JAKARTA – Badai interupsi pun mewarnai sidang paripurna DPR-RI hari ini, Senin (17/6) yang meagendakan untuk pengambilan keputusan tingakat II untuk pengesahan Anggaran Pembelanjaan Bantuan Negara Perubahan (APBN-P) 2013.
Islam adalah salah satu agama yang diakui secara resmi di Cina. Ini memiliki sejarah panjang di negara kuno ini. Muslim Cina telah di China selama 1.400 tahun terakhir interaksi terus menerus dengan masyarakat Cina. Hal ini diyakini bahwa Islam pertama kali dibawa ke Cina pada 616-18 Masehi oleh Sa’ad bin abi Waqqas yang merupakan paman dari pihak ibu dari nabi sendiri, Sayid, Wahab bin Abu Kabcha dan Sahabat yang lain.
JAKARTA (Pos Kota) – Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S. Pane, menyarankan agar para anggota Korps Polwan yang ingin berjilbab segera mencari dukungan ke Komisi III DPR, Menteri Pemberdayaan Perempuan, serta organisasi kemasyarakatan muslimah untuk mendesak perubahan Surat Keputusan (SK) Kapolri mengenai seragam kepolisian.
JAKARTA – Meningkatkan kualitas dan kuantitas dari pelaku ekonomi syariah, Bank Indonesia (BI) menggandeng Pusat Komunikasi Syariah (PKS) untuk mensosialisasikan Gerakan Ekonomi Syariah (Gres).Head of Group Islamic Banking Reasearch, Development and Regulation BI, Ahmad Buchori mengatakan, bawa dengan adanya kerjasama tersebut diharapkan masyarakat semakin memahami tentang produk-produk yang dikeluarkan oleh bank berbasis syariah.
JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) menghargai langkah sejumlah partai politik yang mengadukan masalah penghapusan kepesertaan di beberapa daerah pemilihan (dapil) ke Badan Pengawas Pemilu (Baawaslu).”Ini menjadi pendidikan politik bagi masyarakat, ada ruang penyelesaian dengan menempuh upaya hukum sebagaimana diatur Undang-undang,” ujar Komisioner KPU, Ida Budiarty.
JAKARTA (Pos Kota) – Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Muhammad, menandatangani nota kesepakatan (MoU) dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Linda Amalia Sari Gumelar, tentang percepatan pelaksanaan pengarusutamaan gender bidang politik untuk peningkatan partisipasi perempuan dalam pengawasan pemilihan umum.
JAKARTA – Secara resmi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menolak naiknya harga bahan bakar minyak (BBM). Hal tersebut dibuktikan dengan adanya surat perintah dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri bernomor: 86/IN/DPP/VI/2013 berisi tentang Penolakan Kenaikan BBM tertanggal 5 Juni 2013. Politisi PDI Perjuangan Bambang Muryanto menegaskan PDI Perjuangan menolak kenaikan harga BBM sebab akan memicu tingginya angka inflasi.
JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung melakukan penahanan terhadap tersangka Gubernur Riau, Rusli Zainal, usai menjalani pemeriksaan selama tujuh jam sebagai tersangka di kantor KPK, Jakarta, Jumat sore. Rusli ditahan untuk 20 hari pertama demi kepentingan penyidikan kasus dugaan suap PON Riau dan kasus dugaan korupsi pemberian izin pengelolaan Hutan di Pelalawan, Riau. Rusli ditahan seusai diperiksa pada pukul 16.30 WIB.
JAKARTA – Untuk menghasilkan capres yang memenuhi harapan rakyat, yaitu yang berkualitas, berintegritas, berkarakter, berkomitmem memperjuangkan kesejahteraan, persatuan dan kesatuan bangsa ini, maka rakyat harus berhenti memilih capres karena pupularitas, dan hanya sering muncul atau disukai media atau media darling. Rakyat di pilpres 2014 harus lebih kritis lagi agar tak terjebak memilih orang yang salah.
JAKARTA – Wasekjen Golkar Nurul Arifin, menilai keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mengugurkan caleg sudah tepat dan berani. Hal itu katanya, sebagai menjadi pembelajaran untuk parpol. “Ini keberanian luar biasa. Apa yang dilakukan KPU sudah benar dan itu sudah dikonsultasikan ke Bawaslu,” katanya.Partai Golkar menyambut baik langkah Komisi Pemilihan Umum (KPU) tersebut.
JAKARTA – Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kesal dengan sikap Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mengugurkan para calon anggota legislatif (caleg) dari dapil jabar II dan mengugurkannya seluruhnya. Selain itu, PPP juga khawatir akan adanya imbas negatif dari para caleg perempuan.Hal itu dikatakan, Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) PPP Fenita Darwis.
JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat RI (DPR RI) mencurigai Kemenakertrans A. Muhaimin Iskandar dalam penanganan TKI di Arab Saudi terkait perpanjangan masa tinggal yang sudah habis (over stay) dengan membuat SPLP yang berlarut-larut ini hanya untuk mengeruk uang TKI. Sebab dalam pembuatan Surat Penerjalanan Laksana Paspor (SPLP) itu setiap orang dipungut minimal 20 ribu real, belum lagi biaya foto kopi dan dokumen lainnya, maka jumlahnya bisa mencapai milyaran rupiah.
