Munthe

DPR Tegaskan RUU Perdagangan Ini Pro Rakyat

JAKARTA – Ketua Panja RUU Perdagangan Aria Bima menyatakan RUU Perdangan yang akan disahkan oleh Komisi VI DPR RI ini ternyata berbeda jauh dengan yang beredar di masyarakat atau internet, yang sempat ditolak oleh berbagai kalangan masyarakat. Bahwa dalam RUU ini tidak ada aroma liberalisme, neoliberlaisme, mapun pro pasar bebas, melainkan pro rakyat Indonesia.

Read More

Gita Wirjawan: RUU Perdagangan Dibahas dengan Semangat Nasionalisme

JAKARTA – Menteri Perdagangan Gita Wirjawan menegaskan jika RUU Perdagangan selama ini dibahas dengan semangat nasionalisme, sesuai perjanjian perdagangan internasional, dan komite perdagangan nasional. Karena dibahas dengan semangat nasionalisme, maka harus ada keseimbangan perdagangan produksi dalam negeri dari hulu sampai hilir, yang dibuat di dalam negeri namun bisa bersaing secara internasional.

Read More

DPR Segera Sahkan RUU Perdagangan

JAKARTA – Selama sekitar 30 tahun menunggu-nunggu akhirnya Komisi VI DPR RI akan segera mengesahkan RUU Perdangan menjadi UU setelah dibahas secara intensif dengan pemerintah atau Kementerian Perdagangan (Kemendag RI), agar pemerintah mempunyai payung hukum dalam menjalan program perdangan nasional dan internasional, yang nantinya akan ditangani oleh Komite Perdagangan Nasional (KPN).

Read More

Mendag akan Cabut Izin Impor Beras Jika Salahi Kenentuan

JAKARTA – Menteri Perdagangan Gita Wirjawan menegaskan akan mencabut izin impor beras jika terbukati menyalahi aturan dan ketentuan yang telah disepakti dalam perizinan itu sendiri. Kementerian Perdagangan (Kemendag RI) memang memberikan izin terhadap impor beras Vietnam tersebut, namun dalam kualifikasi beras tertentu. Karena itu, kalau terbukti menyalahi ketentuan maka izin impor tersebut akan dicabut.

Read More

PPP Minta Dana Saksi Tidak Diserahkan ke Parpol

JAKARTA – Merespon dana saksi pemilu 2014, Wakil Ketua Umum DPP PPP Lukman Hakim Saifuddin menegaskan, jika dana saksi tersebut harus disediakan oleh negara, dan tidak diserahkan ke parpol. Hal itu, karena saksi merupakan manifestasi dari kedaulatan rakyat. Di mana suara rakyat harus diamankan dan dikawal sehingga tidak terjadi distorsi dan tidak terjadi penyelewengan dalam proses demokrasi ini.

Read More