Dilaporkan LSM, Priyo Siap Jelaskan ke BK DPR

JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso tetap merasa yakin bahwa apa yang dilakukannya terkait permohonan remisi terhadap napi koruptor yang dikirim ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dan Kemenkum dan HAM sebagai langkah yang tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan. Karena itu kalau 7 LSM melaporkan itu ke Badan Kehormatan (BK) DPR silakan saja. Dia juga siap memberi keterangan ke BK DPR jika diperlukan.

Read More

PP No. 99 Tahun 2012 Dinilai Peraturan Yang Kurang Tepat

JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI FPPP Ahmad Yani mendesak Wakil Kementerian Hukum dan HAM Denny Indrayana kembali sebagai aktifis LSM daripada menjadi Wamen, karena sejak menjadi Wamen justru menjadi masalah dengan penerbitan PP No.99 tahun 2012 tentang pemberian remisi. Di mana seorang nara pidana (Napi) akan sulit bahkan tak akan mendapat remisi. Denny masih berpikiran ‘penjara’ bagi Napi dan bukannya sebagai lembaga binaan. Secara tidak langsung Denny telah menjerumuskan Presiden SBY.

Read More

Bambang Soesatyo: Menkumham Kedodoran, 1 Pekan 2 LP Kebobolan

JAKARTA – Setelah Lapas di Tanjung Gusta, Medan dibakar dan ratusan napinya melarikan diri, kini dua belas tahanan kasus narkoba titipan Polresta Barelang dan Polda Kepri, berhasil kabur dari Rumah Tahanan (Rutan) Batam, pada hari Rabu (17/7/2013) sekitar pukul 07.25 WIB. Bobolnya rutan di Batam itu, menambah raport merah kinerja dinas pemerintah, dalam hal ini adalah Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham).

Read More

Hary Tanoesoedibjo: Pemerintah Harus Menstabilkan Harga

JAKARTA – Harga bahan pokok melambung tinggi di bulan Ramadan. Mulai dari bawang, kentang, kacang, terigu, minyak goreng, telur, hingga daging dan cabai. “Rakyat memang sedang berpuasa, namun bukan berarti harga-harga pangan dibiarkan naik seperti ini. Pemerintah harus segera melakukan tindakan, paling tidak dengan operasi pasar,” kata Hary Tanoesoedibjo, Ketua Umum Persatuan Indonesia Rabu (17/7/2013).

Read More

PPP Desak Lembaga Survei Diakreditasi

JAKARTA – Perbedaan-perbedaan signifikan hasil survei elektabilitas antara parpol maupun kandidat, memunculkan pemikiran perlunya ada akreditasi lembaga survei di Indonesia. Sehingga tidak semua lembaga survei melakukan survei sebebas-bebasnya, tanpa mendapatkan akreditasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Terlebih ada sinyalemen, hasil survei itu akan tergantung kepada kepentingan tertentu.

Read More

FITRA: Utang Indonesia Mencapai 2.036 Triliun

JAKARTA – Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) merilis data terbaru soal utang Indonesia. Menurut FITRA, Per Mei 2013, utang Indonesia sudah mencapai 2.036 triliun. Dalam waktu cuma enam bulan, hutang Indonesia bertambah Rp 186 triliun.”Hasil LKPP (Laporan Keuangan Pemerintah Pusat) yang diterbitkan oleh BPK tahun 2012, dimana pada akhir Bulan Desember 2012, utang RI baru mencapai Rp 1.850 Triliun,” kata Direktur Investigasi dan Advokasi FITRA.

Read More

Jelang Idul Fitri, DPR Nilai Pemerintah Tak Serius Revisi UU Jalan

JAKARTA – Anggota Komisi V DPR RI FPPP Arwani Thomafi meminta pemerintah serius membahas revisi UU No.38 tahun 2004 tentang jalan, sehingga perbaikan, perawatan, pengawasan, dan penganggaran jalan tak selalu muncul setiap menjelang hari raya Idul Fitri atau lebaran umat Islam. Panja DPR sudah menyerahkan daftar inventarisasi masalah (DIM), pemerintah juga demikian, tapi yang dibahas pemerintah baru 11 DIM, dan itu sebatas redaksional.

Read More