JAKARTA – Untuk menghasilkan capres yang memenuhi harapan rakyat, yaitu yang berkualitas, berintegritas, berkarakter, berkomitmem memperjuangkan kesejahteraan, persatuan dan kesatuan bangsa ini, maka rakyat harus berhenti memilih capres karena pupularitas, dan hanya sering muncul atau disukai media atau media darling. Rakyat di pilpres 2014 harus lebih kritis lagi agar tak terjebak memilih orang yang salah.
JAKARTA – Wasekjen Golkar Nurul Arifin, menilai keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mengugurkan caleg sudah tepat dan berani. Hal itu katanya, sebagai menjadi pembelajaran untuk parpol. “Ini keberanian luar biasa. Apa yang dilakukan KPU sudah benar dan itu sudah dikonsultasikan ke Bawaslu,” katanya.Partai Golkar menyambut baik langkah Komisi Pemilihan Umum (KPU) tersebut.
JAKARTA – Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kesal dengan sikap Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mengugurkan para calon anggota legislatif (caleg) dari dapil jabar II dan mengugurkannya seluruhnya. Selain itu, PPP juga khawatir akan adanya imbas negatif dari para caleg perempuan.Hal itu dikatakan, Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) PPP Fenita Darwis.
JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat RI (DPR RI) mencurigai Kemenakertrans A. Muhaimin Iskandar dalam penanganan TKI di Arab Saudi terkait perpanjangan masa tinggal yang sudah habis (over stay) dengan membuat SPLP yang berlarut-larut ini hanya untuk mengeruk uang TKI. Sebab dalam pembuatan Surat Penerjalanan Laksana Paspor (SPLP) itu setiap orang dipungut minimal 20 ribu real, belum lagi biaya foto kopi dan dokumen lainnya, maka jumlahnya bisa mencapai milyaran rupiah.
JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan mengumumkan secara resmi data verifikasi kedua Daftar Caleg Sementara (DCS) partai politik. Pengumuman ini merupakan hasil verifikasi tahap kedua sebelum menerima masukan dari publik selama 14 hari, dan menjadi Daftar Caleg Tetap (DCT) pada 25 Agustus 2013. Komisioner KPU Arief Budiman mengatakan, DCS hasil verifikasi tahap II akan dipublikasikan melalui website resmi KPU petang ini.
JAKARTA – Pemerintah Arab Saudi akan mengurangi kuota jamaah haji pada penyelenggaraan ibadah Haji 1434 H/2013 ini terkait proyek pembangunan Masjidil Haram yang sedang dikerjakan pembangunannya. Kondisi itu berdampak dengan dikuranginya kuota jemaah haji sebanyak 20 persen dari kuota dasar di tiap negara.”Pengurangan kuota tersebut tidak hanya untuk Indonesia, namun juga negara lainnya.
JAKARTA – Menyadari tata kelola negara selama ini bersumber dari partai politik (parpol), di mana penyelenggara negara lebih banyak ditentukan oleh parpol baik presiden, wapres, kementerian, legislatif, kepala daerah dari pusat sampai daerah, maka parpol harus dibenahi. Benahi dari kaderisasi, pendidikan politik, termasuk biaya kampanye yang selama ini sangat besar, dan mahal.
JAKARTA – Pemilih pemula masih kurang menjadi perhatian partai politik (parpol), kondisi itu dapat memicu tingginya angka golpul pada Pemilu 2014 mendatang. Kesalahan parpol serba instan membuat kalangan muda menjadi terabaikan.”Parpol itu selalu dadakan. Satu tahun atau dua tahun mau Pemilu baru urusin partai. Jadi, bagimana bisa mengkader para kaula muda yang berusia 17-30 tahun,” kata Pengamat Pemilu, Yus Fitriadi dalam diskusi di KPU, Selasa (11/6/2013).
JAKARTA – Banyaknya sekolah swasta di Jakarta yang tidak mampu membiayai segala kebutuhannya. Hal itu, menurut Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), akan dibeli pihak pemerintah, kemudian dijadikan sekolah Negeri.Ahok mengatakan, sekolah swasta akan dibeli melalui penawaran Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Dengan demikian, akan memperbaiki kualitas sekolah tersebut. “Kalau untuk sekolah yang tidak mampu, ada beberapa tawaran.
JAKARTA – Politikus Partai Amanat Nasional (PAN), Noviantika Nasution menyatakan tingginya biaya politik saat ini menjadi tantangan besar bagi calon legislatif (Caleg) dan pemimpin daerah. Menurutnya, para caleg yang nantinya menjadi anggota legislator harus merubah UU pemilu dengan biaya murah, guna menekan tindak korupsi.”Kedepan UU pemilu dan pilkada akan kita benahi lagi, dari pemilu dengan biaya tinggi menjadi pemilu yang murah,” ujar Noviantika.
JAKARTA – Kekurangan Rumah Sakit milik pemerintah di kawasan Jakarta Selatan menjadi prioritas pembangunan Pemprov DKI Jakarta. Hal itu masih terkendala izin dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta.Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan, akan membangunan rumah sakit milik pemerintah di daerah Jakarta Selatan. Akan tetapi, sampai sekarang izinnya belum keluar dari DPRD DKI.
JAKARTA – Pemprov DKI Jakarta bekerja sama dengan Forum Silaturahmi Keraton Nusantara (FSKN) akan menyelenggarakan Pagelaran Agung Keraton Sedunia pada 5-8 Desember 2013. Dimana acara ini, akan dihadiri oleh raja-raja dari seluruh Nusantara dan Dunia.Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) mengatakan seluruh raja dari negara yang mempunyai kerajaan akan berkumpul di Jakarta. Dimana mereka akan mempromosikan budaya masing-masing.
