JAKARTA – Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) merilis data terbaru soal utang Indonesia. Menurut FITRA, Per Mei 2013, utang Indonesia sudah mencapai 2.036 triliun. Dalam waktu cuma enam bulan, hutang Indonesia bertambah Rp 186 triliun.”Hasil LKPP (Laporan Keuangan Pemerintah Pusat) yang diterbitkan oleh BPK tahun 2012, dimana pada akhir Bulan Desember 2012, utang RI baru mencapai Rp 1.850 Triliun,” kata Direktur Investigasi dan Advokasi FITRA.

JAKARTA – Lembaga Survei Nasional (LSN) merilis tingkat kepercayaan publik terhadap institusi-institusi demokrasi secara umum belum cukup memuaskan. Namun, jika dibandingkan dengan terhadap institusi-institusi hukum

JAKARTA – Anggota Komisi V DPR RI FPPP Arwani Thomafi meminta pemerintah serius membahas revisi UU No.38 tahun 2004 tentang jalan, sehingga perbaikan, perawatan, pengawasan, dan penganggaran jalan tak selalu muncul setiap menjelang hari raya Idul Fitri atau lebaran umat Islam. Panja DPR sudah menyerahkan daftar inventarisasi masalah (DIM), pemerintah juga demikian, tapi yang dibahas pemerintah baru 11 DIM, dan itu sebatas redaksional.

JAKARTA – Wakil Ketua MPR RI Hajriyanto Y. Thohari mengkhawatirkan terjadinya pembangkangan sipil terhadap UU Ormas yang telah disahkan oleh DPR RI beberapa waktu lalu ini. Kalau itu terjadinya maka dirinya membayangkan apa yang terjadi di Mesir dan Turki, yang mampu menggulingkan presiden meski dipilih langsung oleh rakyat.

JAKARTA – Peraturan Pemerintah (PP) No 99 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas PP No 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dinilai sangat tidak layak dipertahankan. Sebab, PP ini sangat mudah disalahgunakan dan diperdagangka. Anggota Komisi III DPR Bambang Soesatyo mengatakan, PP tersebut sangat mudah untuk disalahgunakan oleh pihak yang berwenang melaksanakan PP ini.

JAKARTA – Sebanyak enam ribu lebih sekolah di jenjang SD, SMP, SMA dan SMK, siap mengimplementasikan Kurikulum 2013 pada tahun pelajaran baru 2013-2014 yang dimulai Senin, 15 Juli. Sebanyak 61.074 guru telah menerima pelatihan. Jumlah itu terdiri atas 572 orang instruktur nasional, 4.740 orang guru inti, dan 55.762 guru sasaran.

JAKARTA – Menteri Pendidikan dan Kebudayan (Mendikbud) Mohammad Nuh melantik empat rektor dan dua koordinator kopertis baru pada Jumat, 12/07/2013) di Jakarta. Para rektor yang dilantik adalah Prof. Dr. dr. Ketut Suastika, Sp.PD-KE sebagai Rektor Universitas Udayana, Denpasar, Bali, periode Tahun 2013-2017; Dr. Husen Alting, SH., MH. sebagai Rektor Universitas Khairun, Ternate, Maluku Utara, periode Tahun 2013-2017.

JAKARTA – Ketua Badan Kehormatan (BK) Dewan Perwakilan daerah (DPD) RI AM Fatwa sepakat agar capres 2014 tak tersendera masa lalu, yang justru bisa menghabiskan masa kepemimpinanya untuk dirinya sendiri dibanding menyelesaikan masalah rakyat, bangsa, dan negara. Itu penting, karena capres yang muncul sekarang ini adalah banyak lahir secara instan dan menghalalkan berbagai cara dengan hanya bermodalkan uang sehingga tampil di mana-mana khususnya televisi.

JAKARTA – Anggota DPR RI, Sarifudding Sudding meminta pemerintah serius mengontrol harga serta menyediakan pasokan daging yang cukup, terutama selama bulan Ramadhan dan menjelang Iedul Fitri.Pasalnya, jika pasokan daging di pasar terbatas, harga daging makin melambung hingga sulit dijangkau oleh masyarakat bawah. Kelangkaan pasokan dan melonjaknya harga daging jika tidak segera disikapi pemerintah dapat memicu keresahan masyarakat.

JAKARTA – Menyadari pentingnya kesehatan bagi masyarakat luas, pemerintah telah mengembangkan Sistem Jaminan Sosial Nasional. Tujuannya adalah untuk memberikan layanan kesehatan yang terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh mengatakan, akibat dari kebijakan tersebut maka dibutuhkan dokter layanan primer dalam jumlah yang besar dan terdistribusi secara merata.

JAKARTA (Pos Kota) – Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilihan Presiden (Pilpres) baik menjadi direvisi atau tidak oleh DPR RI tujuannya tetap untuk memperkuat sistem presidensial. Karena itu DPR RI sesungguhnya tidak mempermasalahkan prosentase Presidential Threshold (PT) Pilpres apakah 20 % sebagaimana UU Pilpres Np.42 tahun 2008, atau 3,5 persen sebagaimana usulan dari fraksi PPP, Gerindra, Hanura, dan PKS.