muhaimin Iskandar itu tetap populer di masyarakat, meski tidak menjadi jaminan akan dipilih oleh rakyat di pemilu 2014…

JAKARTA – Kekosongan dua hakim pada Mahkamah Konstitusi (MK) setelah ditinggalkan Akil Mochtar, maka setelah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) menjadi UU yang disetujui DPR RI pada Kamis (19/12/2013), maka pengganti Akil dan Harjono harus segara diisi. Karena itu Komisi III DPR harus segara membentuk panel ahli, dan pada Januari 2014, DPR akan segera mengajukan nama pengganti Akil Mochtar yang terlibat kasus korupsi dan Harjono, yang segera memasuki masa pensiun.

JAKARTA – Kaangan DPR RI kecewa dengan tersangka korupsi Gubernur Banten Ratut Atut Choisyah, yang dengan sengaja membawa massa ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk dimintai keterangan seputar kasusnya tersebut. Gubernur itu mestinya menjadi teladan di negara hukum ini, dan bukannya mempertontonkan diri dengan mengerahkan massa. Ini bukan zamannya lagi.

JAKARTA – Rapat paripurna DPR RI akhirnya mengesahkan Revisi Undang-Undang (RUU) Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil yang merupakan perubahan atas Undang-undang Nomor 27/Tahun 2007. Revisi itu akan makin memberdayakan masyarakat termasuk nelayan kecil, yang ditandai dengan masuknya unsur masyarakat adat dalam inisiasi penyusunan rencana zonasi setara dengan pemerintah dan dunia usaha lainnya.

JAKARTA – RUU tentang Desa akhirnya disahkan menjadi UU dalam rapat paripurna DPR RI Rabu (18/12/2013). Hanya saja dalam rapat pengesahan itu pimpinan rapat Priyo Budi Santoso membolehkan menyebut nama dan Dapilnya. Karuan saja sempat diwarnai beberapa interupsi kepentingan Dapil, karena setiap anggota DPR yang berbicara dengan menyebut daerah pemilihan (Dapil) sebagai Caleg DPR RI pada pemilu 2014 mendatang itu.

JAKARTA -Soal nasib Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah yang sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus Pilkada Lebak, dan Alkes Provinsi Banten oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), apakah akan langsung diganti sebagai Ketua DPP Golkar maupun sebagai Gubernur Banten? Semua pihak harus bersabar, dan mesti menunggu keputusan Kemendagri.

JAKARTA – Menyikapi berbagai kasus penghulu nikah yang menerima transport dalam menikahkan warga, karena di luar jam kerja dinas seperti di hari Sabtu dan Minggu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kementerian Agama (Kemenag) RI akhirnya sepakat jika transport atau amplop yang diberikan itu sebagai gratifikasi. Karena itu, gratifikasi itu harus dilaporkan ke KPK.