Munthe

Jokowi Berpeluang Menangkan Pilpres 2014

JAKARTA – Menurut analisis Soegeng Sarjadi Sindicate (SSS), Joko Widodo menjadi tokoh yang paling berpeluang memenangkan Pilpres 2014. Namun hingga kini PDIP sebagai partai asalnya belum mendeklarasikan Gubernur DKI Jakarta ini maju sebagai Capres. Berdasarkan dari beberapa hasil survei, elektabilitas Joko Widodo kerap kali menempati posisi teratas. Mengungguli Prabowo Subianto, Aburizal Bakrie, Megawati Soekarnoputri, dan Wiranto.

Read More

Nasdem, PKS, PAN, Hanura, PBB dan PKPI Tak Lolos ke DPR

JAKARTA – Sebanyak 12 partai politik yang akan bertarung di pemilu 9 April 2014 mendatang. Bersamaan dengan berbagai lembaga survei sudah melakukan analisa dan presdiksi tentang partai mana saja yang lolos dan tidak lolos parliamentary threshold (PT) ke Senayan. Tahun 2013 berbagai lembaga survei melansir analisisnya soal partai politik dan calon presiden. Dalam survei Soegeng Sarjadi Sindicate (SSS) 6 partai akan kandas ke DPR RI; yaitu Nasdem, PKS, PAN, Hanura, PBB dan PKPI.

Read More

Korupsi SKK Migas, Kemungkinan Pakai Uang Cash ke Komisi VII DPR

JAKARTA – Dalam penelusuran Pusat Pelaporan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) terkait korupsi di SKK Migas, belum menemukan adanya aliran dana ke anggota DPR RI. Tapi, PPATK belum memastikan ada tidaknya aliran dana ke Komisi III DPR RI tersebut, sebab dana itu bisa dilakukan secara langsung atau cash. Sementara itu anggota Komisi VII DPR RI Tri Yulianto dari Demokrat tidak memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena sedang sakit.

Read More

Siti Nurbaya: Putusan MK Ruang Strategis DPD untuk Aktualisasi Kelembagaan

JAKARTA -Mantan sekjen DPD RI Siti Nurbaya Bakar berpendapat pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK), ini merupakan ruang strategis DPD RI untuk meningkatkan aktualisasi secara kelembagaan maupun secara perorangan dengan konsep dasar, yaitu check and balance’. Karena itu pola komunikasi politik anggota DPD RI dengan konstituen akan tertolong banyak dengan kekuatan atau power anggota dan lembaga DPD terhadap pengelolaan aspirasi.

Read More
Ketua Masyarakat Transparansi Gorontalo Arsad Tuna

Mendagri Harus Tunda Pelantikan Bupati Gorontalo Utara

JAKARTA – Majelis etik Mahkamah Konstitusi (MK) diminta memeriksa hakim MK Patrialis Akbar terkait dugaan penyalahgunaan wewenang dan penerimaan suap dalam Pilkada Gorontalo Utara, provinsi Gorontalo. Alasan tersebut di sampaikan Ketua Masyarakat Transparansi Gorontalo Arsad Tuna, Karena Patrialis memimpin sidang gugatan Pilkada di MK yang dimenangi pasangan Indra Yasin dan Roni Imran, ditenggarai bermain dengan gaya politisi sebagai tokoh PAN.

Read More