30.7 C
Jakarta
Rabu 17 September, 2025
Beranda blog Halaman 10

Ketua Umum PB Melantik PW Al Washliyah Sulut Periode 2025-2030 di Manado

0

MANADO – Ketua Umum Pengurus Besar Al Jam’iyatul Washliyah (PB Al Washliyah), Dr.H.Masyhuril Khamis, SH,MM didampingi Sekretaris Jenderal PB Al Washliyah, Dr.Ir.H.Amran Arifin, MM,MBA melantik Pengurus Wilayah Al Washliyah Sulawesi Utara (Sulut) periode 2025-2030.

Upacara pelantikan berlangsung di Graha Gubernur Sulawesi Utara di Kota Manado, pada hari Sabtu 21 Juni 2025/25 Zulhijjah 1446 H. Acara ini juga dirangkai dengan pelantikan PW Muslimat Al Washliyah Sulawesi Utara periode 2024-2029.

Sekretaris Jenderal PB Al Washliyah, Dr.Ir.H.Amran Arifin, MM.MBA terlebih dahulu membacakan SK pengurus, kemudian bai`ah dan arahan Ketua Umum PB Al Washliyah, Dr.H.Masyhuril Khamis, SH,MM.

Ketua Umum PB Al Washliyah dalam berbagai kesempatan selalu mengingatkan kewajiban pengurus wilayah, yakni melakukan konsolidasi organisasi, kaderisasi serta penerbitan asset harta organisasi Al Washliyah di wilayah provinsi masing-masing.

Acara pelantikan lancar dan khidmat. Selain pengurus, juga hadir undangan dari berbagai unsur ulama, pejabat pemerintah, sipil dan militer serta Ormas Islam.

Ketua Umum PB Al Washliyah dan Sekjen PB Al Washliyah turut menyaksikan pelantikan pengurus wilayah Muslimat Al Washliyah Sulawesi Utara, yang dipimpin oleh Ketua Umum PP Muslimat Al Washliyah, Dra.Hj.Nurliati Ahmad, MA.us Wilayah Al Washliyah Sulawesi Utara Periode 2025-2030.

Penasehat:

  1. HM Zeet Attamimi, S.Ag,MH
  2. Drs.Zulkifli Paparang, SH
  3. Hery Anwar S.Sos
  4. H.Farist Seoharyo.

Ketua: H.Muhammad Qadri Yusuf, SE
Wakil Ketua: Kusradin S.Hut
Wakil Ketua: Ridwan Neno, S.Ag
Wakil Ketua: Rahman Mile
Wakil Ketua: Safrudin Harmain

Sekretaris: Djalim Neno
Wakil Sekretaris: Abdullah Ahmad
Wakil Sekretaris: Rudi Sugeha
Wakil Sekretaris: Ridwan Abubakar
Wakil Sekretaris: Zainal Djamil

Bendahara: H.Yugo Prasetio
Wakil Bendahara: Sofyan Harun

Anggota:

  1. Ronny Katili
  2. Raden Pakaya (sir)

PB Al Washliyah: Prof Syaiful Akhyar Gantikan Prof Jamil Jadi Rektor Univa Medan

0

MEDAN – Pengurus Besar Al Jam’iyatul Washliyah (PB Al Washliyah) menetapkan Prof.Dr.H.Syaiful Akhyar, MA menjadi Rektor Universitas Al Washliyah (Univa) Medan, Sumatera Utara, periode 2025-2029 menggantikan Prof.Dr.HM Jamil, MA yang mengundurkan diri dari jabatan rektor, beberapa hari lalu.

Sekretaris Jenderal PB Al Washliyah, Dr.Ir.H.Amran Arifin, MM,MBA didampingi Ketua Majelis Pendidikan PB Al Washliyah, H.Ridwan Tanjung, SH, M.Si menyerahkan Surat Keputusan (SK) defenitif Rektor Univa Medan kepada Prof.Dr.H.Syaiful Akhyar MA di Medan, Kamis 19 Juni 2025/23 Zulhijjah 1446 H. Penyerahan SK ini disaksikan seluruh civitas akademika.

Penunjukan guru besar Syaiful Akhyar, merupakan keputusan rapat Pengurus Besar Al Washliyah (PB Al Washliyah) melalui zoom bersama jajaran Majelis Pendidikan PB Al Washliyah dan Badan Pelaksana Harian (BPH) Univa Medan. Hal ini untuk merespon pengunduran diri Prof.Dr.HM Jamil, MA yang disampaikan secara terbuka dan tertulis kepada Ketua Umum PB Al Washliyah, Dr.H.Masyhuril Khamis, SH,MM.

Syaiful Akhyar merupakan kader Al Washliyah dan kader senior Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (HIMMAH) di Kota Medan. Sebelumnya pernah menjabat Ketua Wilayah Al Washliyah Sumatera Utara.

Prof.Dr.HM Jamil MA mengundurkan diri dari jabatan rektor disampaikan olehnya pada suatu rapat koordinasi di kampus tersebut. Ia juga menyampaikan alasan pengunduran diri secara tertulis kepada Ketua Umum PB Al Washliyah di Jakarta. Bedasar hal itu, PB Al Washliyah bergerak cepat menyiapkan pengganti rektor baru di kampus swasta tertua di Sumatera Utara itu, yang juga guru besar dari kader Al Washliyah.

Sebenarnya, Prof Dr HM Jamil MA pada bulan Maret 2025 lalu dilantik Ketua Umum PB Al Washliyah, Dr.H.Masyhuril Khamis, SH, MM menjadi Rektor Univa Medan untuk periode kedua, yakni 2025-2029, namun baru beberapa bulan, ia mengundurkan diri pasca pelaksanaan test kelayakan dan kepatutan wakil rektor dan dekan fakultas di lingkungan kampus.

(sir)

Silaturahmi Dengan PW Al Washliyah Babel, Ketum PB Tinjau Lahan Wakaf 10 Hektar di Petaling

0

PANGKAL PINANG – Ketua Umum Pengurus Besar Al Jam’iyatul Washliyah (PB Al Washliyah), Dr.H.Masyhuril Khamis, SH,MM bertemu dengan sejumlah Pengurus Wilayah Al Washliyah Bangka Belitung (Babel) di Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Selasa malam 17 Juni 2025/21 Zulhijjah 1446 H.

Pengurus Wilayah Al Washliyah Babel, antara lain KH Syamsuni (Ketua), Ustad Yasir (Sekretaris), Ustad Adary (Bendahara) dan Ketua PW Muslimat Al Washliyah Babel.

Pertemuan dalam nuansa kekeluargaan itu, diskusi tentang misi, visi Al Washliyah, dan program unggulan Al Washliyah di wilayah Bangka Belitung. Diharapkan pengembangan perkumpulan Al Washliyah di daerah ini dapat terlaksana dengan cepat, melalui program Al Washliyah, yakni bidang pendidikan, dakwah dan sosial.

Banyak gagasan dan ide yang mengemuka pada pertemuan itu. Sekaligus menjadi implementasi program yang tersusun dan disepakati pada rapat kerja nasional (Rakernas) dan rapat pimpinan nasional (Rapimnas) Al Washliyah pada akhir April lalu di Jakarta dan Sentul Bogor.

Ketua Umum PB Al Washliyah ke Pangkal Pinang sebagai rangkaian kegiatannya ke daerah di Indonesia. Kesempatan itu dipergunakan untuk memperkuat dan memperkokoh silaturahmi dengan jajaran pengurus wilayah.

Sebelum bertolak ke Jakarta, hari Rabu 18 Juni 2025/22 Zulhijjah 1446 H, Ketua Umum PB Al Washliyah bersama pengurus wiayah meninjau lokasi tanah wakaf seluas 10 hektar di Desa Petaling, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka.

Rencananya satu yayasan akan berkolaborasi dengan Al Washliyah dalam bidang pendidikan. Lahan tersebut akan dihibahkan/diwakafkan kepada perkumpulan Al Washliyah untuk lembaga pendidikan. (sir)

Muharram Bulan Kemenangan

0
Dr.H.Masyhuril Khamis, SH,MM

Saudaraku, “Selayaknya bulan Muharram dijadikan sebagai bulan ‘kemenangan’ Di bulan ini telah banyak peristiwa dan pelajaran berharga yang dialami oleh para Nabi. Oleh sebab itu, berbahagialah kita apabila mau menjadikan momentum tersebut sebagai daya gerak dan pendorong bagi ketinggian dan kejayaan Islam.”

Dr.H.Masyhuril Khamis, SH,MM
Ketua Umum PB Al Washliyah.

Presiden Prabowo Putuskan Empat Pulau Menjadi Milik Provinsi Aceh

0
Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat melalui video conference terkait penandatanganan kesepakatan bersama Gubernur Aceh dan Gubernur Sumatra Utara pada Selasa, 17 Juni 2025. (Foto: BPMI Setpres)

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menetapkan bahwa empat pulau yang selama ini menjadi pembahasan antara Pemerintah Provinsi Aceh dan Pemerintah Provinsi Sumatra Utara secara resmi menjadi bagian dari wilayah Provinsi Aceh. Keputusan tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat memimpin rapat melalui video conference terkait penandatanganan kesepakatan bersama kedua gubernur pada Selasa, 17 Juni 2025.

Empat pulau yang dimaksud adalah Pulau Mangkir Gadang, Pulau Mangkir Ketek, Pulau Lipan, dan Pulau Panjang. Penandatanganan “Kesepakatan Bersama Pemerintah Aceh dan Pemerintah Provinsi Sumatra Utara Mengenai Penyelesaian Permasalahan Pulau Mangkir Gadang, Pulau Mangkir Ketek, Pulau Lipan, dan Pulau Panjang” dilakukan oleh Gubernur Sumatra Utara Bobby Nasution dan Gubernur Aceh Muzakir Manaf, disaksikan langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam rapat resmi di Wisma Negara, Istana Kepresidenan Jakarta.

Dalam sesi video conference tersebut, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad melaporkan bahwa keputusan Presiden ini didasarkan pada temuan dokumen lama Keputusan Menteri Dalam Negeri yang menegaskan keempat pulau tersebut berada dalam wilayah Aceh.

“Jadi kami telah membicarakan soal 4 pulau dan alhamdulillah tadi berdasarkan temuan baru dari Pak Mendagri, kita ketemu dokumen lama Keputusan Mendagri tentang kesepakatan dua gubernur yang pada waktu itu ditandatangani oleh Raja Inal Siregar, Gubernur Sumatra Utara, yang menyepakati bahwa empat pulau itu masuk ke dalam wilayah Aceh, Pak,” terang Dasco.

Presiden Prabowo pun menekankan pentingnya menjaga persatuan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. “Saya kira prinsip bahwa kita satu, karena NKRI saya kira itu selalu jadi pegangan kita, tapi Alhamdulillah kalau memang dengan cepat sudah ada pemahaman bersama penyelesaian saya kira baik sekali,” ucap Presiden Prabowo.

Kepala Negara juga meminta agar penjelasan kepada publik dilakukan secara terbuka dan transparan agar tidak menimbulkan spekulasi. “Suasana kita sangat bagus, jadi kita sangat perlu suatu penerangan terhadap rakyat. Kondisi kita baik, kondisi ekonomi kita baik, pertumbuhan kita baik, produksi pertanian kita baik. Saya lihat kemajuan di semua bidang, jadi kita semua perlu untuk terus menjaga kondisi ini,” tutur Presiden Prabowo.

Melalui keputusan ini menandai babak baru penyelesaian administratif wilayah yang sempat menjadi pembahasan antarprovinsi, sekaligus mencerminkan komitmen Presiden Prabowo untuk menyelesaikan persoalan secara damai dan berdasarkan bukti hukum yang sah. (BPMI setpres/sir)

Tepung Tawar Haji, Pemahaman Kontekstual Sunnah Nabi Saw

0
Dr.H.Muhammad Nasir, Lc,MA, Wakil Ketua Dewan Fatwa Al Washliyah.

DALAM kajian hadis dikenal pemahaman tekstual dan kontekstual terhadap Sunnah Nabi Saw.pemahaman tekstual adalah pemahaman yang hanya berakar dari teks-teks materi Sunnah baik dalam bentuk perkataan atau perbuatan yang lansung dari Nabi Muhammad Saw. atau kajian yang beroreantasi pada teks,yang berkenaan dengan topik atau naskah hadis Nabi Saw.tanpa ada usaha mencari pemahan tersirat dibalik teks tersebut.

Sedangkan pemahaman kontekstual adalah pemahaman yang berusaha mencari makna dibalik sebuah teks atau berusaha menyingkap rahasia-rahasia dibalik teks melalui beberapa pendekatan,baik pendekatan sosiologi, psikologi, sejarah dan lain-lain dari cabang ilmu pengetahuan yang ada.

Dengan pemahaman konteskstual ini akan lebih nyata kesempurnaan hadis hadis Nabi Muhammad Saw sebagai sumber kedua setelah Al Qur’an untuk menjawab segala persoalan yang terjadi pada masa Nabi Muhammad Saw dan yang akan terjadi pada masa depan.

Pemahaman kotekstual terhadap ucapan Nabi Muhammad Saw ini bukan ilmu baru dalam kajian hadis. Para sahabat semasa hidup Nabi Muhammad Saw, ketika Beliau Saw.memerintahkan para sahabatnya untuk berangkat ke perkampungan Bani Quiraizhah dan sebelum berangkat Beliau Saw memesankan untuk tidak melaksanakan Salat terkecuali apabila sampai di perkambungan tersebut. Nabi Saw, bersabda: Janganlah ada salah seorang di antara kamu yang Salat Ashar, kecuali di perkampungan Bani Quraizhah. Dan teks hadis tersebut dijumpai dalam kitab sahih Muslim bab 23 juz 5 hal 162.

Perjalanan keperkampungan Bani Quraizhah memakan waktu yang panjang sehingga tidak memungkinkan untuk melaksanakan Salat Ashar di sana,dari persoalan ini para sahabat berpikir bagaimana memahami ucapan Nabi Muhammad Saw, yang melarang Salat Ashar sebelum sampai ke tempat tujuan, sedangkan waktu Salat Ashar semakin sempit.

Ternyata sebagian sahabat Nabi Saw memahami larangan tersebut sebagai perintah untuk bersegera dalam perjalanan, sehingga tiba di tempat masih dalam waktu Ashar dan dapat melaksanakan Salat Ashar di sana, dan Sebagian yang lain,para sahabat Nabi Muhammad Saw melakasanakan Salat Ashar di dalam perjalanan meskipun belum sampai ke kampuing Bani Quraizhah karena melihat Waktu Ashar sudah hampir habis dan demikian pemahaman kontestual pada masa itu.

Sebagian lagi ada yang melaksanakan Salat Ashar di Perkampungan Bani Quraizhah meskipun sudah habis waktu Maghrib dan mereka malaksanakan Salat Ashar di waktui Magrib dengan niat Qodha karena sudah habis waktu Ashar (dan perbuatan sahabat ini sekaligus menjadi dalil adanya Qodha Salat) karena memahami teks ucapan nabi Muhammad Saw agar salat di sana. demikian pemahaman tekstual terhadap ucapan Nabi Muhammad Saw.

Akan halnya tepung tawar yang sudah menjadi tradisi di negeri ini,yang disertakan dalam seremoni pernikahan, khitanan,melepas jemaah haji, menyambut kepulangan jamaah haji dan lain lain,secara tekstual pernah dibuat oleh Nabi Muhammad Saw ketika melaksanakan perkawinan anaknya Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib.Ra.

Diriwayatkan dari Athabrani dalam hadis yang panjang (penulis hanya mengutip ujung hadis tersebut) “manakala selesai akad nikah Ali dan Fatimah maka Rasulullah Saw.berkata kepada Fatimah,ambilkan saya air! Maka Fatimah bangkit mengambil air dan memberikannya kepada Nabi Muhammad Saw.kemudian Dia meludahi air tersebut dan berkata kepada Fatimah,berdirilah! Lalu memercikkan air diantara dua bahu Fatimah sambil berkata,Ya Allah Aku mohon perlindungan Mu agar dia dan keturunannya terpelihara dari gangguan Setan yang terlaknat dan kemudian dia memanggil Ali bin Abi Thalib dan melakukan hal yang sama kepadanya lalu berkata;Temuilah istri mu!” (H.R. Thabrany).Meskipun hadis ini tergolong dhoif, akan tetapi kelemahan hadis ini dapat terangkat dengan adanya riwayat lain dari Ibnu Hibban dan juga dari Zainuddin Al Iroqi, dengan demikian derajat hadis ini menjadi naik ke tingkat hasan lighairihi.

Tekstual hadis diatas menjelaskan kepada kita bahwa Rasulullah Saw memercikkan air kepada kedua mempelai Ali dan Fatimah pada hari perkawinannya sekaligus membacakan doa agar terhindar dari ganguan setan, dan perbutan dan doa nabi tersebut sejalan dengan manfaat air diturunkan Allah ke permukaan bumi ini,sebagaimana firman Allah: “Dan Dia (Allah ) yang menurunkan air dari langit guna untuk mensucikanmu,menghilangkan kotoran setan, merajut ikatan hati dan mengokohkan pendirian.” (QS.Al Anfal 11).

Pemahaman kontekstual dari pebuatan Nabi Muhammad Saw. adalah tepung tawar yang pelaksanaannya bertambah dari apa yang di pegunakan oleh Nabi Saw,yaitu air yang bermanfaat untuk kehidupan,mensucikan hati,menghilangkan kotoran setan,merajut ikatan hati,mengokohkan pendirian.Bunga setaman agar harum namanya,beras kuning agar mulia dan bijaksana,daun sedingin agar selalu aman,tepung beras agar suci dan putih hatinya terhindar dari hasad, dengki,tamak dendam dan riya,semua bahan bahan ini hanya sebagai simbol dari ungkapan bahasa yang tak terucapkan oleh kata kata.

Sendainya semua bahan tersebut tidak disertakan dalam tepung tawar kecuali hanya air tawar semata mata,mungkin namanya bukan tepung tawar lagi,boleh jadi ‘air tawar’ dan pengamalannya adalah tekstual karena substansi dari tepung tawar itu sendiri adalah ‘memercikkan air.’ Dan bahan bahan yang disertakan tadi tentu tidak akan merobah hukum perbuatan tepung tawar menjadi syirik dan bid’ah karena bahan bahan yang digunakan adalah benda benda alam yang tidak dapat memberi manfaat dan mudarat,sama seperti air yang digunakan oleh Nabi Muhammad Saw dan itulah kontekstulitasnya.

Oleh karena perbuatan tersebut- terlepas dari adat istiadat -pernah dilakukan oleh nabi Muhammad Saw sangat tidak pantas perbuatan dihukum syirik dan bid’ah? Sungguh perkataan yang keji itu sangat menyakitkan hati Nabi Saw dan umat Islam yang melakukannya. Walaupun orang orang hindu mengunakan air untuk ritualnya, Nasrani menggunakan air untuk baptisnya,sebagian umat Islam menggunakan air untuk tepung tawarnya,namun persoalan tasyabuh (kemiripan ) ini telah dibedakan oleh agama dan akidah masing masing. Lagi pula rujukan dan asal usulnya tidak dapat disamakan.

Dengan demikian persoalan tepung tawar yang digunakan untuk pelepasan berangkat haji, pernikahan, upacara kegembiraan lainnya tidak dapat dihukum syirik dan bid’ah. Wallahu ‘alamu bishshawab.

Dr.H. Muhammad Nasir, Lc. MA
Wakil Ketua Dewan Fatwa Al Washliyah
Pimpinan Pondok Pesantren Tahfiz Al Qur’an Al Mukhlisin Batubara, Sumatera Utara.

Washliyah Ultimatum Aparat Segera Tutup Prostitusi di Kota Pinang

0
Ketua Umum PB Al Washliyah, Dr.H.Masyhuril Khamis, SH,MM.

JAKARTA –Keberadaan lokasi prostitusi di lingkungan Simaninggir, Kota Pinang, Labuhanbatu Selatan (Labusel), Sumatera Utara yang didemo warga setempat secara besar-besaran pada Jumat (13/6/2025) lalu.

Ketua Umum Pengurus Besar Al Washliyah, Dr.H.Masyhuril Khamis, SH,MM beraksi keras dan mengecam munculnya lokasi pelacuran di daerah setempat.

Masyhuril Khamis mendesak dan mengultimatum aparat setempat untuk segera bertindak menutup lokasi pelacuran tersebut. Karena keberadaan lokasi itu tentu akan merusak moral dan akhlak anak bangsa.

“Beban ekonomi rakyat yang sudah berat ini jangan lagi ditambahi dengan beban merusak akhlak generasi, apalagi membiarkan perzinahan, mabuk-mabukan di lakukan di pedesaan, yang mereka hidup beragama, saling berkeluarga,” tegas Masyhuril Khamis di Jakarta.

Menurut dia, aksi warga memprotes lokasi itu merupakan sinyal kepada apparat dan pemerintah daerah. Orang nomor satu di jajaran Al Washliyah dan juga selaku putra daerah mengecam keras munculnya tempat maksiat itu. Aksi protes warga sekitar hendaknya segera direspon oleh aparat.

Ketua Pusat Dakwah dan Perbaikan Akhlak Bangsa MUI Pusat ini mewanti-wanti aparat agar tidak meremehkan persoalan tersebut. Dia menegaskan selain akan merusak anak bangsa, keberadaan tempat maksiat ini juga bisa mengundang bencana yang akan membuat semua pihak merasakan dampaknya.

“Jangan anggap sepele maksiat, murka Allah akan datang (kalau maksiat dibiarkan merajalela),” tandas Masyhuril Khamis. (rm/sir)

Alhamdulillah, Tahun Ini Al Washliyah Salurkan Hewan Kurban ke Delapan Wilayah

0

JAKARTA – Pengurus Besar Al Jam’iyatul Washliyah (PB Al Washliyah) melalui Al Washliyah, Zakat, Infaq dan Sedekah (Alzis) menyalurkan hewan kurban kepada 8 wilayah Al Washliyah se-Indonesia, pada Idul Adha 1446 H ini. Hewan kurban tersebut diterima dari kalangan Al Washliyah dan umat Islam.

“Alhamdulillah,” ucap Ketua Umum PB Al Washliyah, Dr.H.Masyhuril Khamis, SH,MM usai menerima laporan Direktur Operasional Alzis, Mohammad Affan di Kantor PB Al Washliyah, Jakarta, Rabu 11 Juni 2025/15 Zulhijjah 1446 H. Laporan itu berupa kegiatan penyembelihan hewan kurban dari sejumlah wilayah Al Washliyah.

Menurut Muhammad Affan, pihaknya sudah menerima 7 ekor sapi dan belasan ekor kambing dantelah disalurkan ke delapan wilayah Al Washliyah, meliputi Pengurus Wilayah Al Washliyah NTT di Alor dan Manggarai Timur 1 sapi, PW Al Washliyah Maluku Utara (Masjid Nurul Insan, Desa Daeo, Kec Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai) 1 sapi, PW Al Washliyah Kalimantan Barat (Jl. Arteri Supadio/ A. Yani II GG. Dwi Tunggal No. 1b (Sekretariat PW Al-Wasliyah) 1 sapi, 4 ekor kambing ke Nias, Provinsi Sumatera Utara.

Pengurus Wilayah Al Washliyah Sumatera Barat/ Mentawai (Masjid Al Huffadz Dusun Puro Desa Muntei Kecamatan Siberut Selatan Kabupaten Mentawai), 1 sapi. Pengurus Wilayah Al Washliyah Jawa Tengah (MI Al Washliyah Gandusari Dusun Jangkungan Gandusari Bandongan, Kabupaten Magelang 1 sapi, Pengurus Wilayah Al Washliyah Jawa Barat di Jalan Kepala Dua Ragajaya, Bojonggede, Kabupaten Bogor, 1 sapi 8 kambing, PW Al Washliyah Jawa Barat di Kampung Pamundayan, Purwakarta 2 kambing, Banten di Desa Binuang dan Badui 1 sapi.

“Ke wilayah kami mengirim uang senilai harga hewan kurban,” jelas Affan, Kamis sore. “Setelah hewan kurban disembelih, dagingnya dibagi-bagikan kepada warga sekitar lokasi.”

Pengiriman hewan kurban ini merupakan rangkaian kegiatan tebar hewan kurban nusantara. Program ini juga merupakan tindaklanjut hasil rapat kerja nasional (Rakernas) dan rapat pimpinan nasional (Rapimnas) Al Washliyah, yang digelar akhir April lalu, dibuka secara resmi oleh Ketua MPR Ahmad Muzani di Gedung Nusantara V DPR/MPR Senayan, Jakarta.

Sementara itu, Pengurus Wilayah Al Jam’iyatul Washliyah Maluku Utara menyerahkan hewan kurban berupa seekor sapi ke Desa Daeo Kabupaten Pulau Morotai, Rabu, 04 Juni 2025. Penyerahan diwakili wakil ketua Al Jam’iyatul Washliyah Maluku Utara, Kalbi Rasid didampingi Sekretaris Wilayah, Syarifuddin Usman dan Ketua Pengurus Daerah, Hasbullah Popa kepada Kepala Desa Daeo DNA disaksikan imam masjid dan masyarakat setempat.

Tebar hewan kurban tersebut menurut Ketua wilayah Al Jam’iyatul Washliyah, Prof. Jubair Situmorang merupakan program Pengurus Besar Al Jam’iyatul Washliyah kurban Akbar melalui Arroyan HYR dengan Tema Dzulhijjah Berkah semangat berkurban dan berbagi.

“Ada sejumlah wilayah dari tebar kurban Al Jam’iyatul Washliyah termasuk salah satu satunya di Maluku Utara, dan Daeo dipilih sebagai salah satu titik tebar qurban,” jelas Prof. Jubair.

Sementara menurut Bendahara Al Jam’iyatul Washliyah yang merangkap sebagai juru bicara, Arsad Sangaji mengatakan bantuan sapi kurban tersebut dari Pengurus Besar Al Jam’iyatul Washliyah dan Pengurus Wilayah menyalurkan ke desa Daeo Kabupaten Pulau Morotai. (sir)

Kunjungi RSAS dan KKHI Makkah, Menag Doakan Jemaah Segera Sembuh

0

MAKKAH – Menteri Agama Nasaruddin Umar menjenguk jemaah yang tengah dirawat di Rumah Sakit Arab Saudi (RSAS). Dari RSAS, Menag lalu berkunjung ke Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) Daerah Kerja (Daker) Makkah, Arab Saudi.

“Segera sembuh ya Pak, cucunya sudah menunggu di rumah,” sapa Menag kepada salah satu jemaah, di KKHI Daker Makkah, seperti dikutip ari laman kemenag hari Kamis 12 Juni 2025/16 Zulhijjah 1446 H.

Turut mendampingi, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah PHU Hilman Latief dan Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi Muchlis M Hanafi. Turut hadir juga Katib Am PBNU KH Ahmad Said Asrori yang secara khusus juga melangitkan doa bagi kesembuhan jemaah.

Menag mengatakan, jemaah di KKHI Makkah sudah mendapatkan perawatan yang baik dari para tenaga kesehatan, yaitu dokter, perawat, apoteker, dan lainnya.

“Alhamdulillah setelah diizinkan berpoerasi, KKHI sudah punya dokter spesialis, perawat, alat dan obat-obatan dari Indonesia dan merawat pasien jemaah haji dengan baik seperti keluarganya sendiri,” kata Menag.

Menag mengatakan, jemaah yang dirawat di RS Arab Saudi maupun di KKHI telah menyandang status haji. Mereka telah dibadalkan atau diwakilkan dalam menunaikan rukun dan wajib haji.

“Keluarga jangan khawatir, seluruh jemaah yang dirawat di RS Arab Saudi dan KKHI telah sah menyandang status haji. Mereka dibadalkan atau ditaukilkan (diwakilkan) menjalankan rukun dan wajib haji,” kata Menag.

Dijelaskan Menag, jemaah yang dibadalkan adalah jemaah yang tidak bisa beranjak dari RS Arab Saudi. Sedangkan jemaah sakit namun masih bisa bergerak, mereka disafariwukufkan.

“Mari kita doakan jemaah yang sedang dirawat di RS agar segera sembuh dan kembali ke tanah air dengan sehat,” kata Menag.

Kepada seluruh jemaah haji Indonesia, Menag berpesan untuk selalu menjaga Kesehatan di tengah cuaca yang terik. “Hati-hati cuaca panas, jemaah agar tidak beraktivitas berlebihan, seperti umrah berkali – kali. Ini bisa menggangu kesehatan dan mengganggu jadwal pemulangan,” pesannya. (kemenag/sir)

Ketua Dewan Fatwa Al Washliyah Almarhum Prof Ramli Abdul Wahid Diangkat Dalam Diskusi Ilmiah Arah Pengkajian Hadis di Indonesia

0

MEDAN – Ketua Dewan Fatwa Al Jam’iyatul Washliyah, almarhum Prof. Dr. H. Ramli Abdul Wahid, Lc., MA., menjadi tokoh sentral dalam diskusi ilmiah bertema “Prof. Dr. H. Ramli Abdul Wahid Memorial Lecture: Ke Mana Arah Pengkajian Hadis di Indonesia.”

Acara ini digelar oleh Komunitas Pencinta Ilmu, Pengetahuan dan Intelektual (KOPI PAHIT) bekerja sama dengan Program Doktor Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam (FUSI) UIN Sumatera Utara, bertempat di Coffee Shop Koperasi UIN SU pada Rabu, 11 Juni 2025.

Kegiatan ini merupakan edisi ke-14 dari forum diskusi mingguan bertajuk markobar, yang secara konsisten menghadirkan kajian ilmiah dan reflektif terhadap isu-isu keislaman. Dalam edisi kali ini, delapan narasumber hadir dari kalangan akademisi, intelektual, serta murid-murid langsung almarhum Prof. Ramli, di antaranya Dr. Husnel Anwar Matondang, Mahmud Jailani Dalimunte, dan Dr. Irwansyah, M.H.I.

Dekan FUSI, Dr. H. Maraimbang Daulay, MA., menegaskan bahwa sebagai fakultas yang memiliki Program Studi Ilmu Hadis, FUSI berkewajiban menghidupkan kembali kajian terhadap pemikiran para ulama dan guru besar hadis, khususnya yang berasal dari UIN Sumut. “Pemikiran mereka perlu digali kembali dan layak dijadikan bahan kajian akademik seperti skripsi hingga disertasi,” katanya.

Ketua Prodi S3 Ilmu Hadis, Prof. Ziaulhaq, menambahkan bahwa seluruh hasil diskusi ini akan dicatat secara serius. “Masukan dan rekomendasi dari forum ini akan menjadi perhatian penting dalam evaluasi dan pengembangan keilmuan prodi kami,” ujarnya.

Salah satu narasumber, Dr. Irwansyah, M.H.I., yang juga merupakan murid langsung Prof. Ramli, menyoroti peran penting almarhum dalam membentuk arah baru kajian hadis di UIN Sumut, termasuk dengan menggagas kelas internasional di jurusan Tafsir Hadis. Ia juga menyoroti pemikiran metodologis almarhum yang menekankan bahwa kajian terhadap nas hadis tidak boleh dilakukan secara bebas nilai. Nilainya harus dengan Islam dan Iman, ujar Irwansyah.

Lebih jauh, Irwansyah juga menyinggung peran penting Prof. Ramli dalam konteks keumatan saat menjabat sebagai Ketua Dewan Fatwa Al Washliyah. “Beliau sangat aktif dalam merespons berbagai persoalan keumatan secara kontekstual. Bahkan, pada masa kepemimpinan beliau, Al Washliyah pernah menyelenggarakan Sidang Fatwa secara nasional yang dilaksanakan di Hotel Madani, Medan—sebuah tonggak penting dalam sejarah fatwa keumatan di organisasi ini,” ungkapnya.

Dikenal sebagai tokoh yang berpikiran maju namun tetap berpijak kuat pada prinsip-prinsip syariah, Prof. Ramli juga pernah menjabat sebagai Ketua Komisi Fatwa MUI Sumatera Utara pada saat yang sama juga sebagai Ketua Dewan Fatwa Al Washliyah. Kiprah beliau menjadi inspirasi bagi generasi penerus dalam merespons isu-isu kontemporer dengan pendekatan fikih yang dinamis.

Sebagian pemikiran beliau sebelumnya telah dipresentasikan dalam Seminar Nasional bertema “Prospek dan Tantangan Kajian Hadis di Indonesia” yang diselenggarakan oleh Prodi Ilmu Hadis, Fakultas Ushuluddin, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada 24 Oktober 2018.

Menutup sesi, Dr. Irwansyah yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Bidang Fatwa MUI Sumut yang juga sebagai anggota Dewan Fatwa Al Jam’iyatul Washliyah, menyampaikan apresiasinya atas penyelenggaraan diskusi ilmiah ini.

“Kampus adalah ruang publik-ilmiah. Kegiatan seperti ini mestinya mendapat perhatian dan dukungan dari pimpinan UIN Sumut. Apalagi jika hasilnya bisa dibukukan dan relevan dengan isu-isu keumatan kontemporer. Inilah wajah kampus yang hidup,” pungkasnya.

Diskusi ini menjadi upaya nyata dalam melestarikan tradisi keilmuan hadis di Indonesia serta mewariskan warisan intelektual para ulama kepada generasi akademik masa depan. (rilis/sir)

Tujuh Kloter Jemaah Haji Tiba di Tanah Air Hari Ini

0

MAKKAH – Sebanyak 7 kelompok terbang (Kloter) Jemaah haji tiba ke tanah air pada hari ini, Rabu 11 Juni 2025/15 Zulhijjah 1446 H, sementara itu Menteri Agama Nasaruddin Umar melepas pemulangan kloter 01 Embarkasi Makassar (UPG 01), Selasa (10/6/2025) di hotel 311, Moro Alalameyah, Syisyah Makkah.

Turut mendampingi, Dirjen Penyelenggara Haji dan Umrah Kemenag Hilman Latief, Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi Muchlis M Hanafi, dan sejumlah Amirul Hajj.

Menag mengatakan, jemaah kloter UPG 01 adalah istimewa, karena diberikan kesempatan dua kali untuk mengunjungi kota Nabi. “Alangkah rugi kalau ke kota Makkah, tapi tidak ke Madinah. Bapak/Ibu sekalian sangat beruntung dirindukan Rasulullah dan bisa berkunjung dua kali,” kata Menag.

Tujuh Kloter yang menjalani proses pemulangan hari ini, yaitu kloter 01 Embarkasi Makassar (UPG 01), Kloter 01 Embarkasi Lombok (LOP 01), Kloter 01 Embarkasi Pondok Gede Jakarta (JKG 01), Kloter 02 Embarkasi Makassar (UPG 02), Kloter 01 Embarkasi Surabaya (SUB 01), Kloter 02 Embarkasi Surabaya (SUB 02) dan Kloter 01 Embarkasi Jakarta (JKS 01).

Mereka terjadwal akan bertolak ke tanah air pada Rabu (11/6/2025).

Menag bersyukur, jemaah kloter UPG 01 ini pulang dalam keadaan sehat wal afiat. “Alhamdulillah jemaah bisa menyelesaikan seluruh tahapan rangkaian hajinya. Mereka akan pulang dari Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz (AMAA) Madinah pada 11 Juni 2025 pukul 03.30 WAS,” terangnya.

Usai sesi pelepasan, Menag menyapa jemaah dalam bus yang akan segera berangkat menuju Madinah, memastikan mereka pulang dengan sehat dan bahagia.

Berikut tujuh kloter yang diberangkatkan ke Tanah Air pada 11 Juni 2025 ini:

  1. Kloter 1 Embarkasi Makassar (UPG 01) membawa 392 jemaah dan petugas diberangkatkan dari Bandara AMAA Madinah;
  2. Kloter 1 Embarkasi Lombok (LOP 01) membawa 385 jemaah dan petugas diberangkatkan dari Bandara AMAA Madinah;
  3. Kloter 1 Embarkasi Jakarta Pondok Gede (JKG 01) membawa 393 jemaah dan petugas diberangkatkan dari Bandara AMAA Madinah;
  4. Kloter 2 Embarkasi Makassar (UPG 02) membawa 392 jemaah dan petugas diberangkatkan dari Bandara AMAA Madinah;
  5. Kloter 1 Embarkasi Surabaya (SUB 01) membawa 380 jemaah dan petugas diberangkatkan dari Bandara Internasional King Abdulaziz Jeddah;
  6. Kloter 2 Embarkasi Surabaya (SUB 02) membawa 380 jemaah dan petugas diberangkatkan dari Bandara Internasional King Abdulaziz Jeddah; dan
  7. Kloter 1 Embarkasi Jakarta Bekasi (JKS 01) membawa 442 jemaah dan petugas diberangkatkan dari Bandara Internasional King Abdulaziz Jeddah. (kemenag/sir)

Prof Deding Ishak Nilai Kebijakan Menteri ESDM Berpihak Rakyat Buka Peluang Ormas Keagamaan Kelola Tambang

0
Ketua PB Al Washliyah Bidang Hukum dan HAM, Prof.Dr.H.Deding Ishak, SH,MM.

JAKARTA – Ketua Komisi Hukum dan HAM Majelis Ulama Indonesia (MUI), Prof Dr.Deding Ishak menilai bahwa kebijakan-kebijakan yang diambil Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menunjukkan keberpihakannya kepada rakyat dan membuka peluang bagi sektor usaha kecil dan menengah (UMKM) koperasi termasuk ormas keagamaan untuk ikut serta berperan dalam pengelolaan sektor pertambangan.

“Saya menilai kebijakan ini adalah wujud nyata keberpihakan pemerintah Presiden Prabowo kepada rakyat kecil, UMKM koperasi dan termasuk pengakuan akan keberadaan dan peran Ormas Keagamaan kepada negara agar mendapat akses yang lebih besar, dan kebijakan Menteri Bahlil sudah membuktikan bahwa negara hadir untuk mereka,” kata Prof Deding.

“Selama ini, kita mengetahui sektor pertambangan nasional didominasi oleh perusahaan-perusahaan besar. Menurut Prof Deding, yang juga Ketua Bidang Hukum dan HAM PB Al Jam’iyatul Washliyah, sependapat dengan Ketua FPG DPR, M Sarmudji bahwa Kebijakan yang berlaku sebelumnya lebih banyak menguntungkan kepentingan korporasi, bahkan membuka ruang lebar bagi kepentingan asing melalui kebijakan impor dan lainnya.

Hal itu telah lama menjadi keluhan banyak pihak, terutama pelaku UMKM yang hanya menjadi penonton di negeri sendiri. “Kebijakan baru ini adalah koreksi penting agar mereka juga bisa menjadi pemain utama di sektor pertambangan nasional,”

Sejak menjabat sebagai Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia mengambil langkah berani dengan memperkenalkan kebijakan yang lebih populis. Salah satunya adalah keterlibatan UMKM dalam pengelolaan tambang, sehingga mereka yang selama ini terpinggirkan memperoleh ruang partisipasi yang lebih besar. Ini menjadi angin segar bagi perekonomian nasional dan mendukung pemerataan kesejahteraan.

Bagi ormas keagamaan tentu ini juga mendorong terjadinya kemandirian pendanaan omas dlm menjalankan program untuk kesejahteraan umat.Ini Sejalan dengan dengan Asta cita Pemerintah.

Menteri Bahlil Lahadalia, mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) besar yang selama ini ditelantarkan dan berencana membaginya kepada UMKM, terutama yang berasal dari daerah setempat.

Langkah ini memperkuat keberpihakan pemerintah terhadap pelaku usaha lokal dan memastikan bahwa potensi sumber daya alam dimanfaatkan secara maksimal untuk kepentingan rakyat.

Kebijakan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia adalah langkah maju untuk mendistribusikan kesejahteraan secara lebih adil. Ini menunjukkan bahwa negara hadir untuk rakyat, bukan hanya untuk segelintir pengusaha besar,” tegasnya.

Sebelumnya Sarmuji menyoroti bahwa mafia impor minyak yang selama ini diuntungkan oleh kebijakan sebelumnya juga ikut menyerang Bahlil Lahadalia.
Mafia impor minyak yang menikmati rente besar juga merasa terancam dengan kebijakan Bahlil yang berusaha menaikkan lifting migas. “Mereka ikut menunggangi narasi-narasi miring untuk menggoyang kebijakan yang sebenarnya berpihak pada rakyat,” kata Sarmuji.

Di tengah langkah-langkah progresif Menteri Bahlil, para pengusaha hitam yang dirugikan oleh kebijakan ini justru melawan balik dengan berbagai cara. Mereka bahkan menumpangi isu-isu yang sebenarnya bukan kesalahan Bahlil untuk menggiring opini publik.

Serangan yang diarahkan kepada Menteri Bahlil bukanlah kritik objektif, melainkan manuver kepentingan yang merasa terganggu. Saya minta publik untuk tidak terkecoh oleh narasi mereka,” tegas Sarmuji.

Bahlil Hentikan Sementara Izin Usaha Pertambangan di Raja Ampat

Kasus Izin Usaha Pertambangan (IUP) nikel milik PT Gag Nikel di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, yang dihentikan sementara oleh Bahlil, misalnya, izinnya dibuat oleh menteri sebelumnya tetapi kesalahannya dilimpahkan kepada menteri sekarang.

Jangan sampai publik terjebak pada narasi yang tidak adil. Ini bukan soal pribadi Menteri Bahlil, tetapi tentang bagaimana negara hadir untuk rakyat,” kata Sarmuji.

Diketahui, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memutuskan untuk menghentikan sementara operasi pertambangan nikel dari PT GAG Nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya.

“Kami untuk sementara, kita hentikan operasinya sampai dengan verifikasi lapangan,” ujar Bahlil dalam jumpa pers di Kantor Kementerian ESDM Jakarta, Kamis.

Menurut Bahlil, perusahaan tersebut baru bisa beroperasi lagi sampai hasil verifikasi dari Kementerian ESDM. “Untuk sementara kegiatan produksinya distop dulu, sampai menunggu hasil peninjauan verifikasi dari tim saya,” tegasnya. (rilis/sir)