JAKARTA – Para Komisioner seakan ngeri menghadapi sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) peduli pemilu di Indonesia yang tergabung dalam Koalisi Mandiri untuk Pemilu Demokratis (KMPD) menyambangi Komisi Pemilihan Umum (KPU). Para komisioner tak satu ada yang ditempat. Alasannya bermacam-macam. Tujuan KMPD adalah meminta komisioner KPU membatalkan kerja sama dengan pihak asing seperti Australian Electoral Commission (AEC).

JAKARTA – Timwas Century DPR mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera menuntaskan kasus bailout Bank Century. Hal itu dikatakan anggota Timwas Century Bambang Soesatyo. Politisi Partai Golkar ini menguatakan bahwa kasus bailout yang merugikan keuangaan negara senilai Rp 6,7 triliun itu dapat tuntas jika mantan Gubernur Bank Indonesia Boediono ditetapkan sebagai tersangka.

JAKARTA – Kesehatan para kaum miskin di negeri ini banyak yang tidak ditangani dokter di rumah sakit (RS) di Jakarta. Begitu juga dengan derah lainnya. Kenyataan itu bisa terjadi lantaran pemerintah tidak memiliki komitmen yang baik, untuk mengatasi rakyat miskin yang sakit, sehingga banyak yang meninggal.Padahal pada 1 Janurai 2014 program jaminan sosial melalui Undang-undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) akan dilaksanakan.

JAKARTA – Mendapat sorotan dari masyarakat, akan tetapi tetap[ saja banyak anggora DPR RI bolos dalam agenda Sidang Paripurna DPR yang digelar hari ini (Kamis 23/5/2013). Tercatat 269 anggota dewan yang tidak hadir. Dari 291 anggota yang hadir tercatat 85 orang dari Partai Demokrat, 60 dari Partai Golkar, dan 42 dari Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan.

JAKARTA – Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman mengatakan, tidak ada waktu bagi partai politik untuk memperbaiki berkas Daftar Calon Sementara (DCS). Jika ditemukan ada berkas calon yang tidak memenuhi syarat, maka akan serta merta dicoret dari daftar calon. Hari ini, Rabu (22/05/2013) adalah hari terakhir partai politik untuk menyerahkan DCS perbaikan ke KPU.

JAKARTA – Ketua Partai Buruh Sonny Pujisasono menilai keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menambah catatan buruk bagi penegakan hukum di Indonesia. Pasalnya, DKPP menjatuhkan putusan berulang yakni berupa sanksi yang sama berupa teguran saja kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU).

JAKARTA – Komisi II DPR RI pada awal Juni 2013 mendatang mulai akan membahas materi pemilu serentak mulai tahun 2015 mendatang, dan fraksi-fraksi DPR RI sudah sepakat. Setidaknya sampai hari ini ada ada tiga opsi pemilu serentak tersebut; Pertama, digelar secara per regional, yaitu setiap provinsi melakukan Pilkada serentak bersamaan dengan Pilkada Kabupaten dan Kota.

JAKARTA Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh (PHU) Kementerian Agama RI telah menentukan waktu pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2013. Waktu tersebut bersifat tetap dan tidak ada toleransi kemunduran.Calon jemaah haji (calhaj) yang masuk daftar berangkat haji tahun ini mulai melunasi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) di Bank Penerima Setoran (BPS).

JAKARTA – Selama tidak mamu merubah politik anggaran yang pro rakyat, Ketua DPP Partai Golkar Agun Gunandjar Sudarsa menganggap Chatib Basri, yang baru saja ditunjuk sebagai Menkeu oleh Presiden

JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) menerima keputusan sanksi peringatan dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)) dalam memverifikasi administrasi Partai Politik (Parpol). Terkait verifikasi itu DKPP hanya menjatuhkan sanksi peringatan kepada Ketua KPU, Husni Kamil Malik. “Menjatuhkan sanksi peringatan kepada para teradu I (KPU),” kata Ketua DKPP, Jimly Assidiq.