BOGOR – Pemerintah dinilai kurang berpihak kepada sektor pertanian. Hal ini terbukti dengan semakin banyaknya kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak kepada sektor pertanian, termasuk semakin banyaknya kebijakan yang terkait dibukanya kran impor sektor pertanian, dan rendahnya posisi tawar petani terhadap bank, serta penurunan jumlah petani.
Demikian rangkuman pendapat Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Prabowo Subianto dan Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB) Herry Suhardianto dalam Dialog Tokoh bertema “Mewujudkan Pembangunan Pertanian yang Berkedaulatan dan Menyejahterakan,” di Kampus IPB, Jumat (28/2/2014).
Prabowo mengatakan, peranan pemerintah sangat penting untuk berpihak kepada pertanian. Negara-negara lainnya mampu menjaga harta kekayaan pertanian dan kelautan kita dengan gigih.
“Kita juga harus menjaga kekayaan kita sayangnya kita gagal karena kita tidak bisa menjaganya dengan baik. Pemerintah harus menjaga hal ini,” kata Calon Presiden dari Partai Getindra itu.
Prabowo menyatakan keprihatinannya karena hampir semua produk pertanian dan perikanan sekarang ini diimpor dari negara lain. “Dulu kita mengekspor ikan, sekarang ini kita mengimpor ikan patin, ikan laut, ikan asin dan bahkan impor garam,” tambahnya.
Menurutnya, Indonesia memerlukan manajemen dan pemerintahan yang bisa menghentikan semua hal-hal yang menghambat pembangunan. “Kita harus bisa menyetop kebocoran-kebocoran, menyetop korupsi dan masalah-masalah bangsa yang mengancurkan kehidupan berbangsa. Ini perlu keberpihakan pemerintah”, katanya.
Sementara itu Rektor IPB, Herry Suhardianto mengatakan, pertanian memang merupakan sektor utama yang harus diprioritaskan dalam pembangunan berkelanjutan di Indonesia.
Sektor pertanian merupakan kontributor PDB terbesar kedua setelah industri pengolahan dengan total kontribusi Rp 1.190,41 triliun sayangnya pemerintah kurang berpihak.
Herry menjelaskan, data BPS tahun 2013 menujukkan bahwa terjadi penurunan jumlah rumah tangga usaha tani sebesar 16% dalam 10 tahun terakhir. Hal ini disinyalir disebabkan oleh beralihnya petani ke sektor industri dan adanya alih fungsi lahan.
Rektor IPB itu berpendapat permasalahan-permasalahan terkait sektor pertanian perlu disikapi secara cepat dan tepat agar ketahanan dan kedaulatan pangan Indonesia serta kesejahteraan petani dan rakyat Indonesia untuk diwujudkan.
“Sangatlah penting bagi bangsa Indonesia untuk melakukan reorientasi paradigma dan strategi pembangunan yang dapat mendukung penguatan sektor pertanian”, katanya. (gardo)
About Author
