JAKARTA – Wakil Ketua MPR RI Hajriyanto Y Thohari menegaskan selama postur APBN yang Rp 1.858 truiliun itu sebesar 60 persen hanya untuk anggaran gaji rutin PNS, TNI dan Polri, maka sulit bisa mewujudkan keadilan ekonomi dalam konteks pluralisme. Bahwa selama ini sebanyak 20 persen untuk pembangunan dan modal, dan 20 persennya untuk membayar utang, sehingga dari mana harus dianggarakan tanpa merubah postur APBN tersebut.

JAKARTA – Menyoal berita yang seolah-olah Wiranto menghina Rhoma Irama sebagai bakal calon presiden atau bacawapres Partai Kebangkitan Bangsa itu, sebagai bacawapres akrobat atau pedangdut yang tidak kompeten, itu sama sekali tidak benar. Bahwa dalam debat capres bersama Yusril Ihza Mahendra di LIPI Jakarta, pada Jumat (13/12/2013) lalu itu, capres itu bisa berasal dari mana saja sepeti birokrat maupun seniman sesuai dengan kompetensinya masing-masing.

JAKARTA – Menyusul operasi tertangkap tangannya (OTT) Direktur PT A’An yaitu Lusita Ani Razak (LAR) bersama Kepala Kejaksaan Praya NTB Subri (SUB), oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan RI pada Sabtu (14/12/2013) lalu, di Praya NTB terkait kasus suap pemalsuan sertifikasi tanah, dan kemudian menyeret Ketua Pengarah, Ketua Penasihat, Ketua Bappilu DPP Hanura, Bambang W Soeharto, maka Ketua Umum DPP Partai Hanura Wiranto memberhentikan.

JAKARTA – Pengamat politik dari Pol-Track Institute, Hanta Yudha menegaskan jika di partai politik akhir-akhir ini terjadi presidensialisasi partai, yaitu kepercayaan rakyat pada partai makin turun drastis dan kembali tergantung pada kekuatan figur. Untuk jangka pendek hal itu akan menguntungkan, tapi untuk jangka menengah dan panjang akan merugikan partai, karena akan selalu tergantung pada figur, seperti dialami Demokrat

JAKARTA – Anggota FPDIP DPR RI Maruarar Sirait menegaskan di 2014 mesti ada perbaikan sistem ketatanegaraan, agar ada check and balance yang kuat antara eksekutif, legislatif dan yudikatif, dan terwujudnya keseimbangan yang pas dan tepat. Hanya saja syaratnya, ketiga lembaga negara itu harus kuat, dan dipercaya rakyat, maka akan lahir ketiga lembaga negara itu dengan kuat.

JAKARTA – Ketua FPKB MPR RI M. Lukman Edy berharap pemilu 2014 tidak terjadi pemilu machiavelli, yaitu politik menghalalkan secara oleh partai, caleg, dan capres untuk memenangkan kontestasi politik. Karena gejala itu sudah mulai berkembang dengan bebasnya iklan politik di televisi yang dikuasai oleh partai politik. Di mana para pemilik media itu telah melakukan politisasi media.

JAKARTA – Pemerintah Indonesia dan Hong Kong mempererat kerja sama di bidang pendidikan menengah dan pendidikan tinggi di antaranya sekolah sister dan pertukaran mahasiswa. Demikian disampaikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh usai menerima Menteri Pendidikan Hong Kong Eddie Ng Hak-kim di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), Jakarta, Selasa (17/12/2013) siang.

JAKARTA, DPR menjamin dengan RUU Kesehatan Jiwa akan memberikan pelayanan kesehatan jiwa secara komprehensif mulai dari proses janin di dalam kandungan, bayi, balita, anak-anak, remaja, orang tua hingga manula. RUU ini telah disampaikan Pimpinan DPR kepada Presiden untuk dibahas bersama Pemerintah dengan DPR. Komisi IX DPR telah mengagendakan Raker pertama membahas RUU Kesehatan Jiwa dengan Menkes.

JAKARTA – Panitia Khusus (Pansus) RUU Percepatan Pembangunan Daerah Kepulauan (PPDK) menerima daftar inventaris masalah (DIM) dari pemerintah untuk dijadikan bahan kajian Pansus dalam membahas RUU yang menjadi kebutuhan masyarakat kepulauan. Ketua Pansus RUU PPDK Abdul Gaffar Patappe (FPD) yang ditemui usai memimpin rapat pada Rabu (11/12/2013) di Gedung DPR RI Jakarta, menjelaskan, kalau DIM itu nantinya menjadi bahan sandingan RUU tersebut.

JAKARTA, – Anggota DPRD Sulawesi Utara, segenap dosen, dan jajaran civitas akademika Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) melaporkan Rektor Unsrat terkait permasalahan Rektor Unsrat Donald A Rumakoy, yang diduga melakukan tindakan melawan hukum dan tindak pidana korupsi. Karena itu, mereka melaporkan ke Komisi X DPR RI pada Rabu (11/12/2013).

JAKARTA – Kasus pertanyaan genit dan dinilai melecehkan perempuan ketika berlangsung uji kelayakan dan kepatutan atau fit and propes test, calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) khususnya kepada Agatha Lily, diduga ddbocorkan oleh calon anggota KPI yang gagal. Oknum itu melaporkan ke Komnas Perempuan, dan kemudian melaporkan 4 anggota Komisi I DPR RI ke BK DPR.