Kabar Washliyah

JAKARTA – Anggota DPD RI dari daerah pemilihan Yogyakarta, H. A. Hafidh Asrom mengakui dalam menjalankan perannya sebagai senator selama ini masih terdapat problem konstitusi, meski sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi (MK), di mana DPD RI mempunyai beberapa kewenangan pembahasan regulasi dan anggaran dengan DPR RI

JAKARTA – Dalam penelusuran Pusat Pelaporan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) terkait korupsi di SKK Migas, belum menemukan adanya aliran dana ke anggota DPR RI. Tapi, PPATK belum memastikan ada tidaknya aliran dana ke Komisi III DPR RI tersebut, sebab dana itu bisa dilakukan secara langsung atau cash. Sementara itu anggota Komisi VII DPR RI Tri Yulianto dari Demokrat tidak memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena sedang sakit.

JAKARTA – Anggota Tim Pengawas (Timwas) Kasus Bank Century DPR Indra menyesalkan sikap Wakil Presiden Boediono yang tidak akan memenuhi atau menolak panggilan DPR RI. Menurutnya, belum lagi DPR melayangkan surat panggilan, tapi sudah ada ‘kicauan’ untuk tidak memenunhi panggilan tersebut. Ini mencerminkn kepanikan yang tiddk berdasar.

JAKARTA -Mantan sekjen DPD RI Siti Nurbaya Bakar berpendapat pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK), ini merupakan ruang strategis DPD RI untuk meningkatkan aktualisasi secara kelembagaan maupun secara perorangan dengan konsep dasar, yaitu check and balance’. Karena itu pola komunikasi politik anggota DPD RI dengan konstituen akan tertolong banyak dengan kekuatan atau power anggota dan lembaga DPD terhadap pengelolaan aspirasi.

JAKARTA – Pengajar Fisipol UGM Yogyakarta Arie Sujito menegaskan untuk meningkatkan komunikasi yang strategis antara DPD RI secara kelembagaan maupun anggota DPD RI dengan masyarakat, DPD hendaknya selalu membuat gebrakan; peran mendasar dengan mengambil isu strategis agar makin diperhitungkan dalam politik kebijakan nasional.

JAKARTA – Tim Pengawas DPR untuk Kasus Bank Century (Timws Bank Century) dengan suara bulat bersepakat untuk memanggil Wakil Presiden Boediono, minus fraksi Demokrat. Pemanggilan itu, hasi dari kesepakatan rapat

JAKARTA – Majelis etik Mahkamah Konstitusi (MK) diminta memeriksa hakim MK Patrialis Akbar terkait dugaan penyalahgunaan wewenang dan penerimaan suap dalam Pilkada Gorontalo Utara, provinsi Gorontalo. Alasan tersebut di sampaikan Ketua Masyarakat Transparansi Gorontalo Arsad Tuna, Karena Patrialis memimpin sidang gugatan Pilkada di MK yang dimenangi pasangan Indra Yasin dan Roni Imran, ditenggarai bermain dengan gaya politisi sebagai tokoh PAN.

AKARTA – Komisi Pemilihan (KPU)m besok (4/12/2013) akan mengumumkan hasil perbaikan 10,4 juta pemilih bermasalah di Daftar Pemilih Tetap (DPT) dari 186 juta pemilih, namun masih ada 3,3 juta pemilih yang masih bermasalah.