JAKARTA – Revolusi mental dengan pendekatan struktural yang dikeluarkan Inspektorat Jenderal Kementerian Agama M. Yasin untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) dinilai tidak tepat. Model dengan pemberian remunerasi lalu melakukan pengawasan ketat dengan sanksi tegas bukanlah model yang tepat.
Model tersebut layaknya sebuah paksaan dan tekanan yang dilakukan sebuah birokasi. “Model ini cenderung tekanan birokrasi dengan instrumen paksa,” kata Ketua Umum PB Al Jam’iyatul Washliyah Dr. Yusnar Yusuf pada Minggu (31/8) di Jakarta. Model yang digunakan Irjen Kemenang M. Yasin tidak akan mengubah kinerja pegawai di kementerian itu.
Model yang lebih tepat menurut Al Washliyah adalah yang langsung dicontohkan atasan atau pimpinan. Setiap atasan dan pimpinan harus langsung memeraktekannya untuk diri sendiri dan itu dianggap lebih tepat. Artinya atasan harus menjadi contoh bagi bawahannya. “Secara sosiologi dan psikologi bangsa ini maka model ini tidak sesuai,” tambahnya.
Upaya pembenahan di Kementerian Agama yang dimulai dengan menaikan gaji seluruh pegawainya melalui remunerasi tidak akan menyelesaikan masalah. Apa lagi di satu sisi akan ada pengawasan yang ketat dan pemberian sanksi yang tegas bagi yang melanggar. Hal ini di mata Yusnar Yusuf tidak tepat. Ide tersebut dianggap tidak akan membenahi masalah yang ada.
“Model yang tepat adalah managemen memandikan kuda. Tuannya yang turun terlebih dahulu ke air, barulah kudanya. Pimpinan yang harus menjadi aktor dan model,” tegas Ketum PB Al Washliyah Yusnar Yusuf.
(mrl)
About Author
