JAKARTA – Pengurus Besar Al Jam`iyatul Washliyah (PB Al Washliyah) jangan membiarkan pengurus dan warga Al Washliyah terpecah belah pasca musyawarah daerah (Musda) Al Washliyah Kabupaten Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara.
“Seharusnya PB Al Washliyah segera menggelar rapat khusus. Dengan agenda kasus Al Washliyah Labura,” kata Sekretaris PB Al Washliyah, H. Syamsir di Jakarta, Senin (4/4/2016).
Menurut Syamsir, Al Washliyah Labura pasca Musda sekarang terpecah belah. Satu kubu di bawah pimpinan Ketua terpilih Musda Labura, H. Syahminan Pasaribu dan satu lagi hasil Musda II yang belum lama ini dilaksanakan di Aek Kanopan, Labura.
Sebenarnya Musda versi Syahminan terlaksana jelang akhir tahun 2015 atas perintah Pengurus Wilayah Al Washliyah Sumatera Utara. Bahkan Musda tersebut dibuka oleh Sekretaris PW Al Washliyah Sumut, H. Isma Fadli. Namun belakangan hasil Musda itu tidak diakui pengurus wilayah. Ironisnya lagi, pengurus wilayah mengeluarkan karateker Al Washliyah Labura. Ujung-ujungnya menyelenggarakan Musda II padahal dalam tempo waktu beberapa bulan dari musda sebelumnya, tanpa kordinasi dengan pengurus terpilih.
“Saya melihat ada kejanggalan dan kekeliruan. Demi menjaga ukhuwah maka sebaiknya PB menggelar sidang paripurna khusus Labura. Selesaikan dengan baik dan bijak. Jangan biarkan warga Al Washliyah terpecah di daerah maupun di tingkat pengurus tingkat atas.”
“Saya minta gaya-gaya parpol jangan diterapkan di Al Washliyah. Saya tidak suka dengan perbuatan yang demikian,” tegas Syamsir, mantan personalia PP HIMMAH dan PP GPA itu.
Pelaksanaka Tugas (PLT) Sekjen PB Al Washliyah, H.Ridwan Tanjung, berjanji untuk mengagendakan rapat khusus membahas masalah pengurus Al Washliyah Labura. “Begitu Sekjen pulang dari umroh, kita agendakan rapat khusus,” kata Ridwan.
Pengurus Daerah Al Washliyah Labura versi H. Syahminan Pasaribu menyatakan akan segera mengirim ulang berkas Musda ke PB Al Washliyah di Jakarta. Intinya mereka menuntut keadilan dalam penegakan aturan organisasi, karena kondisi Al Washliyah di Labura kini memprihatinkan dengan munculnya dualisme kepemimpinan.
(rilis/mrl)