JAKARTA – Formatur Musyawarah Wilayah ke 14 Al Washliyah Sumatera Utara telah selesai menyusun kepengurusan. Kepengurusan yang disusun tersebut untuk masa jabatan empat tahun ke depan yaitu periode 2015-2019. Formatur pun secara resmi telah memohon penerbitan Surat Keputusan dari PB Al Washliyah di Jakarta. Surat permohonan yang dilayangkan formatur bernomor: IST/FORMATUR/MUSWIL-XII/AW-SU/III/2015 tertanggal 4 Maret2015 itu telah sampai ke tangan PB Al Washliyah di Jakarta.

JAKARTA – Panitia Pengarah (Steering Comittee) Muktamar XXI Al Washliyah menyarankan ke PB Al Washliyah untuk segera menyelesaikan masalah periode pengurus wilayah yang sudah habis. Diperkirakan ada beberapa wilayah yang kepengurusannya sudah berakhir namun belum melaksanakan musyawarah. Untuk itu SC meminta PB Al Washliyah segera menyelesaikan masalah tersebut.

JAKARTA – Materi Muktamar XXI Al Washliyah hampir rampung. Tinggal beberapa hal lagi yang perlu dibahas Panitia Pengarah (SC). Diperkirakan beberapa waktu lagi semua draf muktamar sei dan bisa digandakan.

JAKARTA – Pemerintah berpandangan melarang seseorang yang hendak menunaikan ibadah haji lagi justru akan melanggar HAM orang lain. Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 menjamin kemerdekaan setiap penduduk memeluk agama dan menjalankan ibadahnya masing-masing. Prinsip ini juga dianut Pasal 4 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (PIH) terkait hak umat Islam menunaikan ibadah haji.

JAKARTA – Pembangunan Gedung Dakwah Al Washliyah memasuki tahap akhir. Lantai satu dan dua gedung tersebut dalam waktu dekat sudah selesai. Kini tinggal menunggu tahap finalisasi saja. Hal ini dikatakan Sekretaris Panitia Pembangunan Masyhuril Khamis di Jakarta beberapa waktu lalu.

JAKARTA – Hasil Mudzakarah Perhajian Nasional 2015 yang berlangsung 25-27 Februari di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta telah usai dengan mengeluarkan dua butir rekomendasi.

MEDAN – Judicial review UU Nomor 7/2004 tentang Sumber Daya Air dan Mineral yang diajukan oleh beberapa ormas atau lembaga, diantaranya Muhammadiyah, Al Washliyah, Persis, Al Irsyad, dan lainnya membuahkan hasil. Ketua MK Arief Hidayat dalam amar putusan yang dibacakan di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta, Rabu (18/2) mengatakan “Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat”.

KUALA LUMPUR – Menyinggung pernyataan dari salah seorang petinggi haji di Kementerian Agama (Kemenag) melalui rilisnya di laman resmi www.kemenag.go.id pada hari Senin (23/2) tentang Pembahasan Istita’ah, dimana pernyataan tersebut membuat Ormas Islam Al Washliyah terperanjat.