Kabar Washliyah

JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR ) akhirnya mengesahkan Mirza Adityaswara sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (DGSI) yang baru . Rapat tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Sohibul Iman. DGSI cukup lama kosong setelah ditinggal lama oleh Miranda Swaray Goeltom kerena terkiat kasus suap dan telah divonis Pengadilan Tipikior Jakarta selama 3 tahun penjara.

SEMARANG -Menteri Agama Suryadharma Ali mengajak para ulama bersatu menepis anggapan pihak eksternal yang mendiskreditkan umat Islam dengan membangkitkan peranan pondok pesantren melalui sektor sosial kemasyarakatan dan pendidikan. “Banyak yang melupakan jasa para ulama yang mencerdaskan bangsa melalui pondok-pondok pesantren. Oleh karena itu sangat tidak tepat ada pihak yang mendiskreditkan umat Islam di Indonesia,” kata Menag.

JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI, Bambang Soesatyo, menilai bahwa penembakan beruntun yang terjadi pada prajurit Polri, bisa membentuk persepsi negatif mengenai keamanan di dalam negeri. Bambang mengatakan, penembakan yang kerap terjadi itu bukan lagi semata-mata ancaman terhadap prajurit Polri, melainkan bisa menumbuhkan anggapan tentang ketidakmampuan negara mewujudkan rasa aman.

JAKARTA – Program mobil Low Cost Green Car (LCGC) yang resmi dirilis pemerintah pusat bakal dihadang oleh Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo dengan beragam aturan seperti pajak dan peraturan nomer polisi ganjil genap. Kementerian Perindustrian pun membela program yang diklaim sebagai “Green Car” itu sebagai kesempatan bagi masyarakat luas memiliki kendaraan pribadi.

JAKARTA – Pengamat politik dari LIPI Siti Zuhro berharap Capres 2014 memiliki visi dan misi serta program pembangunan yang konkret atau blue print untuk memastikan arah pembangunan bangsa lima tahun ke depan, melalui Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).

JAKARTA – Akurasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) meski belum ditetapkan oleh Komisi pemilihan Umum (KPU) tetap diragukan, karena proses penyesuaian data berbeda antara KPU dengan Kemendagri, yang tidak berbasis Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4), dan belum akuratnya pemutakhiran Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP).