JAKARTA – Salah satu syarat menjadi calon hakim Mahkamah Konstitusi (MK) adalah bergelar doktor di bidang hukum. Anggota Komisi III DPR FPPP Dimyati Natakusumah menyatakan memenuhi syarat itu. Karena itu mantan Bupati Pandeglang itu akan maju sebagai hakim MK, dan jika terpeilih maka dirinya akan mundur sebagai anggota DPR dan kader PPP.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Umum DPP PPP Dimyati Natakusumah pada wartawan di Gedung DPR RI Jakarta, Jumat (21/2/2014). Dia mengaku sudah mendapat restu dari Ketua Umum DPP PPP, Suryadharma Ali (SDA), untuk maju sebagai calon hakim MK tersebut.
“Pak SDA itu keberatan juga saya maju sebagai hakim MK, karena dengan sendirinya suara PPP akan hilang di Dapil Jakarta III. Tapi karena kondisi MK sedang limbung dan di DPR itu terbatas calonnya seperti saya dan Pak Benny K Harman, maka tak ada pilihan lain. Sebenarnya, kalau mau maju, saya bisa dari dulu,” tambahnya.
Menurut Dimyati, dirinya maju sebagai calon hakim MK karena mendapat dorongan dari teman-temannya. “Sebenarnya lebih nyaman di DPR, anggotanya banyak jadi tidak tercover. Kalau di MK kan terpantau, jadi harus istiqomah, tidak boleh ada yang main-main,” tuturnya.
Dimayati mengaku pernah dikriminalisasi oknum Kajati (Kejaksaan Tinggi), sehingga merasakan bagaimana hak konstitusi orang dirampas. “Iitulah yang merangsang saya untuk mencalonkan jadi hakim MK, selain dorongan dari teman-teman DPR RI sendiri,” katanya.
Dilihat dari 650 anggota DPR ini memang hanya dua yang memenuhi kriteria jadi hakim MK. Yaitu Dimyati dan Benny K. Harman. Sebab syaratnya minimal doktor. “Saya kebetulan doktor tata negara, S1, S2, dan S3 hukum,” pungkasnya Dimyati. (am/gardo)
