JAKARTA – TNI dan Polri merupakan alat negara, sehingga keduanya hanya digunakan untuk kepentingan bangsa dan negara. Presiden sebagai Panglima Tertinggi memiliki hak untuk mengendalikannya skaligus memanfaatkannya untuk kepentingan bangsa dan negara. Demikian dikatakan aktifis Pengurus Besar Al Washliyah Gio Hamdani menanggapi safari Presiden Joko Widodo ke markas TNI dan Polri beberapa waktu ini.
Namun begitu, menurutnya baik TNI maupun Polri bukan alat untuk di hadapkan kepada rakyat, apa lagi demi mengamankan kepentingan politik dan kepentingan pribadi presiden. “Kedua alat tersebut semata-mata hanya untuk kepentingan bangsa dan negara, presiden memiliki hak untuk mengendalikannya skaligus memanfaatkannya selama masih dalam kerangka kepentingan bangsa dan negara,” kata Gio Hamdani beberapa waktu lalu.
Lalu apakah alat negara ini bisa menolak perintah dari atasannya? Menurut alumni Universitas Al Azhar Mesir itu TNI dan Polri bisa menolak perintah presiden ketika perintah tersebut melanggar undang-undang. “TNI/Polri boleh melawan perintah atasannya jika hal itu berlawanan dengan aturan dan UUD 1945,” terangnya di Jakarta.
Di dalam sistem demokrasi, seorang presiden tidak lebih dari seorang pelayan bagi rakyatnya, sedangkan TNI/Polri membantu presiden dalam melayani rakyat. Ketaatan TNI/Polri kepada presiden selama presiden menjalankan amanah rakyatnya dengan benar. “Itu frame dalam negara demokrasi. Ibarat restoran, presiden itu supervisor sedangkan TNI/Polri scuritynya,” ungkap Gio Hamdani.
Safari Presiden Jokowi ke alat pertahanan dan keamanan negara itu memiliki banyak interpretasi dari masyarakat. Banyak yang mengaitkannya dengan aksi umat Islam pada 4/11 lalu dan rencana aksi pada 25/11 nanti. Analisis ini pun disampaikan Gio Hamdani.
“Jika kita perhatikan reaksi Jokowi akhir-akhir ini dalam menghadapi isu demo jilid 3 yang diperkirakan tanggal 25 November, sangat berlebihan dengan mengumpulkan semua kekuatan baik itu militer maupun polisi,” jelasnya.
Gio menganggap ini semua sungguh aneh. Unjuk kekuatan militer tersebut memperlihatkan seakan-akan Indonesia sedang darurat perang. Padahal rakyat hanya ingin pemimpinnya menegakan hukum. “Seakan-akan bangsa ini sedang mau perang menghadapi serangan musuh. padahal yang dituntut rakyat hanya sebuah keadilan. Khususnya keadilan di depan hukum yang harus ditegakkan tanpa pandang bulu,” tutup Bendahara PB Al Washliyah itu.
(mrl)
About Author
