JAKARTA – Kapolri Jenderal (Pol) Sutarman menegaskan pihaknya siap bertindak tegas terhadap orang atau kelompok orang yang menggerakkan gerakan untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau Golput dalam pemilu 2014 mendatang. Aparat berharap rakyat bisa memilih dengan tenang, bebas dari pengaruh uang, ajakan anarkisme dan sebagainya, sehingga bebeas memilih wakilnya di DPR, DPD dan DPRD.
Demikian diungkapkan Sutarman dalam pertemuannya dengan Ketua MPR RI Sidarto Danusubroto di Gedung MPR/DPR RI Jakarta, Selasa (25/2/2014). “Tapi, dari analisir kepolisian dalam Pilkada saja yang menggunakan hak pilihnya rata-rata 50 persen, sisanya Golput,” ujarnya.
Menyinggung kemungkinan bisa dipidana sekelompom orang yang menggerakkan Golput tersebut, Sutarman berjanji akan menegakkan aturan itu, jika pasal-pasalnya juga tegas. “Kalau ada pasal yang dilanggar, kita tegakkan aturan itu,” katanya.
Sedangkan mengenai teror pemilu menurut Sutarman, itu targetnya tidak jelas untuk memberikan ketakutan masyarakat. “Tidak menutup kemungkinan itu ada, seperti di Aceh. Jadi kelompok-kelompok yang memberi ketakutan terhadap pihak tertentu untuk tujuan tertentu, itu namanya teror. Teror itu bisa dilakukan oleh siapapun,” ungkapnya.
Sementara itu mengenai pengamanan pemilu, Kapolri sudah menyiapkan sejuta personil lebih. “Polri yang kita turunkan seluruhnya berjumlah 253 ribu lebih. Dari seluruh tahapan pemilu akan kita amankan. Yaitu, mulai pencetakan surat suara sudah kita amankan, distribusinya juga harus kita amankan,” jelas Sutarman.
Selain itu pengamanan saat kampanye dan pengamanan saat pencoblosan, distribusi suara dari TPS juga diamankan. “Kami sudah dibuat renpamnya. Renpam TKP, renpam distribusi logistiknya, renpam kampanye, seluruhnya sudah kita latihkan kepada personil, dan seluruh personil sudah siap mengamankan. Sedangkan dana yang dianggarkan sebesar Rp 1 triliun,” pungkasnya.
Terorisme
Ketua MPR RI Sidarto Danusubroto berharap dalam penangkapan teroris sebisa mungkin bisa ditangkapsecara hidup-hidup agar bisa diadili di pengadilan, untuk mengusut tuntas akar masalah terorisme itu sendiri. Hanya saja, kadang aparat menghadapi dilema ketika terorirs membawa senjata, dan apalagi sampai melakukan penembakan, maka sulit aparat tidak bertindak, kalau tidak malah menjadi korban.
Demikian diungakpakan Sidarto dalam pertemuannya dengan Kapolri Jenderal (Pol) Sutarman di Gedung DPR/MPR RI Jakarta, Selasa (25/2/2014). “Upayakan tidak timbul korban, agar semua bisa kita tangkap dan itu lebih baik. Nanti pengadilan yang akan putuskan apakah mereka bersalah atau tidak, teroris atau bukan. Tapi, persoalannya kalau mereka bersenjata dan menembak, bagaimana? Aparat pasti juga bertindak,” kata Sidarto.
Menurut Sutarman, penegakan hukum itu adalah garda dan menjadi benteng terakhir dalam upaya menyelesaikan masalah terorisme. “Kalau Ketua MPR menghendaki tak ada korban, Polri pun tidak menghendaki ada korban. Baik dari pihak petugas maupun dari pihak para pelaku terorisme ini. Tapi ketika dihadapkan oleh para pelaku terorisme yang sudah bersenjata, dan kita sudah ingatkan bahwa itu membahayakan jiwa, baru kita melakukan tindakan-tindakan penegakan hukum yang terukur, walaupun berakibat korban,” tegas mantan ajudan Gus Dur itu.
Namun demikian Sutarman akan berusaha untuk mencegah timbulnya korban, baik dari pihak petugas maupun dari pihak pelaku. “SOP- standar operasionalnya, jika mereka menyerahkan diri, maka tidak akan ditembak. Dan, mengenai pencegahan dilakukan mulai dari deradikalisasi. Kita sampaikan bahwa untuk mencapai tujuan dengan cara-cara yang radikal, itu tidak benar, dan terkait dengan paham, ahli-ahlinya adalah para pemuka agama, ulama, dan kiai,” tuturnya. (am/gardo)
About Author
