JAKARTA – Di Indonesia terdapat 279 titik rawan bencana, seperti tanah longsor, banjir dan kebakaran. Kementerian Sosial (Kemensos) memiliki pemetaan terhadap berbagai bencana tersebut, juga termasuk dari BMKG dan BNPB.
“Bencana longsor terjadi karena tekstur tanah rentan dan teridentifikasi rawan. Maka, Badan Meterologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Kemensos memiliki pemetaan, ” kata Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa usai menyusuri sungai Kelingi, Lubuklinggau, Sumatera Selatan.
Selain itu, Kemensos memperbanyak Kampung Siaga Bencana (KSB). Warga kampung dilatih menjadi kader yang paham akan tanda-tanda alam sebelum terjadi bencana alam dan agar akrab dengan alam, tapi memiliki kesiapan mental menghadapi setiap bencana atau live in harmony with disaster.
“Warga desa dilatih sebagai kader yang akrab dengan alam, memilki kesiapan mental, serta paham tanda-tanda bencana, seperti tanah retak-retak pertanda akan terjadi longsor. Bagi warga yang tinggal dekat aliran sungai, tahu kapan air meluap dan menggenangi permukiman yang bisa berhari-hari, ” katanya.
Pada posisi demikian, Taruna Siaga Bencana (Tagana) diminta tiba 1 dilokasi bencana. Sebagai frontliner, Tagana sudah menjadi bagian dari penanganan bencana alam dan sosial, misalnya di Aceh, dengan menyiapkan dapur umum lapangan (dumlap), evakuasi darurat, serta mendirikan tenda darurat.
“Dalam proses evakuasi korban bencana, Tagana berada pada sub-sistem dari Badan SAR Nasional (Basarnas). Sedangkan, pada masa tanggap darurat langsung di bawah Kemensos, ” katanya.
Keberadaan Kota Lubuklinggau bakal menjadi penyangga daerah-daerah di sekitarnya, sekaligus sebagai support tim jika terjadi bencana alam. Di Sumatera gudang logistik terdapat di Kota Palembang, tapi untuk menjangkau Lubuklinggau dibutuhkan waktu 7 hingga 8 jam perjalanan darat.
“Ke depan, Kota Lubuklinggau akan menjadi penyangga bagi delapan kebupaten di sekitarnya. Juga, sebagai support tim jika terjadi bencana alam, ” katanya.
Pasca terjadi bencana, biasanya banyak para korban mengalami gangguan psikologis, seperti rasa cemas dan putus asa. Tagana diharapkan menjadi bagian dari pelayanan tanggap darurat. Maka, Tagana setiap saat harus ada penguatan dan tetap solid di lapangan.
“Tagana adalah relawan dan bukan aparatur pemerintah yang digaji negara. Mereka harus dikelola sebagai community based disaster dan hari ini hadir 520 Tagana dari 16 provinsi, ” katanya.
Humas Kementerian Sosial RI
Jalan Salemba Raya No 28 Jakarta Pusat
About Author
