JAKARTA – Pengurus Besar Al Jam’iyatul Washliyah (PB AW) menolak Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republika Indonesia (Permen Dikbud Ristek) nomor 30. Peraturan Menteri ini dinilai melegalkan perzinahan di lembaga pendidikan khususnya perguruan tinggi. Demikian disampaikan Ketua Umum PB AW Dr. KH. Masyhuril Khamis, MM menanggapi Permen Dikbud Ristek No. 30 tahun 2021.
Sebagai Ormas Islam yang mengelola perguruan tinggi, PB AW melihat peraturan tersebut sebaiknya dicabut dan diganti dengan yang baru. Bila tetap dilaksanakan maka dikhawatirkan terjadinya hubungan seksual yang dilatarbelakangi suka dengan suka. Bila terjadi maka hal ini melanggar nilai-nilai agama.
Ketum PB AW mengatakan Permen Dikbud Ristek No 30 ini bisa merusak generasi bangsa yang seharusnya kita lindungi. “Pendidikan itu membuat manusia menjadi lebih baik dalam segala hal terutama akhlaknya. Namun dengan keluarnya Permen Dikbud Ristek ini sungguh kita sesalkan. Sudah seharusnya ini dicabut,” katanya.
Kiyai Masyhuril Khamis mengingatkan kementerian pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi untuk mengikutsertakan Ormas Islam dalam membuat regulasi terkait pendidikan. Karena Ormas Islam sudah sejak awal bergerak dalam dunia pendidikan di Indonesia. “Pemerintah sebaiknya mengajak Ormas Islam yang bergerak di dunia pendidikan dalam merumuskan peraturan terkait pendidikan, sehingga hal-hal seperti ini tidak terjadi,” pintanya.
Dijelaskan Kiyai Masyhuril, Permen Dikbud Ristek ini nampak sekali mengadopsi Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS) yang telah ditolak masyarakat luas dan DPR periode lalu karena jelas bertentangan dengan Pancasila.
“Pemerintah nampaknya memaksakan kehendaknya dengan memasukan kembali RUU P-KS yang dulu sudah pernah di tolak oleh masyarakat. Kini digunakan lagi melalui Peraturan Menteri. Kita sungguh menyayangkan sikap seperti ini,” ungkap Ketum PB AW tersebut.
Solusi yang harus diambil oleh pemerintah saat ini adalah dengan mencabut Permen Dikbud Ristek No.30 itu dan menggantinya. Peraturan yang baru nantinya harus melibatkan Ormas Islam dalam merumuskannya sehingga hasilnya lebih baik.
(mrl)
About Author
