JAKARTA – Besarnya jemaah umrah yang melakukan perjalanan dari Tanah Air menuju Arab Saudi dengan jumlah mencapai 600 ribu pada tahun lalu, membuat industri jasa yang satu ini menjadi pangsa pasar unik yang dilirik berbagai usaha, salah satunya penerbangan.
Bukan tanpa alasan, dengan 600 ribu jemaah umrah akan terkomulatif sekitar 12 triliun rupiah dengan asumsi rata-rata biaya umrah sebesar 20 juta per orang. Pembiyaan terbesar lebih 80 persen pun tersedot pada usaha perhotelan dan penerbangan, sedangkan sisanya terserap untuk hal-hal pendukung. Dari berbagi informasi yang berhasil dikumpulkan berikut alokasi pembiyaan umrah dengan harga rata-rat 20 juta rupiah, paket ekonomi untuk sembilan hari:
Tiket peawat Jakarta Jeddah 12 juta rupiah (Indonesia atau penerbangan asing)
Hotel Madinah 800 ribu rupiah (Arab Saudi)
Hotel Makkah 1 juta rupiah (Arab Saudi)
Katering Madinah dan Makkah 1 juta rupiah (Arab Saudi)
Biaya Visa 750 ribu rupiah (Arab Saudi)
Trasnportasi 700 ribu rupiah (Indonesia dan Arab Saudi)
Ziarah/Tour 700 ribu rupiah (Arab Saudi)
Oleh-oleh, Zamzam dan Seragam 500 ribu rupiah (Indonesia dan Arab Saudi)
Airpotex Jakarta Jeddah/Madinah 75 ribu rupiah (Indonesia dan Arab Saudi)
Handling La, Tips Supir, Porter 200 ribu rupiah (Indonesia dan Arab Saudi)
Pembimbing Ibadah 750 ribu rupiah (Indonesia)
Manasik Umrah 850 ribu rupiah (Indonesia)
Keuntungan Travel 675 ribu rupiah (Indonesia)
Komponen penyelengaraan umrah yang dapat meningkatkan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Nasional secara penuh ada pada tiga komponen. Pembimbing ibadah, manasik umrah dan keuntungan travel. Komulatifnya sebesar 2,275 juta rupiah atau sebesar 11,38 persen.
Komponen penyelenggaraan umrah yang meningkatkan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Arab Saudi secara penuh ada pada lima komponen. Hotel di Madinah, hotel di Makkah, katering di Madinah-Makkah, visa dan ziarah/tour. Komulatifnya sebesar 4,250 juta rupiah atau sebesar 21,25 persen.
Komponen penyelenggaraan umrah yang meningkatkan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Indonesia, Arab Saudi dan negara lainnya ada pada lima komponen. Tiket pesawat Jakarta-Jeddah, trasnportasi darat, oleh-oleh,-zamzam-seragam, airpotex Jakarta-Jeddah-Madinah, handling LA, dan tips supir-porter. Komulatifnya sebesar 13,475 juta rupiah atau sebesar 67.38 persen.
Pada komponen pembiayaan umrah tersebut dapat dilihat sumbangan industri jasa umrah penuh untuk PDB Nasional pertahun sebesar 1,365 trilyun rupiah. Sedangkan pendapatan negara pada sektor pajak pendapatan umrah penuh hanya sebesar 40.5 milyar rupiah pertahun. Sedangkan sisanya PDB dan pajak mixer karena aktivitas ada pada (Indonesia-Arab Saudi).
“Pontensional PDB itu kecil, karena pemerintah belum intensif memanfaatkan industri jasa sepanjang masa ini. Jika pemerintah serius maka minimal 7,2 triliun rupiah pertahun tercapai bahkan bisa dua atau tiga kali lipatnya. Kan paket ekonomi sepuluh sudah dirilis dan ada revisi Daftar Negatif Investasi di dalamnya,” kata Ekonom Syariah dan Pengurus Besar Al Washliyah Affan Rangkuti melalui pesan singkatnya, Sabtu (13/2/2016).
Potensi PDB Nasional dapat digenjot dengan memperkuat dan meregulasikan pemakaian maskapai penerbangan nasional dengan potensi pendapatan BUMN sebesar Rp7,2 triliun pertahun. Pantas saja jika maskapai penerbangan timur tengah agresif melirik industri jasa umrah Tanah Air, apalagi pemerintah Arab Saudi akan mengelontorkan 1,5 juta visa untuk umrah Tanah Air pada tahun ini.
Apa yang dilakukan Arab Saudi adalah merupakan penguatan kebijakanya yang menargetkan PDB meningkat sebesar 10 persen yang disumbang dari industri jasa umrah pada pemomdokan, katering dan transportasi. Ini dipicu akibat merosotnya perekonomian Arab Saudi sebagai dampak turunnya harga minyak dunia. Hingga Saudi harus menghapus subsidi bagi rakyatnya, menaikkan harga minyak konsumen lokal, membuka pasar skunder Aramco yang semula tertutup dan gencar dalam industri jasa umrah sebagai tujuan ritual umat Islam di dunia.
Bagi Indonesia, selain memperkuat dan memberlakukan pemakaian maskapai penerbangan nasional untuk umrah, juga dapat meningkatkan industri kecil menengah pengrajin batik dan tekstil (kain ihram). Kemudahan prosedur pinjaman lunak bagi pelaku industri kecil menegah. Kebijakan membawa industri wisata nasional juga penting, memperkenalkan dan membawa wisatawan luar negeri ke Indonesia melalui program umrah barter.
Terbukanya peluang peningkatan PDB nasional bidang industri jasa haji dan umrah di dukung dengan segeranya pemerintah mengubah Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang daftar negatif investasi. Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, revisi ini akan selesai dalam waktu sepekan ke depan.
“Sekretaris Kabinet akan memeriksanya dan Presiden akan langsung menandatangani,” ucap Darmin di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (11/02 2016).
Perubahan komposisi saham PMA dalam DNI salah satunya adalah 67 persen penanaman modal asing dapat dilakukan untuk sektor biro perjalanan wisata dan jasa penunjang angkutan udara.
Revisi DNI juga akan membuka 20 bidang usaha untuk asing dari yang sebelumnya 100 persen. Salah satunya Bidang usaha itu jasa angkutan orang dengan moda darat 49 persen saham dapat dimiliki oleh orang asing (PMA).
“Paket Ekonomi Sepuluh ini yang berisi antara lain kebijakan baru Daftar Negatif Investasi akan banyak mempengaruhi pengembangan industri jasa haji khusus dan umrah. Pelayanan akan profesional karena saham PMA atas bidang usaha biro wisata ditingkatkan dan terkait PMA jasa angkutan juga telah dibuka,” kata Affan.
Kebijakan ini makin besar manfaatnya. Diantaranya sifatnya jangka panjang, banyak memberikan adil dalam alih teknologi, alih keterampilan manajemen, membuka lapangan kerja baru. Lapangan kerja ini, sangat penting bagi negara sedang berkembang mengingat terbatasnya kemampuan pemerintah untuk penyediaan lapangan kerja.
“Tentu PDB dan pendapatan perkapita akan semakin meningkat, bidang usaha jasa haji khusus dan umrah akan mampu menyumbang minimal 7,2 trilyun pertahun bahkan lebih karena ada induksi dari masuk dan diperbesarnya penanaman modal asing pada biro perjalanan wisata, transportasi darat dan entitas terkait haji khusus dan umrah,” katanya.
Tambahnya lagi, kecenderungan biro perjalanan wisata nasional khususnya untuk haji khusus dan umrah lebih banyak menggunakan maskapai penerbangan asing daripada maskapai nasional. Ini juga perlu dikaji mendalam manfaatnya apa bagi negara.
(rilis/esbeem)
About Author
