Jakarta – Mundurnya Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Lasro Marbun dari jabatannya membuktikan kegagalan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Wakilnya Basuki Tjahaya Purnama (Ahok). Kejadian ini memerlihatkan kepada warga Jakarta bahwa kedua kepala daerah itu telah salah memilih dan menempatkan orang di dunia pendidikan. Demikian diungkapkan Ketua Gerakan Pemuda Al Washliyah DKI Jakarta M. Razvi Lubis pada Senin (11/8) di Jakarta.
Untuk itu GP Al Washliyah mengingatkan kepada kepala daerah untuk hati-hati dalam milih pejabat di Jakarta. Apa lagi untuk kepala dinas yang vital seperti dinas pendidikan. “Padahal di Jakarta itu banyak orang-orang yang lebih paham dan baik dari Lasro. Tetapi karena Jokowi dan Ahok tidak banyak mengetahuannya ya akhirnya seperti ini,” tutur Razvi.
Menurutnya banyak gegagalan Lasro Marbun semenjak menjabat sebagai kepala dinas pendidikan. selama satu semester Dinas Pendidikan dipegang Lasro Marbun ada beberapa hal yang menjadi kegagalan mantan Karo Ortala itu. Pertama adalah belum cairnya dana Kartu Jakarta Pintar (KJP) hingga saat ini. “Padahal sudah memasuki bulan Agustus. Artinya sudah delapan bulan siswa penerima KJP belum menerima dana tersebut,” kata M. Razvi Lubis.
Masalah yang kedua adalah belum cairnya dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP). Hingga kini dana BOP tidak jelas nasibnya padahal sangat diharapkan oleh sekolah. “Kasihan sekolah swasta yang berharap agar dana BOP segera cair. Padahal dana itu nantinya digunakan untuk membayar gaji guru honorer dan kegiatan sekolah lainnya,” tutur M. Razvi yang juga Sekretaris KNPI DKI Jakarta.
Dana BOP ditambahkannya seharusnya sudah diterima sekolah pada Juni 2014. Dana itu untuk periode Januari – Juni 2014. Namun hingga kini tidak jelas apakah akan cair atau tidak. “Bila dana BOP tidak cair juga artinya pemerintah DKI berhutang kepada sekolah swasta selama enam bulan,” terangnya. Bila dana BOP ingin dihentikan oleh pemerintah maka bayar dulu untuk satu semester yang lalu. Setelah itu sampaikan kepada masyarakat bahwa dana BOP tidak dicairkan lagi mulai tahun pelajaran 2014/2015.
“Kasihan sekolah swasta yang telah menekan iuran pendidikan karena berharap ada dana BOP. Lalu tiba-tiba dihentikan begitu saja tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu,” jelas Ketua GPA Jakarta itu. Kekacauan ini terjadi sejak Dinas Pendidikan dipegang Lasro Marbun. Sebelumnya kedua dana itu cair tepat waktu dan berjalan lancar.
Semua itu dikatakan M. Razvi karena kesalahan kepala daerah dalam menempatkan orang yang bukan ahli di bidangnya. Ketua Pemuda Al Washliyah itu menyatakan seharusnya bukan Lasro saja yang mundur tetapi Gubernur dan Wagub pun harus mundur. Ketidakbecusan Kepala Dinas Pendidikan Jakarta itu juga bukti ketidakbecusan kedua pimpinan Ibukota Jakarta yaitu Jokowi dan Ahok dalam menempatkan aparatnya.
(mrl)
About Author
