JAKARTA – Pemerintahan masa transisi antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kepada Presiden Terpilih Joko Widodo (Jokowi), menurut Ketua Majelis Amal Sosial Pengurus Besar Aljam`iyatul Washliyah (PB Al Washliyah), H. Syamsir Bastian Munthe, tidak elok menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium maupun solar.
“Kalau Pak SBY menaikkan harga BBM di akhir pemerintahannya, maka kesannya akan tidak elok, Karena menimbulkan reaksi besar dari rakyat. Dengan demikian, ending Pak SBY beserta Boediono, kurang cantik dan bagus karena meninggalkan gejolak. Karena itu, pemerintahan SBY harus berpikir panjang dan realistis,” ucap Syamsir di Jakarta.
Aktifis Ormas Islam Al Washliyah ini menilai, pertemuan SBY dengan Jokowi di Bali pada akhir bulan Agustus ini, antara lain membahas proses suksesi dengan pemerintahan baru. Kemudian masalah APBN 2015, wabil khusus mengenai BBM subsidi berkaitan dengan pembatasan penjualan premium di Stasiun Pengisian Bahanbakar Umum (SPBU).
“Pak SBY tentu tidak mau ditekan atau didikte untuk menaikkan harga BBM di akhir pemerintahannya. Kalau perlu harga BBM subsidi dipertahankan, karena kemampuan ekonomi rakyat banyak masih rapuh,” jelas Syamsir.
Sebaliknya, Presiden SBY yang sudah 10 tahun memimpin negara ini hendaknya memberikan pencerahan kepada Presiden Terpilih Jokowi, termasuk untuk mensiasati dan mengatasi kelangkaan BBM bersubsidi pada era pemerintah baru hasil pilpres 2014. “Pendek kata, pemerintahan transisi tak elok menaikkan harga BBM, saya pikir itu yang perlu dikaji mendalam oleh tim kabinet jelang serang terima pemerintahan ini.”
Sebagaimana dimaklumi, Presiden Terpilih Jokowi-JK, menurut rencana akan dilantik 20 Oktober 2014 di gedung MPR Senayan.
(rilis/esbeem)
About Author
