JAKARTA – Ketua Majelis Amal Sosial Pengurus Besar Aljam`iyatul Washliyah (PB Al Washliyah), H.Syamsir Bastian Munthe, mendesak pemerintah dan DPR untuk menempatkan lembaga kepolisian di bawah naungan Kementerian Departemen Dalam Negeri (Kemendagri), sebagai mana halnya lembaga TNI sudah lama di bawah Kementerian Pertahanan (Kemhan).
“Saya setuju dan mendukung Polri di bawah Kemendagri, tidak seperti sekarang di bawah Presiden,” kata Syamsir kepada pers di Jakarta, Selasa (23/9/2014).
Dasar pemikirannya, menurut Syamsir, aktifis Ormas Islam ini, karena banyak kasus bentrok antara personel Polisi (Brimob) dengan prajurit TNI. Syamsir khawatir ada disharmoni antara kedua lembaga yang sama-sama memegang senjata ini. Hal ini sangat berbeda ketika masih satu badan yakni polisi masih di bawah ABRI. Namun setelah dipisah sejak tahun 2000 lalu, sering terjadi bentrok di sejumlah daerah antara prajurit TNI dengan Brimob. Penyebabnya bermacam-macam.
“Kekhawatiran ini perlu direspon oleh pengambil kebijakan negara. Sementara polisi di bawah naungan Presiden sudah lama dan banyak terjadi masalah. Sekarang perlu dipikirkan supaya polisi digabungkan dengan Kemendagri, sehingga polisi itu benar-benar ditempat sebagai pengayom masyarakat, tak perlu menggunakan senjata laras panjang,” pinta Syamsir.
Persoalan lain, kata Syamsir, mengenai Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Kalau polisi mendapat APBN boleh dikata utuh untuk polisi, sementara TNI harus berbagi kepada tiga angkatan (TNI AD, TNI AL, TNI AU) dan Kementerian Pertahanan (Kemhan). “Jadi alokasi APBN untuk TNI itu harus dibagi empat, sedangkan untuk Polri, boleh dikata full.”
“Saya mendesak pemerintah, termasuk DPR untuk membahas aturan untuk menjadikan Polri di bawah Kemendagri. Ini sekaligus pekerjaan rumah buat Jokowi,” sambung Syamsir.
(rilis/esbeem)
