Kabar Washliyah
Kemdikbud Apresiasi Keterlibatan Masyarakat dalam Pengawasan Pendidikan
JAKARTA – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) mengapresiasi peran serta masyarakat dalam pembangunan pendidikan di tanah air, termasuk pengawasan pengelolaan anggaran pendidikan.Hal ini disampaikan Kepala Pusat Informasi dan Humas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Ibnu Hamad, di Kantor Kemdikbud, Senayan, Jakarta (22/3/2013), menanggapi kedatangan Indonesia Corruption Watch (ICW) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pengelolaan dana kurikulum 2013 pada Kamis sore (21/3).
Yus Fitriadi: Politisi Busuk Jadi Caleg 2014 Meningkat
JAKARTA (Pos Kota) – Jumlah politisi busuk yang menjadi calon legislatif (Caleg) akan meningkat dari Pemilu Legislatif (pileg) tahun 2014. Tak lain lantaran dari 120 orang Caleg bermasalah yang dilaporkan Komite Masyarakat Pemantau Pemilu (KMPP) ke Komisi Pemilihan Umum tahun 2009 tak satupun yang digubris partai politik (parpol).
Melonjaknya Harga Bawang, Mentan Melanggar UU
JAKARTA – Melonjaknya harga bawang sekaligus kelangkaan yang meresahkan masyarakat dalam dua pekan terakhir ini bisa saja terjadi permainan antara importir, kartel, pemburu rente dengan orang-orang parpol untuk kepentingan politik di 2014.
Al Washliyah Dukung Prilaku ‘Kumpul Kebo’ Dipidanakan
JAKARTA – Al Jamiatul Washliyah (Al Washliyah) mendukung niat pemerintah mencantumkan dalam Rancangan Undang Undang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) tetang pengaturan soal kumpul kebo. Hal itu dikatakan Ketua Pengurus Besar Al Washliyah (PB Al Washluyah), Drs. Lukman Hakim Hasibuan kepada Kabar Washliyah, Kamis (21/3/2013).
DPR Tolak Kenaikan Tarif Tol
JAKARTA – PT. Jasa Marga berencana untuk melakukan penyesuaian tarif tol di sembilan ruas tol yang dikelolanya sebesar 10 persen pada bulan Juli 2013 mendatang. Hal tersebut ditanggapi oleh, anggota Komisi V DPR RI, Saleh Husin, ia menilai bahwa rencana kenaikan tarif tol tersebut sepatutnya jangan dulu diberlakukan. Pasalnya, semua itu harus sesuai dengan standar prosedur yang berlaku.
Inspektur Jendral Pol Djoko Susilo Dicecar KPK Sebanyak 33 Pertanyaan
JAKARTA – Inspektur Jendral Pol Djoko Susilo mengaku siap jika nanti berkas perkara kasus yang menyeretnya akan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta. Pernyataan itu disampaikan oleh salah satu pengacaranya, Tommy Sihotang seusai mendampingi pemeriksaan kliennya di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Kamis (21/3/2013).
PPP Kota Bekasi Berharap Kadernya Duduk di DPR RI
BEKASI – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Bekasi, melalui Wakil Ketua DPC, H. Solihin berharap sekaligus meminta kepada Dewan Pimpinan Pusat agar dapat memberikan kesempatan terhadap kader asal Bekasi untuk duduk di kursi Legislatif DPR RI.
PKPI Ikut Pemilu 2014, Gugatannya Dikabulkan PTTUN
JAKARTA – Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) akhirnya ikut dalam Pemilu 2014. Hal itu sesuai dengan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) yang mengabulkan gugatan PKPI, Kamis (21/3/2013).
Rancangan KUHP, Kumpul Kebo Akan Dipidanakan
JAKARTA – Kumpul kebo alias satu rumah tanpa menikah kini sudah masuk dalam Rancangan KUHP yang mempidanakan pelakunya. Dipidanakannya kumpul kebo disambut baik oleh Anggota Komisi III Indra. Sebab KUHP menjadi cermin dan puncak peradaban suatu bangsa.
Mahdiana diperiksa KPK Selama 9 Jam
JAKARTA – Istri kedua Irjen Djoko Susilo, Mahdiana, tampak lesu usai diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama 9 jam, Rabu (20/3/2013). Ia jalani pemeriksaan terkait sejumlah aset milik mantan Kepala Korlantas itu.
Banyak Pecah Ban, Dahlan Iskan Instruksikan Perbaiki Jalan Tol Cipularang
JAKARTA – Menteri BUMN Dahlan Iskan langsung menginstruksikan PT Jasa Marga untuk memperbaiki jalan tol Cipularang yang rusak, terkait dengan banyaknya laporan kecelakaan yang disebabkan akibat pecah ban di jalan tol terpanjang itu.
Agum Gumelar: Presiden 2014 Tetap Tersandera DPR
JAKARTA – Ketua Umum Pepabri Agum Gumelar menegaskan dengan system politik kepartaian dengan memberikan kewenangan yang besar pada DPR RI. Kondisi seperti sekarang ini, maka siapapun yang terpilih menjadi Presiden RI pada pemilu 2014, maka akan tetap tersandera oleh politik parlemen. Padahal, system politiknya dalah presidensial, namun faktanya serasa parlementer. Terbukti bukan saja dilecehkan, tapi sampai Wapres Boediono pun diteriaki ‘maling’ oleh DPR RI.
