JAKARTA – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah sejak lama merancang kerjasama (MoU) tentang dana kampanye, namun hingga saat ini belum juga diteken. Karena itu, PPATK berharap KPU bisa segera menyelesaikan MoU tersebut. Hal itu agar pelaksanaan pemilu tidak didukung oleh pengusaha gelap baik kepada peserta maupun penyelenggara pemilu itu sendiri.
“Salah satu yang diharapkan dari kerjasama itu adalah penyelenggaraan Pemilu yang tidak didukung oleh pengusaha gelap, dalam hal itu adalah kepada peserta maupun penyelenggara Pemilu. Namun, sampai sekarang MoU itu belum diteken, maka saya harap hal itu segera bisa diteken agar pemilu bisa lebih baik,” tegas Kepala PPATK M Yusuf di Gedung DPR RI Jakarta, Senin (27/1/2014).
Selain itu lanjut Yusuf, pihaknya berharap ada kerelaan dari parpol meskipun tidak diatur dalam UU, agar para penyelenggara pemilu untuk mensponsori menyerahkan rekening (pengurus) parpol. Demikian pula untuk caleg, meskipun Undang-undang tidak mengaturnya.
Salah satu hal yang mendorong agar segera meneken MoU soal pengawasan dana kampanye itu adalah ketika Ketua Bawaslu Muhammad diketahui pernah mengalami upaya dugaan suap melalui pemberian mobil Camry. “Ketua Bawaslu itu mau disogok dengan mobil Camry yang diantar ke rumahnya, tapi ditolak. Itu yang perlu kita antisipasi terlepas benar atau tidak?” tambahnya.
Dan, kalau upaya penyuapan itu bisa ditemukan menurut Yusuf, hal itu bisa dilaporkan ke penegak hukum. Karena itu, momentum pemilu saat ini sangat penting, di mana kita punya treatment agar pemilu 2014 ini lebih baik. (am/gardo)
About Author
