JAKARTA – Kepala Polri, Jenderal Badrodin Haiti, bersilaturahim hampir tiga jam dengan para ulama, zuama dan cendekiawan, di aula kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI), Jakarta, Rabu (13/5/2015).
Meski tampil berseragam resmi, Kapolri yang duduk didampingi Ketua Umum MUI Prof Dr Din Syamsuddin dan Prof Dr. Umar Syihab menambah keakraban dalam suasana kekeluargaan.
Turut hadir pimpinan-pimpinan Ormas Islam, antara lain H.Abdul Mun`im SH MH dan Drs.H. Aris Banaji dari Pengurus Besar Al Washliyah.
“Silaturahmi ini penting,” kata Kapolri mengawali kunjungan silaturahimnya ke MUI. Dia sepakat dengan pendapat Ketum MUI bahwa tugas ulama dan polisi sama. “Hanya pendekatannya saja yang berbeda,” jelasnya.
Ulama melakukan pelayanan melalui pendekatan dakwah, sementara polisi melayani masyarakat dengan pendekatan keamanan. Silaturahim kali ini diharapkan melahirkan titik temu.
Menurut Kapolri, banyak hal yang bukan hanya bisa, tapi harus dikerjasamakan antara ulama dan polisi. Misalnya, terorisme, suatu masalah besar bangsa yang tidak akan begitu saja selesai setelah para terorisnya diadili, karena terkait pemikiran dan ideologi. Dalam hal ini, menurut Kapolri, yang paling bisa menjelaskannya adalah ulama. “Polri bisa saja menjelaskan hal-hal terkait ideologi, tapi seringkali tidak dipercaya,” uangkapnya.
Demikian pula halnya dengan masalah sosial dan akhlak bangsa, ulama dan polisi perlu bekerjasama. Ulama memiliki tugas dan peran besar dalam memperbaiki akhlak bangsa, mengarahkan ke tujuan hidup yang sebenarnya. “Kalau tidak, remaja kita akan tergerus oleh dekadensi moral dan hidup dalam situasi kebendaan seperti sekarang ini,” tambah Kapolri.
Dalam sesi tanya jawab usai Kapolri menyampaikan kata pengantarnya, banyak hal yang dibicarakan antara dia dan para pimpinan ormas. Termasuk di antara soal terorisme, radikalisme, jihad, ancaman dan kekerasan, pornografi, ISIS, peperangan di Timur Tengah, konflik Sunni-Syiah, seragam jilbab polwan, dan sebagainya.
Di akhir acara, Ketum MUI Din Syamsuddin menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada Kapolri atas penerapan seragam jilbab untuk polisi wanita yang telah menjadi polemik publik sekian lama.
“Pemakaian jilbab justru berdampak positif bagi pencitraan Polri, sekaligus bagian dari pelaksanaan konstitusi yang memberi kebebasan pada warga untuk memeluk dan melaksanakan agamanya,” tutur Din.
Sementara itu, Muktamar ke-21 Al Washliyah yang baru lalu, antara lain merekomendasikan kepada pemerintah agar penindakan terhadap terduga teroris tetap mengedepankan praduga tak bersalah. Selain itu, Polri hendaknya bekerjasama dengan pasukan elit (gultor) TNI menindak warga sipil bersenjata.
(*/esbeem)
About Author
