BerandaKabar WashliyahPB Al Washliyah Ikut Rakor Ormas di Setneg

PB Al Washliyah Ikut Rakor Ormas di Setneg

JAKARTA – Pengurus Besar Al Jam’iyatul Washliyah ikut (PB Al Washliyah) hadir pada rapat koordinasi (Rakor) yang diadakan oleh Deputy Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan Kementerian Sekretariat Negara pada Selasa (15/3/2016) di Kantor Sekneg Jakarta Pusat.

Hadir pada acara itu adalah H.Abdul Mun`im SH MH, Ketua PB Al Washliyah yang juga Ketua Majelis Dakwah dan Komunikasi PB Al Washliyah.

Rapat dilaksanakan antara instansi pemerintah terkait (Kemensekneg, Kemenkumham, Kemendagri, Kemenag dan Kemendiknas), dengan beberapa perwakilan Ormas Islam, di antaranya PB Al Washliyah.

Rakor diadakan karena adanya Aspirasi dari masyarakat yang disampaikan kepada Pemerintah tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia no. 5 Tahun 2014 tentang Badan Hukum Lembaga dan Yayasan dan Surat Edaran Menteri Dalsm Negeri no 900/4627/SJ.

Berdasarkan hasil Koordinasi antar Ormas Islam PERSIS, Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama, disimpulkan bahwa; sekolah-sekolah di bawah organisasi mereka diwajibkan berbadan Hukum di Wilayah Setempat. Sesungguhnya status Badan Hukum organisasi tersebut sudah dimiliki oleh Induk Organisasi.

Apabila masing-masing sekolah dimaksud berdiri sendiri/berbadan hukum sendiri, maka dihawatirkan akan menimbulkan kekacauan struktur orgsnisasi, hilangnya aset organisasi, dll.

Dalam kaitan ini dari pihak Kemendagri menjelaskan bahwa organisasi/lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial seperti sekolah/madrasah/Perguruan Tinggi di daerah yg punya organisasi induk di pusat, sesungguhnya tidak perlu lagi mendirikan yayasan baru, jika induknya di pusat sudah mendapatkan pengesahan badan hukum dari Kemenkumham. Perwakilan di daerah cukup menunjukkan foto copy surat Kemenkumham yang diperoleh oleh organisasi induknya jika ada keperluan terutama untuk mendapatkan Bantuan Sosial.

Organisasi/lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang perlu membuat badan hukum sendiri adalah organisasi yang berdiri sendiri, tidak ada induknya, maka organisasi ini berdasarkan Surat Edaran Kemendagri No 900/4627/SJ hanya perlu memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yang diterbitkan oleh Menteri dalam Negeri, Gubernur atau Bupati/Walikota. Tidak perlu dari Kemenkumham.

Untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut, maka setiap organisasi/lembaga dapat menghubungi Kemendagri dan Kemenkumham.

Dengan penjelasan itu para peserta rapat dari Ormas meminta, kiranya pihak pemerintah terkait agar segera menyampaikan hal tersebut kepada pemda di seluruh Indonesia agar dalam prakteknya tidak terjadi kekeliruan.

(Abdul Mun’im/esebeem)

About Author

RELATED ARTICLES

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Most Popular

Recent Comments

KakekHijrah「✔ ᵛᵉʳᶦᶠᶦᵉᵈ 」 pada Nonton Film Porno Tertolak Sholat dan Do’anya Selama 40 Hari
KakekHijrah「✔ ᵛᵉʳᶦᶠᶦᵉᵈ 」 pada Nonton Film Porno Tertolak Sholat dan Do’anya Selama 40 Hari
KakekHijrah「✔ ᵛᵉʳᶦᶠᶦᵉᵈ 」 pada Nonton Film Porno Tertolak Sholat dan Do’anya Selama 40 Hari
M. Najib Wafirur Rizqi pada Kemenag Terbitkan Al-Quran Braille
aelfizon pada Ulama Dalam Al Qur`an
Hastuti Hasan pada H.Abdurrahman Syihab
Distara Akmel Syihab pada Tipe – Tipe Pemimpin
aelfizon pada Ulama Dalam Al Qur`an
Munthe pada H.Abdurrahman Syihab
Muhammad Khairil pada Basirus Syawal
Laskar Hijau Aceh pada Panitia Rilis Logo Muktamar IPA
Ramadhanz Ardhieyansyah pada MD Al Washliyah Kayumanis Mewisuda 41 Siswa
Ramadhanz Ardhieyansyah pada MD Al Washliyah Kayumanis Mewisuda 41 Siswa
Moeh Rozali pada Keutamaan Bulan Rajab
Iwang Demi'cinta-kita pada Hukum Solat Jenazah yang Mati Bunuh Diri
karsidi_diningrat@yahoo.co.id pada Mendirikan Da`i Centre Al Washliyah
karsidi_diningrat@yahoo.co.id pada PETAKA SYI’AH DI INDONESIA
karsidi_diningrat@yahoo.co.id pada Warga Al Washliyah Harus Berpendidikan Sarjana
Sahridan Tobing pada HM Arsyad Thalib Lubis
Muhammed Zein Elhudawy pada PETAKA SYI’AH DI INDONESIA
Muhammed Zein Elhudawy pada H.Abdurrahman Syihab
Fakultas Hukum UII Yogyakarta pada Hukum Solat Jenazah yang Mati Bunuh Diri
Wawan Go Success pada Belanja Online Menurut Hukum Islam
syamsir pada Zis Al Washliyah
Bukhari Iskandar pada Peluncuran Website Al Washliyah
Sawiyanto, MA pada Peluncuran Website Al Washliyah
Muhammad Zain Al-Hudawie pada Wasiat Dewan Fatwa Untuk Kader Al Washliyah
Affan Rangkuti pada HM Arsyad Thalib Lubis
Febry Ichwan Butsi pada Peluncuran Website Al Washliyah