JAKARTA – Pelaksanaan Pemilu 2014 sangat rawan dan berpotensi konflik karena banyak masalah yang belum terselesaikan. Pemilu kali ini lebih bersifat transaksional dibanding hakekat pesta demokrasi itu sendiri
.
“Rawan konflik horizontal, mulai dari soal payung hukum sampai masalah Daftar Pemilih Tetap (DPT),” kata Sarifuddin Sudding ketua Fraksi Hanura DPR pada acara diskusi Polemik Jelang Pemilu 2014 dan Suksesi Kepemimpinan Nasional, ” di Fraksi Hanura DPR/MPR, Jumat (28/2).
Sudding memaparkan bahwa payung hukum yaitu UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden masih menjadi debatable opini publik. Hal kedua adalah masalah DPT.
Dalam hal ini, meski KPU telah menetapkan jumlah DPT di pemilu 2014 nanti yaitu 186.612.255 jumlah pemilih, dengan rincian pemilih luar negeri 2.010.280 orang, pemilih laki-laki 93.439.610 orang, pemilih perempuan 93. 172. 645 orang. ” Tapi masih ditemukan 10,4 Juta data pemilih yang di duga fiktif karena tidak memilik nomor induk
kependudukan, ” kata Sudding.
Penetapan DPT oleh KPU itu melanggar pasal 33 ayat 2 UU Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pemilu Legislatif. Dimana dalam UU tersebut, DPT harus dilengkapi setidaknya lima elemen data, yaitu nama, alamat, tanggal lahir, jenis kelamin dan nomor induk kependudukan.
Selain itu, penetapan DPT tersebut juga tidak memiliki dasar hukum. Pasalnya Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2013 tentang Jadwal dan Tahapan Pemilu Legislatif 2014 memuat, penetapan DPT dijadwalkan 23 Oktober 2013. Penetapan DPT tidak memiliki dasar hukum. Kalau penetapan
dilakukan 4 November, harus ada peraturan pengganti atas PKPU 19.
Faktanya belum ada publikasi pengganti PKPU. Jangan sampai KPU belum pernah mengeluarkan PKPU penggantinya.
“Hal-hal ini terkesan pemerintah belum siap dalam pemilu kali ini,” kata Sudding yang juga anggota Komisi III DPR. Hadir dalam diskusi itu, Direktur Eksekutif Pol-Tracking Institute Hanta Yuda, Redaktur Koran Sindo, Azhar Azis dan Ketua Wartawan DPR/MPR, Jaka Surya Ketua
WartawanDPR/MPR. (gardo)
About Author
