JAKARTA – Pengajar Universitas Indonesia, Hamdi Muluk menegaskan jika kesulitan dan kemiskinan rakyat selama ini akibat berbagai kebijakan pemerintah khususnya terhadap pangan selalu koruptif. Impor berbagai kebutuhan pokok rakyat, motivasinya hanya untuk menghasilkan komisi, fee, dan imlabalan lebih besar untuk kepentingan diri dan golongannya, sehingga selalu mengorbankan rakyat. Kita semua tahu, tapi mengapa membiarkannya?
“Jadi, yang membuat rakyat dan petani tetap miskin selama ini, karena kebijakan pemerintah orientasinya koruptif, fee, dan mendapatkan untung untuk kepentingan diri dan golongannya. Dan, perilaku koruptif, serakah, dan tamak itulah yang membuat bangsa ini tetap terbelakang,” tegas Hamdi Muluk saat peresmian Rizal Ramli Strategic Center (RRSC) di Jakarta, Kamis (13/2/2013).
Karena semua membiarkan pemburu rente, yang seharusnya menjadi tanggung jawab kolektif bangsa ini, maka menurut Hamdi Muluk, pembiaran terhadap kedzaliman dan penindasan melalui berbagai kebijakan itu sama dengan membunuh seluruh kepentingan rakyat dan bangsa ini. “Padahal, tak ada alasan untuk menjadikan negara ini maju dan berdaulat karena semua prasyarat ada di Indonesia,” tuturnya.
Kebijakan yang bias, menyimpang dari kepentingan rakyat seperti impor beras Vietnam akhir-akhir ini kata Hamdi Muluk, itu sama dengan perilaku dan watak jahat, dzalim, dan mengeksploitasi rakyat dan negara dengan menghalalkan segala cara. “Tapi, mengapa semua membiarkan? Orang pintar bertemu dengan orang serakah, justru memperkuat perburuan rente, dan inilah pendzaliman yang nyata,” ungkap Hamdi.
Oleh sebab itu menurutnya, negara ini perlu sosok calon presiden dengan sosok personalitynya yang bersih, tidak serakah, tidak culas, tidak curang, sederhana, jejak rekamnya yang baik dan seterusnya. “Kita memang sudah waktunya tobat nasional, agar kedaulatan pangan bisa terwujud, dan kebijakan pangan tidak bias, dan negara ini tidak salah urus,” tambah Hamdi.
Setidaknya lanjut Hamdi, kita perlu 1300-an orang yang bersih, berkarakter, tidak serakah, sederhana, bersih, dan berkomitmen untuk kedaulatan pangan, kedaulatan politik, militer, hukum, dan sebagainya. Mengapa dibutuhkan 1300 orang yang berkarakter? “Karena mereka itulah yang akan menduduki jabatan sebagai presiden dan wapres, 30-an menteri, 560 anggota DPR RI, dan lembaga negara, dan komisi-komisi negara,” pungkasnya. (am/gardo)
About Author
