Rencana Panggil Boediono, Demokrat Minta Timwas DPR Tidak Menjadi Penyidik

JAKARTA – Rencana Timwas skandal Bank Century DPR RI untuk memanggil Wapres Boediono untuk dimintai keterangan seputar kasus century yang merugikan negara Rp 6,7 triliun di tahun 2008, tampaknya menghadapi penolakan keras dari Fraksi Partai Demokrat (FPD). FPD justru mendesak Timwas kembali pada tugas awalnya untuk melakukan sebatas pengawasan terhadap kasus Century itu sendiri.

Read More

Terbukti Bersalah, Teradu KPU dan Panwaslu Sumba Barat Daya Diberhentikan

JAKARTA – Dua Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur diberhentikan secara tetap oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Nasib sama juga dialami Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Sumba Barat Daya. Hal tersebut setelah sidang putusan DKPP menyatakan mereka semua terbukti melanggar kode etik penyelenggara Pemilu.

Read More

Pidato PB Al Washliyah Pada HUT ke-83 Al Washliyah

Sudah menjadi aksioma yang tak terbantahkan bahwa Indonesia adalah negara yang sangat kaya dengan sumber daya alam. Kita mungkin masih ingat dengan sebuah lagu yang pernah populer pada era 80-an pernah melukiskan tentang kekayaan alam Indonesia yang melimpah, berikut penggalan syairnya; Orang bilang tanah kita tanah surga. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman.

Read More

Irman Gusman: Kewajiban DPD RI untuk Melestarikan Budaya Betawi

JAKARTA – Ketua DPD RI Irman Gusman menilai bahwa budaya Betawi sudah menjadi budaya nasional, karena Betawi terletak di ibu kota negara, Jakarta. Karena itu harus didukung semua pihak untuk terus menumbuh-kembangkan budaya yang penuh dengan kearifan lokal ini. Sejalan dengan era globalisasi, jangan sampai budaya daerah yang besar di Indoensia kehilangan identitasnya sebagai bagian dari sejarah budaya bangsa.

Read More

DPR Anggap Tak Aspiratif Kalau Presiden SBY Tak Membuka Isi Surat Australia

JAKARTA – Anggota Komisi I DPR RI Tantowi Yahya menilai Presiden Susilo bambang Yudhoyono (SBY) tidak aspiratif terhadap suara rakyat, jika tidak membuka isi surat balasan dari PM Australia, Tony Abbott, yang diterima pada Sabtu (23/11/2013) lalu itu. Dia khawatir dengan tidak adanya minta maaf dari Australia tersebut, karena Presiden SBY memang memintanya untuk tidak meminta maaf, maka surat itu tidak salah kalau tidak meminta maaf pada Indonesia.

Read More

LIPI: Harusnya SBY Laporkan ke PBB, dan Bukan Surati PM Australia

JAKARTA – Dalam merespon penyadapan oleh Australia seharusnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) langsung melaporkan ke PBB, sebagaimana dilakukan oleh Jerman, Brasil, Spanyol dan lainnya terkait penyadapan Amerika Serikat terhadap 35 pemimpin dunia. Karena itu PBB langsung mengeluarkan resolusi baru anti penyadapan tersebut karena melanggar pribadi pemimpin negara dan melanggar hukum internasional.

Read More

Poppy Darsono: Penyadapan, Kita Sudah Menjadi Antek Bodoh Pasar Bebas

JAKARTA, Anggota DPD RI Poppy Darsono menegaskan terjadinya penyadapan Indonesia oleh Australia akhir-akhir ini akibat sudah menjadi anktek bodoh pasar bebas, dan lemahnya pemimpin bangsa ini. Di mana kita terus dikontrol oleh asing dan bukannya kita yang mengontrol pasar bebas itu sendiri. Karena itu, ke depan dibutuhkan pemimpin yang progressif yang mampu menjaga NKRI berserta kekayaan alamnya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Read More

DPR Sambut Hangat Keinginan DKPP Periksa Pemilu di Daerah

JAKARTA – Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) Agun Gunandjar Sudarsa mengaku bahagia dengan hadirnya dua peraturan yang diinisiasi oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Peraturan dimaksud adalah Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP tentang Tata Laksana Penyelenggaraan Pemilu dan Peraturan DKPP tentang Pemeriksaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu di Daerah.

Read More