JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) menghargai langkah sejumlah partai politik yang mengadukan masalah penghapusan kepesertaan di beberapa daerah pemilihan (dapil) ke Badan Pengawas Pemilu (Baawaslu).”Ini menjadi pendidikan politik bagi masyarakat, ada ruang penyelesaian dengan menempuh upaya hukum sebagaimana diatur Undang-undang,” ujar Komisioner KPU, Ida Budiarty.

JAKARTA (Pos Kota) – Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Muhammad, menandatangani nota kesepakatan (MoU) dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Linda Amalia Sari Gumelar, tentang percepatan pelaksanaan pengarusutamaan gender bidang politik untuk peningkatan partisipasi perempuan dalam pengawasan pemilihan umum.

JAKARTA – Secara resmi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menolak naiknya harga bahan bakar minyak (BBM). Hal tersebut dibuktikan dengan adanya surat perintah dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri bernomor: 86/IN/DPP/VI/2013 berisi tentang Penolakan Kenaikan BBM tertanggal 5 Juni 2013. Politisi PDI Perjuangan Bambang Muryanto menegaskan PDI Perjuangan menolak kenaikan harga BBM sebab akan memicu tingginya angka inflasi.

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung melakukan penahanan terhadap tersangka Gubernur Riau, Rusli Zainal, usai menjalani pemeriksaan selama tujuh jam sebagai tersangka di kantor KPK, Jakarta, Jumat sore. Rusli ditahan untuk 20 hari pertama demi kepentingan penyidikan kasus dugaan suap PON Riau dan kasus dugaan korupsi pemberian izin pengelolaan Hutan di Pelalawan, Riau. Rusli ditahan seusai diperiksa pada pukul 16.30 WIB.

JAKARTA – Untuk menghasilkan capres yang memenuhi harapan rakyat, yaitu yang berkualitas, berintegritas, berkarakter, berkomitmem memperjuangkan kesejahteraan, persatuan dan kesatuan bangsa ini, maka rakyat harus berhenti memilih capres karena pupularitas, dan hanya sering muncul atau disukai media atau media darling. Rakyat di pilpres 2014 harus lebih kritis lagi agar tak terjebak memilih orang yang salah.

JAKARTA – Wasekjen Golkar Nurul Arifin, menilai keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mengugurkan caleg sudah tepat dan berani. Hal itu katanya, sebagai menjadi pembelajaran untuk parpol. “Ini keberanian luar biasa. Apa yang dilakukan KPU sudah benar dan itu sudah dikonsultasikan ke Bawaslu,” katanya.Partai Golkar menyambut baik langkah Komisi Pemilihan Umum (KPU) tersebut.

JAKARTA – Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kesal dengan sikap Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mengugurkan para calon anggota legislatif (caleg) dari dapil jabar II dan mengugurkannya seluruhnya. Selain itu, PPP juga khawatir akan adanya imbas negatif dari para caleg perempuan.Hal itu dikatakan, Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) PPP Fenita Darwis.

JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat RI (DPR RI) mencurigai Kemenakertrans A. Muhaimin Iskandar dalam penanganan TKI di Arab Saudi terkait perpanjangan masa tinggal yang sudah habis (over stay) dengan membuat SPLP yang berlarut-larut ini hanya untuk mengeruk uang TKI. Sebab dalam pembuatan Surat Penerjalanan Laksana Paspor (SPLP) itu setiap orang dipungut minimal 20 ribu real, belum lagi biaya foto kopi dan dokumen lainnya, maka jumlahnya bisa mencapai milyaran rupiah.

JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan mengumumkan secara resmi data verifikasi kedua Daftar Caleg Sementara (DCS) partai politik. Pengumuman ini merupakan hasil verifikasi tahap kedua sebelum menerima masukan dari publik selama 14 hari, dan menjadi Daftar Caleg Tetap (DCT) pada 25 Agustus 2013. Komisioner KPU Arief Budiman mengatakan, DCS hasil verifikasi tahap II akan dipublikasikan melalui website resmi KPU petang ini.

JAKARTA – Pemerintah Arab Saudi akan mengurangi kuota jamaah haji pada penyelenggaraan ibadah Haji 1434 H/2013 ini terkait proyek pembangunan Masjidil Haram yang sedang dikerjakan pembangunannya. Kondisi itu berdampak dengan dikuranginya kuota jemaah haji sebanyak 20 persen dari kuota dasar di tiap negara.”Pengurangan kuota tersebut tidak hanya untuk Indonesia, namun juga negara lainnya.

JAKARTA – Menyadari tata kelola negara selama ini bersumber dari partai politik (parpol), di mana penyelenggara negara lebih banyak ditentukan oleh parpol baik presiden, wapres, kementerian, legislatif, kepala daerah dari pusat sampai daerah, maka parpol harus dibenahi. Benahi dari kaderisasi, pendidikan politik, termasuk biaya kampanye yang selama ini sangat besar, dan mahal.

JAKARTA – Pemilih pemula masih kurang menjadi perhatian partai politik (parpol), kondisi itu dapat memicu tingginya angka golpul pada Pemilu 2014 mendatang. Kesalahan parpol serba instan membuat kalangan muda menjadi terabaikan.”Parpol itu selalu dadakan. Satu tahun atau dua tahun mau Pemilu baru urusin partai. Jadi, bagimana bisa mengkader para kaula muda yang berusia 17-30 tahun,” kata Pengamat Pemilu, Yus Fitriadi dalam diskusi di KPU, Selasa (11/6/2013).