Mendagri Prihatin Rendahnya Kinerja Kepala Daerah

JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Gamawan Fauzi, mengaku prihatin atas masih rendahnya kinerja para kepala daerah. Mendagri berharap mereka bisa meningkatkan kinerjanya sehingga pelayanan kepada masyarakat bisa lebih baik. “Saya membaca hasil sebuah survei, hasilnya masih 31%. Padahal perjalanan reformasi sudah 15 tahun,” kata Gamawan saat membuka acara Orientasi Kepemimpinan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Bagi Bupati/Walikota.

Read More

KPU Segera Lelang Logistik Pemilu 2014

JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) segera melelang logistik Pemilu 2014 berupa kertas suara, segel dan tinta setelah diumumkannya Daftar Caleg Tetap (DCT) pada 25 Agustus 2013 mendatang. “Pengadaan logistik khusus seperti surat suara, tinta dan logistik akan dimulai September atau Oktober,” kata Komisioner KPU, Ferry Kurniarizkiyansyah, Senin (27/5/2013)

Read More

Penasehat KPK: Jangan Mundur Ada Parpol Lapor ke Polri

JAKARTA – Penasehat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terpilih, Moh Muctasim Billah mengatakan, jangan mengambil pusing atas dilaporkannya KPK ke Mabes Polri oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Hal tersebut hanyalah bagian dari orang iseng. “Itu hanya orang iseng aja. Anggap enteng aja. Kalau orang iseng kan dianggap enteng aja,” kata Billah di gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Senin (27/5/2013).

Read More

DPR Minta Kemhuk dan HAM Jamin Keadilan di Lapas

JAKARTA – Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat, Martin Hutabarat meminta Kementerian Hukum dan HAM untuk membuat kebijakan yang adil terkait lembaga pemasyarakatan. Ia khawatir perlakuan berbeda antarlapas akan memunculkan iri dan memancing perlakuan negatif untuk para terpidana.”Yang pokok adalah kebijakan Kementian Hukum dan HAM dalam memberikan fasilitas pada napi jangan diskriminasi, harus ada perlakuan yang sama, kesetaraan,” kata Martin.

Read More

Parpol Masih Bermental Fedodal

JAKARTA – Apatisme rakyat terhadap partai politik (Paprol) sekarang ini, akibat parpol bermental feodal. Feodalisme itulah yang diantaranya melahirkan korupsi, kolusi dan nepotisme atau KKN. Kalau 15 tahun lalu KKN itu dijadikan alat politik untuk menjatuhkan Orde Baru (Orba), tapi setalah 15 tahun reformasi ternyata sama saja, hanya beda istilah dari KKN menjadi KKD, yaitu korupsi, kongkalikong, dan dinasti politik.

Read More

Kelulusan Siswa Anjlok, Himmah Desak Mendikbud Mundur

JAKARTA – Ketua Umum Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (PP-HIMMAH), Aminullah Siagian, mengetahui  orangtua siswa peserta Ujian Nasional (UN) SMA/SMK dan Madrasaj Aliyah berdebar membuka amplop kelulusan. Pasalnya tingkat kelulusan UN SMA/SMK/MA di Sumatera Utara pada tahun 2013 anjlok drastis dibanding tahun lalu. Sebanyak 4.564 siswa SMA/MA dan SMK di Sumut dinyatakan tidak lulus…

Read More

KPK Telah Memiliki Penasihat Baru

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), telah memilih dua dari delapan orang yang diajukan panitia seleksi untuk menjadi penasehat KPK periode 2013-2017. Kedua orang tersebut, sudah dinyatakan lulus oleh pimpinan KPK.Demikian disampaikan Sekretaris Jendral KPK Anis Said Basalamah, kedua orang tersebut yakni, Mohammad Mu’tashim dan Suwarsono. Sedianya, keduanya sudah melalui seleksi dari pimpinan KPK.

Read More

99,5 Persen Ujian Nasional SMA Lulus

JAKARTA – Sebanyak 99,5 persen siswa sekolah menengah atas (SMA) serta madrasah aliyah (MA) dinyatakan lulus Ujian Nasional (UN). Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhammad Nuh mengatakan tingkat kelulusan tahun ini lebih tinggi dari tahun lalu. “Ada kenaikan dari segi kelulusan,” kata M. Nuh di kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, Kamis, 24 Mei 2012.

Read More

Masih Kerjasama Dengan Asing, Koalisi LSM Pemilu Datangi KPU

JAKARTA – Para Komisioner seakan ngeri menghadapi sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) peduli pemilu di Indonesia yang tergabung dalam Koalisi Mandiri untuk Pemilu Demokratis (KMPD) menyambangi Komisi Pemilihan Umum (KPU). Para komisioner tak satu ada yang ditempat. Alasannya bermacam-macam. Tujuan KMPD adalah meminta komisioner KPU membatalkan kerja sama dengan pihak asing seperti Australian Electoral Commission (AEC).

Read More