JAKARTA – Pengurus Besar Al Jam’iyatul Washliyah menilai pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak yang tahapannya sedang berjalan lebih banyak mudharatnya dibanding maslahat. Untuk itu Ormas Islam ini meminta pemerintah menunda (Pilkada) Serentak di tengah Pandemi Covid-19.
Demikian permintaan Al Washliyah dalam surat ajuran yang di tanda tangani Ketua Umum Dr. H. Yusnar Yusuf, MS dan Sekretaris Jenderal Drs. H. Masyhuril Khamis, SH, MM pada Senin, 21 September 2020.
Menurutnya bila Pilkada Serentak tetap dilaksanakan di tengah Pandemi Covid-19 maka bisa menjadi cluster baru penyebaran Virus Corona. Seharusnya dalam kondisi saat ini seluruh elemen bangsa berupaya memutus mata rantai penyebara virus tersebut.
Saat ini dari pantauan Al Washliyah jumlah korban Covid-19 sudah sangat memperihatikan. Jumlah korban yang terinfeksi virus tersebut dari hari ke hari terus bertambah dan harus menjadi perhatian serius. “Dari analisa Al Washliyah, saat ini perkembangan Covid-19 terus meningkat dan korbannya kian hari kian bertambah, hal ini tidak boleh dianggap enteng dan harus dilakukan upaya untuk menekan jumlah korban virus tersebut,” bunyi pernyataan Al Washliyah.
Dalam kondisi seperti ini menurut pandangan Ormas Islam yang sudah berusia 90 tahun itu, jika tahapan Pilkada tetap dilanjutkan maka akan berakibat tidak baik bagi bangsa Indonesia. “Proses Pilkada serentak yang sedang berjalan ini menurut Ormas Islam Al Jam’iyatul Washliyah lebih besar mudharatnya dibandingkan dengan maslahatnya,” demikian bunyi pernyataan tersebut.
Besarnya mudharat yang ditimbulkan Pilkada serentak dan untuk menjaga bangsa Indonesia maka Al Washliyah meminta pemerintah untuk menunda pelaksanaan Pilkada yang dijadwalkan puncaknya pada 9 Desember 2020. “Untuk menjaga kemaslahatan bangsa Indonesia maka sebaiknya Pilkada serentak 2020 ditunda hingga keadaan darurat Covid-19 menurun,” tulis PB Al Washliyah.
(mrl)
About Author
